Ilusi Angka Pertumbuhan: Mengapa 6 Persen Bukan Jawaban
Pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah target peningkatan output nasional yang diukur melalui Produk Domestik Bruto, namun angka ini tidak otomatis menggambarkan pemerataan kesejahteraan, kualitas pekerjaan, atau rasa aman ekonomi yang dirasakan rumah tangga di berbagai lapisan masyarakat. Pertumbuhan bisa tinggi di atas kertas, sementara banyak keluarga tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, menghadapi harga pangan yang tidak stabil, dan bergantung pada pekerjaan informal yang rentan. Karena itu, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu dilihat sebagai pintu masuk untuk menilai siapa yang menikmati hasil pembangunan, bukan sebagai tujuan final yang menutup mata terhadap ketimpangan ekonomi dan kualitas hidup warga biasa.
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen dalam RAPBN 2027 terdengar ambisius dan diposisikan lebih tinggi dari sasaran 5,4 persen tahun sebelumnya. Pemerintah menyiapkan berbagai mesin pendorong: investasi, konsumsi, hilirisasi, industrialisasi, hingga program prioritas nasional. Namun pertanyaan yang seharusnya mengawali debat publik sederhana sekaligus tajam: pertumbuhan 6 persen itu sebenarnya untuk siapa? Masyarakat tidak hidup di dalam persentase; mereka merasakan ekonomi melalui pekerjaan yang tersedia, pendapatan yang naik, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan keyakinan bahwa kondisi tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Jika indikator-indikator ini mandek, angka 6 persen akan berubah menjadi ilusi angka pertumbuhan belaka.
Pertumbuhan Tinggi, Manfaat Terkonsentrasi: Ketimpangan yang Menganga
Ekonomi yang tumbuh cepat tanpa distribusi manfaat yang luas hanya menghasilkan statistik yang tampak indah, tetapi meninggalkan bagian besar warga di belakang. Sebuah negara bisa mencatat PDB yang tinggi sementara manfaatnya terkonsentrasi di sektor tertentu, wilayah kota besar, atau kelompok usaha besar, sehingga jurang antara mereka yang menikmati pertumbuhan dan mereka yang sekadar bertahan makin lebar. Ketimpangan ekonomi seperti ini bukan sekadar masalah keadilan, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial, kualitas demokrasi, dan daya tahan pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat seharusnya diukur dari seberapa jauh ia mengurangi kerentanan warga bawah, memperluas kelas menengah, dan memperbaiki kesempatan bagi mereka yang selama ini tertinggal dari arus modernisasi.
RAPBN 2027 bukan hanya membidik pertumbuhan 6 persen, tetapi juga menargetkan penurunan kemiskinan ke kisaran 6–6,5 persen dan pengangguran terbuka ke 4,30–4,87 persen. Namun target sosial ini tidak otomatis muncul setelah ekonomi tumbuh; pertumbuhan harus sejak awal dirancang untuk menghasilkan perbaikan sosial. Pengalaman menunjukkan, PDB bisa naik sementara manfaatnya tidak tersebar merata. Investasi besar bisa masuk tanpa menciptakan banyak pekerjaan, industri bisa berkembang tanpa rantai pemasok domestik yang kuat, dan hilirisasi dapat meningkatkan ekspor tanpa memastikan nilai tambah tinggal di dalam negeri. Dalam kondisi ini, ketimpangan ekonomi mengeras: ekonomi makro tampak sehat, tetapi ruang hidup kelompok bawah tetap sempit.
Petani, Sektor Informal, dan Bayangan Pembangunan yang Tidak Seimbang
Ketika narasi resmi menonjolkan industrialisasi dan proyek besar, realitas di desa dan sektor informal menampilkan wajah lain dari pembangunan. Banyak petani dan pekerja informal masih hidup pas-pasan, sekalipun kontribusi mereka pada ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi sehari-hari sangat besar. Ketika lahan produktif beralih fungsi, mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan identitas, jaringan sosial, dan rasa aman ekonomi. Inilah paradoks: pembangunan infrastruktur dan kawasan industri dipromosikan sebagai lokomotif kemajuan, tetapi kelompok yang paling dekat dengan tanah dan produksi pangan justru menjadi korban pertama dari arah ekonomi yang belum seimbang dan belum pembangunan inklusif.
Data resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen, naik dari 5,03 persen sebelumnya, dengan industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDB dan pertanian menyumbang 13,10 persen sambil tumbuh 5,33 persen. Investasi mengalir deras dengan realisasi sekitar Rp1.931 triliun, salah satunya didorong hilirisasi. Namun di desa, banyak petani skala kecil masih hidup pas-pasan, dengan pendapatan bersih rata-rata sekitar Rp5,9 juta per tahun dan lebih dari 27 juta rumah tangga petani mengelola lahan kecil. Alih fungsi lahan untuk industri dan pembangunan bisa membuat petani kehilangan sumber penghidupan. Jadi, industri tumbuh, investasi naik, dan PDB meningkat, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata. Kalau petani tetap tertinggal, pertumbuhan itu belum benar-benar inklusif.
APBN sebagai Mesin Produktivitas, Bukan Sekadar Bahan Bakar Angka
Pertanyaan besar berikutnya adalah: mesin apa yang akan menghasilkan pertumbuhan 6 persen dan siapa yang menikmati hasilnya. APBN tidak boleh berhenti menjadi daftar belanja, melainkan harus menjadi mesin produktivitas yang menurunkan biaya logistik, memperkuat kapasitas produksi, dan menaikkan keterampilan tenaga kerja. Infrastruktur yang megah tidak banyak artinya jika tidak menurunkan biaya distribusi bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Anggaran pendidikan dan kesehatan harus diterjemahkan menjadi kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi, bukan sekadar bangunan baru. Tanpa orientasi produktivitas dan pemerataan kesejahteraan, belanja negara hanya menjadi bensin jangka pendek bagi statistik pertumbuhan, bukan landasan pembangunan inklusif yang tahan lama.
Belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan sekitar Rp4.097,2 triliun dan pemerintah sendiri menegaskan bahwa APBN harus menjadi mesin produktivitas. Itu berarti pembangunan infrastruktur harus menurunkan biaya logistik, pendidikan harus meningkatkan keterampilan, kesehatan harus menjaga produktivitas, dan digitalisasi pemerintahan harus mengurangi biaya transaksi. Di sisi lain, target akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen perlu dilihat dari kualitas, bukan sekadar besarannya. Pertanyaan kuncinya: berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta, berapa besar pendapatan riil masyarakat meningkat, dan berapa banyak UMKM yang naik kelas. Tanpa jawaban meyakinkan, angka 6 persen tidak akan bertransformasi menjadi pemerataan kesejahteraan, melainkan hanya menegaskan jurang antara yang menikmati dan yang tertinggal.
