Akses Pembiayaan Harus Berujung pada Pertumbuhan
Inklusi keuangan UMKM adalah upaya memastikan pelaku usaha kecil dan keluarga dapat mengenal, memperoleh, serta menggunakan layanan keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Prinsip itu menjadi landasan langkah Pemerintah Provinsi Riau menggandeng OJK dan perbankan untuk memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, termasuk pembiayaan usaha mikro. Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Financial Expo 2026 dan puncak Bulan Inklusi Keuangan di Pekanbaru Xchange Mall pada 25 Oktober 2026. Arah kebijakan ini tepat, tetapi keberhasilannya tidak semestinya diukur dari banyaknya produk yang diperkenalkan. Ukuran yang lebih bermakna ialah apakah usaha memperoleh modal yang sesuai, mampu meningkatkan pendapatan, dan membuka lapangan kerja. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa layanan keuangan harus menyokong kegiatan produktif agar manfaatnya terasa pada ekonomi keluarga.
Expo Menjadi Pintu Masuk, Bukan Garis Akhir
Financial Expo 2026 dan Bulan Inklusi Keuangan memberi masyarakat ruang untuk mengenal serta mengakses layanan formal, dari tabungan dan pembiayaan hingga pembayaran. Karena Bulan Inklusi Keuangan digelar setiap Oktober sebagai agenda nasional, momentum ini dapat membawa edukasi keuangan lebih dekat kepada keluarga dan pelaku usaha. Manfaat praktisnya bukan sekadar mengetahui produk yang tersedia: akses tersebut diharapkan membantu kebutuhan keluarga sekaligus mendukung pengembangan usaha. Namun, akses tanpa pemahaman dapat membuat masyarakat memilih layanan yang tidak sesuai kemampuan. Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menyebut tingkat inklusi keuangan nasional pada 2026 telah mencapai 93,57 persen, melampaui target yang semula diproyeksikan tercapai pada 2029. Angka itu menunjukkan jangkauan sudah luas, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa setiap pengguna memahami manfaat, risiko, dan cara memakai produk keuangan. Karena itu, literasi harus berjalan seiring dengan perluasan akses.
Sinergi Harus Menyambungkan Modal dan Pendampingan
Tantangan berikutnya adalah mengubah pertemuan antara pemerintah daerah, regulator, perbankan, dan masyarakat menjadi dukungan yang berkelanjutan. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah menjadi salah satu jalur koordinasi Pemprov Riau untuk memperluas layanan keuangan dengan melibatkan industri jasa keuangan. Agar akses pembiayaan Riau benar-benar menjangkau usaha yang membutuhkan, pembiayaan perlu disertai pendampingan usaha, kemudahan perizinan, sertifikasi produk, kemitraan, dan pemasaran. Dukungan itu penting karena modal saja tidak otomatis membuat produk lebih kompetitif atau membuka pasar baru. Pemprov Riau berharap OJK, perbankan, dan industri jasa keuangan memperkuat pendampingan serta memberi perhatian pada sektor yang menjadi kekuatan ekonomi daerah. Penguatan pembiayaan dan pendampingan diharapkan membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menciptakan peluang kerja. Kesimpulannya, inklusi keuangan UMKM akan terasa manfaatnya bila akses, pemahaman, dan dukungan usaha berjalan bersama—bukan berhenti di ruang pamer.
