Pemantauan kompetensi mesti berujung pada perubahan
Pengembangan kompetensi ASN adalah proses terencana untuk memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aparatur agar sanggup menjalankan tugas serta memberi pelayanan publik yang lebih baik. Di Kutai Kartanegara, BKPSDM memantau pengembangan kompetensi 18.553 ASN melalui aplikasi Bangkom Kukar; 11.880 di antaranya tercatat mengikuti kegiatan. Angka itu menunjukkan upaya pemantauan sudah berjalan, tetapi pencatatan peserta belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan mutu kerja. Pengawasan baru bernilai jika mendorong lebih banyak pegawai memperoleh pelatihan yang relevan dan menerapkan hasilnya di tempat kerja. Karena pengembangan kompetensi juga menjadi salah satu indikator Indeks Profesionalitas ASN, pembinaan seharusnya dinilai bukan hanya dari jumlah kegiatan, melainkan dari dampaknya pada kinerja dan pelayanan masyarakat.
Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kukar, Mukhdan, menyebut 7.799 ASN telah memenuhi kewajiban minimal 20 jam pelajaran dalam setahun, sedangkan 4.081 lainnya sudah mengikuti kegiatan tetapi belum mencapai batas tersebut.
Data yang belum tercatat bukan berarti tanpa pelatihan
Sebanyak 6.673 ASN belum tercatat mengikuti pengembangan kompetensi di aplikasi, tetapi angka itu tidak otomatis berarti mereka sama sekali belum mengikuti pelatihan. Kegiatan dapat berlangsung melalui lembaga lain, termasuk BPSDM, LAN, dan BKN; ASN juga dapat mengajukan klaim riwayat agar catatan di Bangkom diperbarui. Perbedaan antara pelatihan yang sudah diikuti dan data yang sudah tercatat patut ditangani serius: tanpa pelaporan yang rapi, pembinaan sulit menentukan siapa yang perlu didorong dan bidang apa yang masih kekurangan keahlian. BKPSDM menyatakan akan mengingatkan ASN yang belum memenuhi kewajiban melalui perangkat daerah masing-masing. Langkah itu perlu disertai pembaruan data yang mudah, supaya pemantauan tidak keliru menilai pegawai dan target profesionalitas dapat ditopang oleh informasi yang akurat.
Pemantauan ini juga terkait target Indeks Profesionalitas ASN Kukar: 81 pada 2026 dan 82 pada 2027. Kenaikan target tersebut membuat tindak lanjut atas data pelatihan semakin penting.
Beasiswa S2 dan S3 perlu menjawab kebutuhan daerah
Selain pelatihan, beasiswa ASN Kukar membuka peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktoral. Program itu merupakan bagian dari ASN Sejahtera, salah satu dari 11 program dedikasi Bupati Aulia Rahman Basri, dan telah berjalan sejak tahun lalu. Sekretaris Daerah Kukar Sunggono menegaskan bahwa pendidikan lanjutan tidak semestinya hanya mengejar gelar: bidang studi perlu selaras dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah agar ilmunya dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan.
Peluang kuliah S3 ASN menjadi penting ketika daerah membutuhkan tenaga profesional dengan keahlian tertentu. Pendidikan dokter spesialis, misalnya, diarahkan untuk memperkuat kebutuhan tenaga medis pemerintah daerah. Namun, jumlah penerima beasiswa masih terbatas dan pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan SDM serta kemampuan anggaran. Ukuran keberhasilannya karena itu bukan semata-mata berapa orang yang mendapat beasiswa, tetapi apakah keahlian yang diperoleh mengisi kekurangan nyata dan dirasakan masyarakat.
Ukur pembinaan dari manfaatnya bagi warga
Pemantauan 18.553 ASN dan peluang beasiswa hingga S3 memberi Kukar dua jalur untuk memperkuat kapasitas aparatur: pelatihan yang menjangkau banyak pegawai dan pendidikan lanjutan bagi kebutuhan keahlian khusus. Keduanya harus terhubung dengan perencanaan tenaga kerja, pembaruan catatan kompetensi, dan penerapan ilmu di unit pelayanan. Jika tidak, angka partisipasi dan gelar akademik hanya menjadi capaian administratif. BKPSDM perlu terus mendorong perangkat daerah mengajak pegawai mengikuti kegiatan yang dibutuhkan, sementara Pemkab Kukar dapat meningkatkan penerima beasiswa sesuai prioritas dan kemampuan anggaran. Pada akhirnya, kompetensi ASN Kukar layak disebut meningkat ketika aparatur bekerja lebih cakap dan masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik.
