Sertifikat penting, tetapi bukan akhir pengawasan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah bukti pemenuhan persyaratan kebersihan dan kesehatan lingkungan bagi dapur yang menyediakan makanan, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sertifikat ini penting, tetapi tidak semestinya dianggap sebagai jaminan bahwa setiap hidangan selalu aman tanpa pemeriksaan dan pengawasan lanjutan. Kasus dugaan keracunan di Kelurahan Kalijaga mendorong Dinas Kesehatan Kota Cirebon meminta sekolah memperketat pemeriksaan makanan sebelum dibagikan. Guru penanggung jawab MBG diminta memeriksa makanan segera setelah tiba, mencermati kondisi fisik, tampilan, dan aromanya. Pemeriksaan organoleptik sederhana ini memberi sekolah kesempatan mengenali tanda mencurigakan sebelum makanan sampai kepada siswa. Di tengah perluasan layanan, keamanan makanan MBG harus dijaga dari dapur sampai meja penerima, bukan diserahkan kepada selembar sertifikat saja.
Capaian Cirebon tinggi, tetapi masih ada dapur berproses
Di Kota Cirebon, 47 dari 51 SPPG telah memiliki sertifikat SLHS SPPG, atau sekitar 92,15 persen. Dinkes meminta guru yang menjadi penanggung jawab MBG memeriksa makanan segera saat tiba di sekolah dan sebelum pembagian kepada siswa. Arahan ini tepat: sertifikasi mengatur kelayakan dapur, sementara pemeriksaan di titik penerimaan menjadi lapisan perlindungan tambahan. Di Kabupaten Cirebon, 307 dari 314 SPPG telah mendapat sertifikat; tujuh lainnya masih menjalani proses penerbitan, meski seluruhnya disebut telah mengajukan permohonan. Puskesmas setempat melakukan pemantauan sanitasi dan kesehatan lingkungan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Perbedaan penting antara dua wilayah ini bukan sekadar jumlah sertifikat, melainkan perlunya menuntaskan proses yang tersisa dan memastikan inspeksi berlangsung teratur. Dinkes Kabupaten Cirebon juga mengakui belum tentu mengetahui seluruh SPPG yang beroperasi sebelum pengelola mengajukan SLHS—celah pendataan yang patut ditangani.
Riau memperluas sertifikasi, tetapi masih ada yang belum memulai
Data Riau per 1 Agustus 2026 mencatat 549 SPPG telah mengantongi SLHS dari 788 unit yang terdata. Sebanyak 633 SPPG sudah mengajukan permohonan, dan 549 sertifikat telah diterbitkan—sekitar 87 persen dari permohonan yang masuk. Angka ini menunjukkan kemajuan dalam memproses berkas, tetapi tidak boleh dibaca sebagai 87 persen dari seluruh SPPG telah bersertifikat. Masih ada unit yang belum mengajukan, sehingga percepatan perlu menjangkau dapur yang belum masuk proses, bukan hanya mempercepat berkas yang sudah ada. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan melanjutkan koordinasi lintas sektor agar SPPG yang belum mengajukan dapat memenuhi persyaratan secara bertahap. Arah itu masuk akal, asalkan koordinasi disertai pemantauan kemajuan dan pemeriksaan kondisi dapur. Sertifikasi SPPG akan lebih bermakna bila kelengkapan dokumen berjalan seiring dengan praktik sanitasi yang benar.
Sidoarjo menekankan pendampingan dan pengujian berkala
Sidoarjo menunjukkan bahwa mengejar sertifikat perlu disertai pendampingan. Sebanyak 142 SPPG telah memiliki SLHS; lima unit masih mengajukan, dua berada di tahap akhir penerbitan, dan tiga belum mengajukan. Pemerintah kabupaten bersama dinas kesehatan mendampingi dapur yang belum bersertifikat dan mengawal standar kebersihan serta keamanan pangan. Pemerintah daerah dan instansi teknis juga menyatakan akan memperketat pengawasan serta pengujian berkala terhadap dapur yang sudah bersertifikat. Pendekatan ini penting karena sanitasi dapur MBG bukan pekerjaan sekali selesai ketika dokumen terbit. Kondisi fasilitas dan penanganan pangan perlu terus dipantau untuk mengurangi risiko kontaminasi bagi anak-anak dan penerima manfaat lainnya. Jika dibandingkan, Kota Cirebon menonjolkan pemeriksaan sebelum makanan dibagikan, Kabupaten Cirebon mengandalkan pemantauan puskesmas, Riau mendorong koordinasi untuk memperluas pengajuan, sementara Sidoarjo memadukan pendampingan dan pengawasan rutin.
Kesimpulannya, capaian sertifikasi di empat daerah memberi gambaran kemajuan, bukan alasan untuk mengendurkan kontrol. Pemerintah perlu menuntaskan sertifikat yang masih berproses, menemukan SPPG yang belum masuk pendataan, dan menjaga inspeksi tetap berjalan. Sekolah pun harus konsisten memeriksa makanan saat diterima. Kombinasi itulah yang lebih layak menjadi ukuran keberhasilan: bukan hanya berapa banyak sertifikat diterbitkan, melainkan seberapa kuat perlindungan pangan diterapkan setiap hari.
