Anggaran dipertahankan saat risiko meningkat
Penanganan banjir Jakarta adalah rangkaian pekerjaan pemerintah untuk memperlancar aliran sungai dan saluran, mengurangi genangan, serta melindungi kawasan rawan saat hujan. Kesinambungan anggaran menjadi syarat penting agar upaya itu tidak berhenti ketika musim hujan mendekat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk penanganan banjir tidak dipangkas di tengah penyesuaian APBD.
Jaminan itu penting, tetapi perlu dibaca dalam konteks ruang fiskal yang menyusut: APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan Rp81,32 triliun, turun Rp10,54 triliun dari Rp91,86 triliun pada 2025. Karena itu, mempertahankan anggaran Dinas SDA Jakarta merupakan keputusan yang tepat; pemangkasan justru berisiko mengganggu pekerjaan lapangan yang manfaatnya bergantung pada kesinambungan, bukan kegiatan sesaat.
Saat meninjau normalisasi Kali Mampang di Segmen Poncol, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, pada Kamis (29/10), Pramono menegaskan, “Pokoknya anggaran untuk SDA enggak dipotonglah”. Pernyataan tersebut memberi sinyal prioritas, tetapi ukuran keberhasilannya nanti tetap terletak pada pekerjaan yang selesai dan berfungsi.
Pengerukan mengembalikan ruang aliran
Normalisasi Kali Mampang bukan pekerjaan kosmetik: pengerukan sedimentasi dan pemeliharaan turap ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aliran dan menekan risiko banjir menjelang musim hujan. Hingga peninjauan dilakukan, sedimen Kali Mampang yang telah dikeruk mencapai sekitar 4.393 meter kubik, sementara sekitar 14.727 meter kubik masih tersisa. Angka itu menunjukkan kemajuan, sekaligus mengingatkan bahwa pekerjaan belum tuntas.
Kawasan Mampang dan sekitarnya berada di wilayah cekungan yang rawan banjir. Hujan dengan intensitas sekitar 100 milimeter per hari dapat memicu genangan hingga banjir di sejumlah titik. Maka, pengerukan layak dipandang sebagai langkah mitigasi yang konkret, bukan jaminan bahwa banjir akan hilang. Manfaatnya bergantung pada penyelesaian sisa pekerjaan dan pemeliharaan berkala.
Dampak yang dituju mencakup Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Pancoran, termasuk Pondok Karya, Pondok Jaya, Kemang Utara IX, serta Pejaten Barat. Bagi warga, ukuran keberhasilan paling nyata bukan volume tanah yang terangkat, melainkan aliran yang lebih lancar dan risiko genangan yang berkurang.
Mitigasi harus bekerja sebagai satu sistem
Kali Mampang tidak dapat ditangani sendirian. Alirannya terhubung dengan Kali Krukut dan bermuara ke Kanal Banjir Barat, sehingga pembenahan pada satu ruas perlu disambungkan dengan pekerjaan di ruas lain serta embung dan saluran air. Pemprov DKI juga menyebut normalisasi di Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Cakung Lama, Kali Mampang, dan Kali Angke.
Kombinasi pengerukan, pemeliharaan turap, dan perbaikan embung lebih masuk akal daripada mengandalkan satu proyek atau respons darurat setelah banjir. Namun, pemerintah tidak boleh menjadikan daftar pekerjaan sebagai pengganti target dan pemantauan hasil. Pramono mengakui banjir masih mungkin terjadi, seraya berharap volumenya berkurang melalui penanganan yang lebih serius. Pengakuan itu penting: mitigasi harus dinilai dari pengurangan dampak, bukan janji menghapus risiko.
Pemeliharaan turap dan pengerukan perlu dilakukan berkelanjutan agar aliran dari Kali Mampang menuju Kali Krukut dan Kanal Banjir Barat lebih lancar, terutama menjelang musim hujan. Pemprov juga akan berkoordinasi dengan DPRD untuk menjalankan penanganan kawasan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Anggaran yang dijaga memberi landasan; konsistensi pelaksanaan yang akan menentukan hasilnya.
Ukur hasil, bukan hanya anggaran
Keputusan untuk tidak memangkas anggaran banjir Jakarta patut dipertahankan, terutama ketika pekerjaan normalisasi dan pengerukan masih berjalan dan musim hujan mendekat. Tetapi perlindungan anggaran baru berarti jika diikuti penyelesaian sisa pengerukan, pemeliharaan infrastruktur, dan koordinasi antarruas sungai. Warga membutuhkan perbaikan yang terasa di lingkungan mereka, bukan sekadar kepastian bahwa dana tersedia.
Normalisasi Kali Mampang telah mengangkat 4.393 meter kubik sedimen, namun masih ada pekerjaan lanjutan. Karena itu, Pemprov perlu menjaga kesinambungan program sekaligus menilai apakah kapasitas aliran membaik dan dampak banjir di kawasan sasaran berkurang. Kesimpulannya, anggaran yang tidak dipangkas adalah awal yang benar, tetapi mitigasi baru berhasil ketika pekerjaan dilakukan tuntas dan dirawat secara berkelanjutan.
