PAD kuat berawal dari pemungutan yang tepat
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang dihimpun pemerintah daerah dari sumber-sumber di wilayahnya, termasuk pajak, retribusi, aset, dan kontribusi badan usaha daerah, untuk membiayai layanan serta pembangunan setempat. Karena itu, memperbesar PAD bukan sekadar mengejar angka, melainkan memastikan potensi yang sudah ada tercatat dan dipungut secara adil. Di Kotawaringin Timur (Kotim), Fraksi Partai Golkar DPRD menilai upaya itu belum memadai: realisasi PAD 2025 sebesar Rp377,72 miliar atau 77,28 persen dari target, sementara pendapatan daerah mencapai Rp2,06 triliun atau 92,76 persen dari target Rp2,22 triliun. Kesenjangan ini memperlihatkan ketergantungan fiskal pada transfer pusat masih menjadi persoalan. Bagi PAD Kotim, intensifikasi pajak—memperbaiki kepatuhan dan pemungutan yang sudah berjalan—perlu disertai ekstensifikasi, yaitu memperluas sumber penerimaan, bukan berhenti pada target anggaran.

Kotim memperluas, Kampar menggerakkan perangkat daerah
DPRD Kotim mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, disertai pembenahan retribusi, optimalisasi aset, dan penguatan kontribusi BUMD. Arah ini masuk akal karena Kotim memiliki potensi perkebunan, perdagangan, jasa, transportasi, dan industri pengolahan. Namun, memperluas basis penerimaan hanya akan berarti jika pemerintah mampu mendata potensi dan menagihnya secara konsisten. Kampar memilih pintu masuk manajerial. Pada 16 November 2026, Bupati Ahmad Yuzar mengumpulkan kepala OPD dan camat untuk mengevaluasi capaian PAD. Ia meminta tiap perangkat menggali sumber pendapatan baru, meningkatkan kepatuhan pajak dan retribusi, serta mempercepat pembayaran digital. Camat juga diposisikan sebagai penghubung lapangan yang mengenali potensi desa dan aset yang belum termanfaatkan. Perbedaannya jelas: Kotim menekankan perluasan dan penguatan instrumen pemungutan, sedangkan Kampar berusaha memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dan bertanggung jawab atas potensi sesuai kewenangannya.

Kukar menertibkan pajak dari pusat kegiatan tambang
Kukar mengambil jalur yang lebih terarah: memeriksa administrasi dan kondisi lapangan perusahaan tambang. Dalam rapat awal Tim Terpadu pada 16 November 2026, pemerintah kabupaten menyasar kepatuhan pajak sektor yang menopang hingga 65 persen perekonomian daerah. Persoalannya, besarnya produksi belum sebanding dengan penerimaan pajak daerah, termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Menurut Bupati Kukar, selisih setoran dengan Kutai Timur hampir Rp600 miliar; pembenahan pencatatan berpotensi menaikkan pendapatan Kukar sekitar Rp800 miliar. Angka itu merupakan potensi yang disampaikan bupati, bukan penerimaan yang sudah terealisasi. Pemeriksaan juga menyentuh ketidakcocokan lokasi pembayaran pajak dengan tempat operasi: kegiatan, alat berat, dan angkutan berada di Kukar, tetapi pajak dapat dibayar di wilayah kantor pusat perusahaan. Dampaknya terasa pada warga ketika jalan yang dilalui kendaraan tambang rusak, sementara biaya pemeliharaannya dibebankan kepada APBD. Pajak tambang Kukar dengan demikian berkaitan langsung dengan keadilan pembagian biaya dan manfaat.
Penertiban harus berujung pada manfaat yang terlihat
Ketiga pendekatan itu saling melengkapi, tetapi keberhasilannya tidak boleh diukur dari rapat, target, atau pemeriksaan semata. Kotim perlu membuktikan bahwa perluasan pajak dan pembenahan retribusi benar-benar menutup celah penerimaan. Kampar harus mengubah evaluasi lintas OPD dan kecamatan menjadi tindak lanjut yang terukur; rapatnya menjadi ruang bagi perangkat menyampaikan realisasi, kendala, dan strategi percepatan hingga akhir tahun anggaran. Di Kukar, pendekatan persuasif dan bantuan menyelesaikan kendala administrasi perlu berjalan bersama penegakan aturan yang proporsional. Pemerintah menyatakan pemeriksaan bukan untuk menambah beban di luar ketentuan, dan Tim Terpadu siap membantu kepatuhan tanpa mengganggu iklim investasi. Ukuran akhirnya bukan sekadar bertambahnya angka PAD, melainkan apakah pungutan lebih tertib, beban pajak lebih adil, dan penerimaan kembali menjadi layanan serta infrastruktur yang dirasakan masyarakat.
Kesimpulannya, Kotim perlu memperluas dan memperdalam pemungutan, Kampar perlu memastikan seluruh perangkat bekerja dari hulu ke hilir, sementara Kukar harus mengaitkan kegiatan tambang dengan kewajiban pajak di wilayah operasinya. Pemerintah daerah sebaiknya mengutamakan data yang akurat, penagihan yang konsisten, dan pelaporan hasil yang terbuka. Tanpa tiga hal itu, potensi pendapatan hanya akan menjadi perkiraan; dengan ketiganya, pajak daerah dapat menjadi sumber PAD yang lebih kuat sekaligus lebih berpihak pada warga.






