Koordinasi harus berujung pada tindak lanjut
Koordinasi pemasyarakatan adalah proses menyelaraskan kerja antarbidang dan antarinstansi agar tugas pembinaan, pelayanan, pengamanan, serta penegakan hukum berjalan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ukurannya bukan banyaknya rapat, melainkan masalah yang ditemukan lalu ditangani. Di Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Ditjenpas Hernowo Sugiastanto memimpin rapat evaluasi bersama kepala bidang dan ketua tim pada 28 September 2026. Forum itu meninjau capaian, mengidentifikasi kendala, dan menetapkan tindak lanjut pelaksanaan tugas di seluruh UPT. Arahan mempercepat digitalisasi pelaporan serta memperkuat koordinasi lintas bidang tepat sasaran: informasi yang terlambat atau terputus akan menyulitkan pimpinan melihat persoalan di lapangan. Evaluasi tugas lapas dengan demikian harus menjadi alat kerja, bukan agenda administratif. Komitmen seluruh bidang untuk menindaklanjuti arahan dan meningkatkan pemantauan akan menentukan apakah rapat membawa perubahan nyata.

Evaluasi internal perlu terasa dalam pelayanan
Rapat Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa koordinasi internal menyangkut hal-hal yang langsung memengaruhi pegawai dan warga binaan. Laporan mencakup realisasi anggaran, persiapan ujian kedinasan, pembinaan 11 pegawai BKO yang bermasalah, pemenuhan hak warga binaan di 11 UPT, serta dukungan tiga petugas tambahan pada setiap Pos Bapas. Kendala fasilitas seperti keterbatasan CCTV, sarana sidak, dan alat tes urine juga dibawa ke meja evaluasi. Daftar itu penting karena mutu pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari konsistensi pelaksanaan tugas dan kondisi pelayanan sehari-hari. Hernowo meminta persoalan di UPT ditangani cepat dan tepat, pengawasan diperkuat, dan bantuan sosial disalurkan secara transparan serta tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar pembinaan warga binaan mengedepankan prinsip memanusiakan manusia. Bagi masyarakat, tindak lanjut yang terukur adalah bagian dari akuntabilitas: perbaikan administrasi dan pengawasan semestinya mendukung layanan yang lebih tertib, adil, dan manusiawi.
Sinergi dengan kejaksaan melengkapi kerja internal
Koordinasi di dalam organisasi saja tidak cukup. Pada 11 November 2026, Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan Gun Gun Gunawan bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nurcahyo J.M. di kantor kejaksaan. Ia didampingi pimpinan Lapas Kelas I Palembang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Audiensi itu menekankan komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemasyarakatan dan kejaksaan. Fokus ini berbeda dari rapat Sulawesi Selatan: bukan pembagian tindak lanjut antarb idang, melainkan hubungan kelembagaan yang menopang pelaksanaan tugas kedua instansi. Sinergi penegakan hukum dapat membantu membangun sistem yang terpadu, tetapi pertemuan saja belum membuktikan hasil. Nilainya akan terlihat dari koordinasi yang konsisten, profesional, dan akuntabel dalam pekerjaan berikutnya. Bagi Ditjenpas daerah, jalur kerja lintas lembaga semestinya memperjelas tanggung jawab dan komunikasi, bukan berhenti pada pernyataan niat. Komitmen Sumatera Selatan untuk melanjutkan sinergi dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum lain menyediakan dasar bagi kerja tersebut.

Transisi kepemimpinan menguji kesinambungan
Sementara evaluasi internal memperbaiki pelaksanaan tugas dan audiensi memperluas kerja sama antarlembaga, pelepasan pimpinan menguji apakah organisasi sanggup menjaga kesinambungan. Kepala Lapas Kelas III Batulicin Thoha Yahya Umar Sidiq menghadiri pelepasan Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan Erwedi Supriyatno pada 5 November 2026, bersama para kepala UPT pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan. Kehadiran itu menjadi penghargaan atas pengabdian sekaligus penegasan bahwa pergantian pejabat tidak seharusnya memutus praktik baik. Thoha menyatakan Lapas Batulicin akan menjaga kedisiplinan, memperkuat koordinasi, dan melanjutkan program kerja serta mutu pelayanan. Erwedi pun menekankan bahwa capaian merupakan hasil kerja kolektif yang perlu dipertahankan. Tiga contoh ini membentuk satu rangkaian kepemimpinan: evaluasi memberi arah, sinergi memperkuat hubungan kerja, dan transisi menjaga hasil yang sudah dibangun. Kesimpulannya tegas: koordinasi pemasyarakatan baru berarti ketika komitmen diteruskan menjadi tindakan yang konsisten, baik di dalam lembaga maupun bersama mitra penegak hukum.






