Ultimatum untuk pemegang konsesi
Konsesi migas adalah hak pengelolaan wilayah kerja yang diberikan kepada kontraktor untuk mengembangkan cadangan minyak dan gas, dengan kewajiban menjalankan proyek sesuai rencana yang disetujui. Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera merealisasikan proyek hulu migas di blok yang telah memperoleh persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD). Ia menyampaikan desakan itu di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Sikap ini tepat: persetujuan PoD tidak boleh menjadi dokumen yang hanya tersimpan sementara potensi produksi tertahan. Bagi pemegang konsesi yang tidak sanggup bekerja, pemerintah meminta wilayah tersebut diserahkan kembali kepada negara agar dapat ditawarkan kepada perusahaan lain yang mampu menggarapnya. Ancaman pengembalian bukan sekadar teguran, melainkan cara menegaskan bahwa akses atas sumber daya publik harus disertai hasil nyata.
Kesenjangan pasokan menjelaskan urgensi
Alasan di balik ultimatum ini terlihat pada jurang antara kebutuhan dan pasokan. Konsumsi minyak mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak nasional atau lifting hanya berkisar 600.000–650.000 barel per hari. Selisih besar itu membuat impor minyak Indonesia tetap berada di sekitar 700.000–750.000 barel per hari, meski program biodiesel B50 diperkirakan menggantikan kebutuhan setara 250.000–300.000 barel minyak per hari. Bahlil menegaskan, “Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting.” Ketergantungan impor bukan persoalan abstrak: kebutuhan devisa bertambah dan ketahanan energi lebih rentan terhadap perubahan harga dunia maupun gangguan pasokan global. Karena itu, blok minyak PoD yang belum bergerak merupakan peluang produksi yang sulit dibenarkan untuk terus dibiarkan menganggur.
PoD harus diikuti investasi dan tindakan
Mendorong eksekusi blok ber-PoD adalah langkah yang masuk akal, tetapi keberhasilan tidak cukup diukur dari kerasnya ultimatum. Pemerintah perlu memastikan hambatan teknis, investasi, dan kapasitas kontraktor ditangani agar pengembalian konsesi benar-benar menghasilkan pengembang baru, bukan sekadar perpindahan nama. Desakan ini juga berlaku bagi Pertamina: status sebagai BUMN bukan alasan untuk menunda, dan kerja sama dengan perusahaan lain perlu dibuka bila kemampuan menggarap blok belum memadai. Tantangannya nyata karena banyak sumur Indonesia telah berusia tua dan produksi mengalami tekanan penurunan alami. Pemerintah dan KKKS perlu menggabungkan percepatan proyek baru dengan inovasi teknologi untuk meningkatkan hasil lapangan yang sudah beroperasi. Lifting minyak Indonesia pada 2025 tercatat mencapai target APBN sebesar 605.000 barel per hari, tetapi capaian itu belum menghapus ketimpangan pasokan.
Momentum pasar global yang ditandai kenaikan harga minyak dan menguatnya permintaan dipandang pemerintah sebagai alasan untuk mempercepat investasi hulu migas. Jika pemegang konsesi serius mengeksekusi proyek dan menerapkan inovasi yang tepat, pemerintah optimistis target peningkatan produksi minyak nasional pada 2029–2030 dapat dicapai. Namun, sasaran itu hanya akan berarti jika disertai tenggat yang jelas, evaluasi berkala, dan tindak lanjut tegas terhadap blok yang terus mangkrak.
Kesimpulan: konsesi harus menghasilkan pasokan
Ultimatum Bahlil menempatkan prinsip yang patut dipertahankan: konsesi bukan hak untuk menahan wilayah kerja tanpa batas, melainkan mandat untuk mengembangkan potensi energi. Dengan konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari dan lifting hanya 600.000–650.000 barel, Indonesia tak bisa mengandalkan seruan swasembada sembari membiarkan proyek yang telah mendapat PoD tertunda. Negara perlu menagih kemajuan secara transparan, memberi ruang kerja sama ketika kontraktor membutuhkan kemampuan tambahan, dan mengalihkan konsesi bila pemegangnya tidak mampu bergerak. Itulah cara menjadikan ancaman pengembalian sebagai tambahan produksi yang nyata, bukan sekadar pernyataan.
