Perpres Pertimahan: Negara Turun Tangan Menghentikan Kekacauan Timah
Perpres pertimahan adalah rancangan peraturan presiden yang disiapkan sebagai kerangka kebijakan baru untuk menata ulang tata kelola tambang timah, menghubungkan kepentingan penambang rakyat, perusahaan tambang, dan aparat penegak hukum agar penyelundupan berkurang, konflik sosial mereda, dan negara kembali memegang kendali atas komoditas strategis ini. Langkah percepatan ini bukan sekadar urusan teknis regulasi, melainkan respons politik atas kegagalan pengaturan lama yang membuat penambang rakyat gelisah, daerah merasa dirugikan, dan jaringan penyelundupan tumbuh subur. Dengan menempatkan Perpres pertimahan sebagai fondasi, pemerintah mengirim pesan bahwa era tata kelola abu-abu akan diakhiri dan pelaku di hulu maupun hilir harus bersiap menghadapi rezim pengaturan baru yang lebih tegas terhadap penyelundupan timah dan lebih peka terhadap nasib penambang kecil.
Percepatan Regulasi dan Tim Kecil: Menjawab Krisis, Bukan Sekadar Rencana
Kunci kebijakan terbaru terletak pada sikap tegas Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang memerintahkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk mempercepat penyusunan Perpres pertimahan. Prosesnya disebut sudah disampaikan kepada Presiden dan Sekretaris Negara, menunjukkan isu timah bukan lagi urusan lokal, melainkan prioritas nasional. Bersamaan dengan itu, dibentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan untuk merumuskan langkah kebijakan dan aspek legalitas pembelian timah oleh PT Timah. Ini penting: pemerintah tidak menunggu regulasi sempurna baru bergerak, tetapi memilih strategi dua jalur—menyusun aturan sekaligus menciptakan instrumen sementara di lapangan. Sikap ini layak diapresiasi, karena selama ini penataan sektor ekstraktif kerap tersandera proses birokrasi panjang, sementara di akar rumput konflik dan ketidakpastian terus membesar tanpa kepastian arah kebijakan.
PT Timah Beli Timah Rakyat: Tameng Sementara Lawan Penyelundupan
Keputusan pemerintah mengizinkan PT Timah beli timah rakyat secara sementara adalah manuver politik-ekonomi yang mengakui realitas di lapangan: bijih timah sudah telanjur beredar di masyarakat dan tidak bisa dihapus begitu saja dengan operasi penertiban. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah dan PT Timah, disepakati bahwa perusahaan ini "dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat, dan yang kemudian dapat distok". Logika kebijakannya jelas: jika negara tidak menyediakan saluran legal, timah akan mengalir ke jalur ilegal dan memperkuat jaringan penyelundupan timah ke negara tetangga yang bahkan tidak memiliki tambang namun tampil sebagai eksportir besar. Dengan menjadikan PT Timah sebagai penyangga sementara, pemerintah berupaya memotong aliran barang ke pasar gelap, sekaligus memberikan napas bagi penambang kecil yang selama ini berada di ruang abu-abu antara kebutuhan ekonomi dan ancaman kriminalisasi.
Penyelundupan Timah dan Dilema Penambang Kecil
Dimensi paling mengkhawatirkan dari persoalan pertimahan adalah penyelundupan timah yang membuat negara kehilangan kendali atas komoditasnya sendiri. Yusril mengungkap adanya negara tetangga yang tampil sebagai produsen dan eksportir timah dunia tanpa memiliki tambang, indikasi kuat bahwa timah lokal mengalir lewat jalur gelap. Di sisi lain, penegakan hukum yang keras tanpa solusi ekonomi berisiko menghantam penambang kecil yang menambang timah untuk menyambung hidup. Pemerintah menyatakan ingin mencari jalan keluar yang "bijak", artinya tidak sekadar menangkap rakyat sendiri tanpa kerangka kebijakan yang memberi mereka alternatif. Kebijakan PT Timah beli timah rakyat menunjukkan pengakuan bahwa penambangan ilegal tidak dapat dihentikan dengan pendekatan keamanan saja; perlu kanal legal, kejelasan tata kelola, dan harga timah yang dapat ditentukan dari dalam negeri, bukan ditentukan oleh jaringan penyelundupan dan spekulan di luar kontrol negara.
Koordinasi Lintas Sektor: Syarat Mutlak Agar Perpres Tidak Mandul
Tanpa koordinasi lintas sektor, Perpres pertimahan berisiko menjadi dokumen indah yang mandul di lapangan. Rapat yang dipimpin Menko Kumham melibatkan kementerian dan lembaga pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta PT Timah, dan keputusan izin sementara bagi PT Timah lahir dari forum itu. Kehadiran pejabat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan menunjukkan kesadaran bahwa penataan timah menyentuh aspek hukum, fiskal, dan politik lokal sekaligus. Namun koordinasi saja tidak cukup jika tidak diterjemahkan menjadi kepastian aturan bagi penambang rakyat dan pemerintah daerah, termasuk kejelasan skema Dana Bagi Hasil tambang di masa depan. Perpres pertimahan harus memastikan daerah tidak lagi hanya menanggung kerusakan lingkungan dan konflik sosial, sementara nilai tambah timah berhenti di pusat. Jika regulasi baru gagal menjawab kesenjangan itu, penyelundupan timah dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pusat akan terus mencari saluran baru.
