Perpres Pertimahan: Reformasi yang Didorong Krisis Sosial
Reformasi pertambangan timah adalah upaya menyusun ulang aturan, struktur pelaku, dan mekanisme pengelolaan timah agar tata kelola tambang timah lebih tertib, mengurangi penyelundupan, serta menjamin kepastian ekonomi penambang rakyat yang selama ini hidup dari timah sebagai sumber penghasilan utama mereka. Langkah ini bukan lahir di ruang hampa. Perpres pertimahan tengah dipercepat penyusunannya oleh pemerintah melalui Direktorat Peraturan Perundang-Undangan setelah gejolak di Belitung Timur, ketika masyarakat berdemo karena pembelian bijih timah dari rakyat sempat tersendat dan memicu kericuhan di sekitar Kantor Timah. Peristiwa tersebut menjadi alarm bahwa tata kelola tambang timah lama gagal mengantisipasi dampak sosial kebijakan, dan regulasi baru harus hadir bukan sekadar menertibkan industri, tetapi mengamankan keberlangsungan hidup penambang rakyat dan pelaku ekonomi lokal.
Percepatan Regulasi dan Peran Sementara PT Timah Rakyat
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah sedang mempersiapkan rancangan Perpres pertimahan dan telah memerintahkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk mempercepat prosesnya. Di tengah kekosongan aturan, dibentuk tim kecil yang dipimpin wakil menteri untuk merumuskan kerangka kebijakan dan aspek legalitas agar PT Timah sah membeli timah rakyat. Kebijakan PT Timah rakyat ini bersifat sementara, namun memiliki bobot politis besar: negara mengakui ada timah yang sudah telanjur beredar di masyarakat dan memilih menyerapnya, bukan membiarkannya menganggur atau lari ke jalur ilegal. Dalam bahasa sederhana, penambang diberi ruang bernapas sambil menunggu reformasi pertambangan timah yang lebih sistematis melalui Perpres pertimahan. Pilihan ini tepat, asalkan tidak berubah menjadi kebijakan permanen tanpa standar transparansi dan akuntabilitas yang jelas.
Memotong Jalur Penyelundupan: Dari Regulasi ke Tata Kelola
Pemerintah terang-terangan mengaitkan kebijakan ini dengan upaya menekan penyelundupan timah ke luar negeri. Yusril mengungkap ada negara tetangga yang menjadi produsen dan eksportir timah dunia meski tidak memiliki tambang timah, indikasi kuat bahwa timah yang keluar dari negeri ini diselundupkan dan kemudian diolah serta diekspor dari negara lain. Mengizinkan PT Timah membeli dan menampung timah yang beredar di masyarakat adalah bagian dari penataan kembali tata kelola pertimahan nasional, sekaligus upaya memotong mata rantai barang tanpa identitas menuju pasar gelap. Namun tata kelola tambang timah yang sehat tidak cukup dengan larangan dan penindakan; ia membutuhkan jalur niaga resmi yang dapat diakses penambang rakyat, dengan prosedur jelas dan harga wajar. Tanpa itu, reformasi pertambangan timah akan berisiko mendorong penambang kembali ke jalur ilegal, meski Perpres pertimahan sudah diterbitkan.
Belitung Timur: Koordinasi Lintas Sektor dan Suara Rakyat
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memilih jalur politik dan hukum: memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat pusat melalui rapat tingkat menteri yang dipimpin langsung Menko Yusril, diikuti pemerintah provinsi, ketua DPRD, dan jajaran PT Timah. Dari forum itu lahir kesepakatan bahwa PT Timah boleh membeli timah yang diproduksi dan beredar di masyarakat Beltim sebagai langkah sementara selagi menunggu regulasi khusus pertimahan. Bupati menegaskan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat, berharap hasil koordinasi ini menjadi langkah konkret menyelesaikan persoalan pertambangan timah secara bertahap. Di akar rumput, Ketua KNPI Beltim mengingatkan bahwa "norma tertinggi itu masyarakat yang diutamakan. Karena adanya hukum itu kan adanya masyarakat dulu". Pernyataan ini menegaskan bahwa tata kelola tambang timah tak boleh sekadar mengamankan investasi dan penegakan hukum, tetapi harus memastikan penambang rakyat tetap punya tempat legal untuk bekerja dan menjual hasilnya.
Kepentingan Penambang Rakyat sebagai Ukuran Keberhasilan Reformasi
Pengalaman gejolak ketika pembelian timah terhenti menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi lokal yang bertumpu pada pertambangan. Ketika timah masyarakat tidak dibeli, penambang kehilangan penghasilan dan perputaran ekonomi daerah terganggu. Di titik ini, kebijakan PT Timah menyerap timah rakyat menjadi penyangga penting, bukan hanya untuk menekan penyelundupan, tetapi untuk menjaga agar dapur keluarga penambang tetap mengepul. Namun strategi jangka panjang harus lebih ambisius: reformasi pertambangan timah lewat Perpres pertimahan mesti memulihkan pola tata kelola tambang timah yang memberi ruang legal, aman, dan berkelanjutan bagi penambang rakyat. Keberhasilan reformasi tidak diukur dari seberapa tertib dokumen, melainkan dari seberapa jauh penambang kecil terlindungi, konflik sosial mereda, dan ekonomi daerah seperti Belitung Timur bergerak naik tanpa bergantung pada mekanisme abu-abu. Jika kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama, regulasi baru punya peluang mengubah sektor timah dari sumber masalah menjadi fondasi kesejahteraan.
