Capaian belum sebanding dengan ambisi
Progres pembangunan IKN di kawasan legislatif dan yudikatif adalah ukuran kemajuan fisik gedung pemerintahan serta infrastruktur pendukungnya di pusat pemerintahan Nusantara. Hingga November 2026, kawasan legislatif baru mencapai 25,40 persen, sementara kawasan yudikatif mencapai 32,83 persen. Selisih 7,43 poin persentase membuat yudikatif tampak lebih maju, tetapi kedua kawasan masih berada di bawah ambang 35 persen. Angka tersebut menunjukkan pekerjaan yang tersisa masih besar, sehingga dorongan mengejar target akhir tahun bukan sekadar formalitas. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan jajaran meninjau sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan pada Kamis, 12 November 2026. Kunjungan itu menegaskan bahwa kemajuan perlu dibaca bukan hanya dari status proyek yang berjalan, melainkan juga dari kecepatan penyelesaian dan kesiapan fasilitas pemerintahan.
Kawasan legislatif IKN mencatat kemajuan beragam: Gedung DPD RI mencapai 22,75 persen, MPR RI 24,33 persen, DPR I 21,91 persen, DPR II 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna 20,25 persen. Jalan kawasan sudah mencapai 41,49 persen, jauh melampaui sebagian besar capaian gedung. Pola serupa terlihat di kawasan yudikatif IKN: Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan berada di 26,52 persen, sedangkan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27 persen. Jalan di kawasan itu telah mencapai 46,69 persen. Jadi, angka rata-rata yang lebih tinggi di yudikatif tidak berarti seluruh bangunannya melaju jauh lebih cepat; pekerjaan jalan menjadi komponen yang relatif maju di kedua kawasan.
Percepatan harus mengejar, bukan mengorbankan mutu
Otorita IKN meminta kontraktor meningkatkan intensitas pekerjaan agar target pembangunan IKN hingga akhir 2026 dapat tercapai. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyatakan pekerjaan gedung masih berada dalam koridor target, tetapi percepatan tetap diperlukan. Pesan itu penting: status sesuai jadwal pada saat peninjauan tidak menghapus kebutuhan menutup sisa pekerjaan yang besar. Dorongan mengejar progres harus disertai pengawasan kualitas, terutama pada bangunan yang akan menjadi bagian dari fungsi pemerintahan. Menambah kecepatan tanpa kendali mutu berisiko menghasilkan pekerjaan yang perlu diperbaiki, sedangkan terlambat mengejar jadwal dapat menekan tahapan berikutnya. Tantangannya adalah menjaga dua hal sekaligus—ritme konstruksi dan hasil yang layak digunakan.
Kunjungan Basuki mencakup proyek Gedung Sidang Paripurna, kawasan Mahkamah Agung, investasi terpadu PT Star Bright International Investment, dan kolam retensi. Investor asal Tiongkok itu mulai membangun pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp1,25 triliun. Namun, perhatian pada investasi tidak boleh mengalihkan fokus dari pekerjaan inti pemerintahan yang masih tertinggal. Otorita menyebut pembangunan legislatif dan yudikatif sebagai bagian Tahap II Nusantara untuk periode 2025–2029, sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Karena itu, target akhir tahun harus dipandang sebagai tonggak dalam rencana bertahap, bukan alasan untuk mengabaikan mutu maupun kesiapan fungsi fasilitas.
Infrastruktur dasar dan ukuran kemajuan berikutnya
Kemajuan kawasan pemerintahan juga bergantung pada infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas dan kenyamanan pengguna. Kolam retensi SM-02 yang ditinjau rombongan memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik, dengan progres fisik sekitar 70 persen. Meski demikian, realisasi seluruh paket kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026, sementara target akhir tahun sekitar 56,62 persen. Perbedaan angka itu mengingatkan bahwa satu bagian proyek yang maju belum tentu mencerminkan kemajuan keseluruhan paket. Kolam retensi dirancang untuk mengelola limpasan air, mengurangi risiko genangan, dan mendukung konservasi sumber daya air. Dampaknya bukan hanya pada tampilan kawasan, tetapi juga pada kondisi yang akan dirasakan orang yang bekerja dan beraktivitas di Nusantara.
Ukuran keberhasilan berikutnya semestinya mencakup kemajuan gedung, jalan, dan fasilitas dasar secara bersamaan. Pembangunan gedung perkantoran dan infrastruktur pendukung ditujukan untuk melengkapi ekosistem pemerintahan agar fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat terintegrasi di ibu kota baru. Dengan capaian rata-rata legislatif 25,40 persen dan yudikatif 32,83 persen, dorongan percepatan memang diperlukan—tetapi laporan kemajuan berikutnya perlu menunjukkan apakah laju kerja benar-benar meningkat dan mutu tetap terjaga. Kesimpulannya, kawasan yudikatif saat ini lebih maju, namun belum cukup jauh untuk menghapus kekhawatiran tentang jadwal. Mengejar target akhir tahun akan berarti jika kemajuan tercermin pada bangunan yang selesai dengan baik, infrastruktur yang berfungsi, dan manfaat nyata bagi para penggunanya.






