Progres belum sebanding dengan ambisi
Progres pembangunan IKN di kawasan legislatif dan yudikatif adalah ukuran kemajuan fisik gedung lembaga negara beserta infrastruktur pendukungnya di pusat pemerintahan baru. Angka terbaru menunjukkan keduanya masih jauh dari rampung: rata-rata pekerjaan gedung dan jalan di kawasan legislatif mencapai 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif 32,83 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajarannya meninjau proyek-proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan pada 15 November 2026 untuk memastikan konstruksi tetap mengikuti target. Selisih sekitar tujuh poin persentase membuat kawasan yudikatif tampak lebih maju, tetapi belum cukup untuk menyebut salah satu kawasan berada dekat penyelesaian. Dengan semua gedung utama masih di bawah sepertiga, dorongan percepatan menjelang akhir tahun bukan sekadar soal mengejar angka; Otorita perlu menunjukkan bahwa jadwal besar pembangunan dapat diterjemahkan menjadi kemajuan nyata di lapangan.

Gedung legislatif tertinggal dari jalannya
Di kawasan legislatif IKN, pembangunan gedung berjalan lebih lambat daripada infrastruktur jalannya. Gedung MPR mencatat progres 24,33 persen dan DPD 22,75 persen. Gedung DPR I berada di 21,91 persen, sedangkan Gedung DPR II mencapai 21,66 persen. Gedung Sidang Paripurna menjadi yang paling tertinggal, dengan kemajuan 20,25 persen.
Sebaliknya, pekerjaan jalan di kawasan tersebut sudah mencapai 41,49 persen. Kesenjangan ini penting: konektivitas antarkawasan memang disiapkan untuk mendukung operasional pemerintahan, tetapi jalan yang lebih maju belum berarti gedung-gedungnya siap digunakan. Tantangan Otorita bukan hanya menaikkan kecepatan konstruksi, melainkan menjaga agar pekerjaan gedung dan akses pendukung berkembang seimbang. Untuk gedung DPR IKN, capaian yang masih sekitar seperlima menegaskan bahwa target akhir tahun membutuhkan pengawasan dan kerja lapangan yang konsisten, bukan sekadar optimisme.

Yudikatif lebih maju, tetapi belum aman
Kawasan yudikatif unggul dalam rata-rata progres, tetapi gedung-gedungnya pun masih jauh dari selesai. Pembangunan gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan mencapai 26,52 persen, sementara Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berada di 25,27 persen. Jalan di kawasan ini sudah mencapai 46,69 persen, menjadi komponen dengan kemajuan tertinggi.
Perbandingan itu menunjukkan pola serupa dengan kawasan legislatif: infrastruktur jalan mendahului bangunan utama. Otorita menyebut pekerjaan perkantoran masih sesuai jalur rencana, namun tetap meminta pelaksana menjaga intensitas dan meningkatkan kecepatan agar target akhir tahun terkejar. Karena gedung Mahkamah Agung masih di bawah 27 persen, keunggulan kawasan yudikatif atas legislatif sebaiknya dibaca sebagai posisi relatif, bukan tanda bahwa risiko keterlambatan telah hilang.
Target akhir tahun menguji pelaksanaan
Percepatan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang mengatur Tahap II pembangunan IKN untuk periode 2025–2029. Kerangka waktu tersebut memberi konteks jangka menengah, tetapi Otorita tetap mengejar sasaran akhir tahun dengan memastikan pekerjaan gedung, jalan, dan fasilitas pendukung berjalan sesuai rencana.
Kemajuan di luar gedung memberi gambaran mengapa penilaian proyek tidak boleh hanya bertumpu pada angka bangunan. Kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik telah mencapai sekitar 70 persen, sedangkan paket pembangunan kolam retensi secara keseluruhan diproyeksikan mencapai 56,62 persen pada akhir tahun. Kolam itu dirancang mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya, sekaligus melengkapi jaringan perpipaan air minum. Namun, keberhasilan fasilitas pendukung tidak menghapus pekerjaan besar yang masih menanti gedung lembaga negara.
Kesimpulannya, progres kawasan yudikatif memang lebih tinggi, tetapi baik gedung DPR, MPR, maupun Mahkamah Agung masih berada di bawah 33 persen. Basuki Hadimuljono dan Otorita IKN perlu mengubah dorongan percepatan menjadi kemajuan yang terukur hingga akhir tahun. Angka berikutnya akan menjadi ujian yang lebih berarti daripada sekadar kunjungan lapangan: apakah laju konstruksi benar-benar meningkat tanpa mengorbankan mutu.






