Asap memukul penjualan sekaligus kesehatan
Dampak karhutla terhadap UMKM adalah tekanan berlapis pada pendapatan, kegiatan usaha, dan kesehatan pedagang kecil akibat asap, gangguan mobilitas, serta hambatan pasokan yang menyertai kebakaran hutan dan lahan. Karhutla di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur telah berlangsung sejak Juni 2026, dan Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) menyebut omzet serta keuntungan usaha terdampak merosot 50–80%. Besarnya penurunan itu bukan sekadar angka: bagi sebagian pedagang, pemasukan harian berubah dari Rp200.000 menjadi Rp36.000–Rp75.000. Kabut asap membuat warga membatasi kegiatan luar rumah, sehingga pelanggan berkurang dan jam usaha ikut menyusut. Pedagang yang tetap bekerja di ruang terbuka juga menghadapi ISPA, iritasi mata, dan sesak napas. Ketika kesehatan terancam dan pembeli menghilang, menjaga usaha tetap buka menjadi beban, bukan jaminan pendapatan.
Gangguan layanan dasar mempersempit margin
Di Balikpapan, pemadaman listrik yang berulang dan pasokan air bersih yang tersendat selama beberapa bulan menambah tekanan operasional bagi usaha kecil. Bagi bisnis kuliner, listrik bukan pelengkap: lemari pendingin dan etalase pendingin menjaga bahan baku serta produk tetap layak. Saat listrik terputus cukup lama, suhu lemari pendingin bisa naik dan kesegaran bahan terancam. Pelaku usaha mesti mengeluarkan biaya untuk bahan bakar genset dan air bersih di tengah harga bahan baku yang berubah-ubah. Pemilik usaha dimsum Shinta Ningsih mengatakan beban biaya operasional dan produksi meningkat hingga dua kali lipat. Ini menunjukkan mengapa omzet UMKM turun tidak bisa dibaca hanya sebagai soal berkurangnya pembeli. Pada saat pendapatan menyusut, biaya untuk menjaga mutu dan kelangsungan layanan justru membesar. Kerugian bahan yang rusak atau mutu produknya menurun dapat mempersempit margin lebih jauh.
Bantuan harus menjangkau kebutuhan hari ini
APKLI Merah Putih mendorong pemerintah memberi bantuan langsung tunai, relaksasi kredit, restrukturisasi keuangan, dan tanggap darurat kesehatan bagi pelaku usaha di wilayah terdampak. Usulan itu tepat sasaran karena krisisnya terjadi sekaligus pada arus kas, kewajiban cicilan, dan kesehatan pekerja. Ketika penjualan jatuh, pinjaman yang tetap harus dibayar dapat membuat usaha kehabisan ruang untuk membeli bahan baku atau menutup biaya harian. Bantuan UMKM terdampak karena itu sebaiknya tidak berhenti pada akses pembiayaan baru: dukungan tunai dapat membantu kebutuhan segera, sementara relaksasi dan restrukturisasi memberi waktu untuk pulih. Organisasi tersebut juga meminta karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional agar penanganan kebakaran, pemulihan, dan bantuan dapat dikerahkan lebih luas. APKLI MP menyatakan koordinator wilayah dan jajaran daerahnya akan mendampingi PKL serta usaha kecil bersama pemerintah. Pendampingan itu penting agar bantuan tidak hanya diumumkan, tetapi sampai kepada usaha yang benar-benar terdampak.
KUR bunga nol masih peluang, bukan kepastian
Pemerintah membuka peluang memberikan KUR bagi UMKM terdampak dengan keringanan suku bunga, bahkan bunga nol. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dampak ekonomi karhutla akan dibahas lebih lanjut dan belum menyampaikan angka kerugian secara spesifik. Artinya, KUR bunga nol masih berupa opsi yang perlu dibahas, bukan kebijakan yang sudah dipastikan berlaku. Jika diterapkan dengan mekanisme yang jelas dan akses yang mudah, keringanan itu dapat mengurangi beban cicilan. Namun, kredit saja tidak cukup ketika usaha kehilangan pembeli, pasokan terganggu, atau bahan baku rusak. Kebijakan pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan bantuan tunai, relaksasi pembayaran, layanan kesehatan, serta pemulihan listrik dan air bersih di daerah terdampak. Kesimpulannya, penurunan pendapatan hingga 50–80% menuntut respons yang cepat dan berlapis: tanpa bantuan yang segera terasa, banyak usaha kecil berisiko semakin sulit bertahan.
