Asap memangkas pendapatan dan jam usaha
Dampak karhutla UMKM adalah rangkaian kerugian usaha akibat asap, gangguan aktivitas warga, distribusi yang tersendat, dan layanan dasar yang tidak andal; efeknya menekan penjualan sekaligus menaikkan biaya operasional. Kebakaran hutan dan lahan telah berlangsung sejak Juni 2026 di sejumlah wilayah, dan pada 29 Oktober APKLI Merah Putih mendesak Presiden Prabowo mengambil langkah untuk melindungi usaha kecil terdampak. Menurut APKLI Merah Putih, omzet dan keuntungan UMKM di sektor kuliner, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan transportasi lokal anjlok 50–80%. Ini bukan penurunan yang mudah ditutup dengan menunggu keadaan pulih: kabut asap membuat warga mengurangi kegiatan di luar rumah, sementara pedagang harus mempersingkat jam buka atau tutup lebih awal. APKLI juga menyebut pendapatan harian sejumlah pedagang turun dari Rp200.000 menjadi Rp36.000–Rp75.000.
Kerugian itu disertai risiko kesehatan. Pedagang yang bekerja di ruang terbuka dilaporkan mengalami ISPA, iritasi mata, dan sesak napas akibat polusi asap. Ketika jarak pandang terbatas menghambat pasokan, harga bahan seperti cabai dan sayuran dapat naik, mempersempit margin yang sudah tertekan. Karena itu, omzet UMKM turun bukan hanya akibat pembeli yang menghilang; biaya dan kemampuan untuk tetap berjualan ikut memburuk.
Gangguan listrik dan air menambah kerugian
Di Balikpapan, pemadaman listrik yang berulang dan distribusi air bersih yang tersendat selama beberapa bulan menambah masalah operasional pelaku usaha. Bagi usaha makanan, listrik menjaga lemari pendingin dan pajangan pendingin tetap bekerja. Saat pasokan terhenti, suhu penyimpanan berpotensi naik sehingga bahan baku dan produk dapat kehilangan kesegaran atau mutu. Risiko ini mengubah gangguan layanan menjadi potensi kerugian stok, bukan sekadar jeda produksi.
Pemilik D’Mans Melted Dimsum, Shinta Ningsih, mengatakan usahanya harus menambah pengeluaran untuk bahan bakar genset dan air bersih; beban biaya operasional dan produksi, menurutnya, naik hingga dua kali lipat. Kondisi tersebut menunjukkan mengapa bantuan yang hanya menargetkan penjualan tidak cukup. UMKM terdampak memerlukan layanan dasar yang berfungsi dan dukungan agar biaya tambahan tidak menghabiskan modal kerja. Tanpa itu, pelaku usaha menanggung dua pukulan sekaligus: pelanggan berkurang akibat asap, sementara biaya menjaga usaha tetap berjalan meningkat.
Bantuan tunai perlu berjalan bersama keringanan KUR
APKLI Merah Putih meminta pemerintah menyediakan BLT, relaksasi kredit, restrukturisasi keuangan, dan tanggap darurat kesehatan bagi UMKM terdampak. Organisasi itu juga mendorong penetapan karhutla sebagai bencana alam nasional agar sumber daya negara dapat dikerahkan untuk penanganan dan pemulihan. Usulan ini masuk akal karena pedagang yang pendapatannya jatuh tajam tetap harus menghadapi biaya harian dan kewajiban kredit. Bantuan UMKM karhutla sebaiknya tidak berhenti pada penundaan cicilan: pelaku yang kehilangan pemasukan membutuhkan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mempertahankan kegiatan usaha.
Pemerintah membuka peluang keringanan KUR bagi UMKM terdampak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bunga dapat diturunkan, bahkan berpeluang dinolkan, sementara besaran kerugian ekonomi masih akan dibahas dan belum diumumkan secara spesifik. Dengan demikian, KUR bunga nol masih berupa opsi yang perlu dibahas, bukan bantuan yang sudah dipastikan berlaku. Keringanan pinjaman dapat membantu arus kas, tetapi tidak menggantikan BLT bagi usaha yang kehilangan pendapatan atau dukungan kesehatan bagi pedagang yang terpapar asap.
Ukuran keberhasilan adalah pemulihan usaha
APKLI menyatakan jajarannya di berbagai wilayah akan mendampingi pedagang kaki lima dan UMKM terdampak bersama pemerintah. Langkah pendampingan penting, tetapi pemerintah perlu segera menjelaskan siapa yang memenuhi syarat, bagaimana bantuan disalurkan, dan kapan keringanan kredit berlaku. Kepastian itu diperlukan agar pelaku usaha dapat merencanakan pembayaran dan menjaga stok, bukan bergantung pada wacana yang belum memiliki jadwal.
Kesimpulannya, karhutla menekan UMKM melalui dua jalur yang saling memperburuk: asap mengurangi pelanggan dan mengganggu pasokan, sementara pemadaman listrik serta tersendatnya air bersih menaikkan biaya dan mengancam bahan baku. Pemerintah perlu memasangkan bantuan langsung dengan keringanan pembiayaan, perlindungan kesehatan, dan pemulihan layanan dasar. Tanpa paket yang nyata dan tepat waktu, peluang KUR berbunga nol saja tidak cukup untuk mencegah usaha kecil kehilangan modal dan mata pencaharian.
