Inti Persoalan: Ekonomi Digital Tumbuh, Ruang Manuver Pajak Menyempit
Pajak ekonomi digital adalah kerangka pemajakan yang dirancang untuk menangkap aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform daring, transaksi elektronik lintas yurisdiksi, dan model bisnis berbasis data, dengan tujuan menjaga penerimaan negara, menciptakan keadilan antar pelaku usaha konvensional dan digital, sekaligus menyesuaikan diri dengan standar pajak global yang mengatur perusahaan multinasional di berbagai sistem hukum. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada di persimpangan yang tidak nyaman: ekonomi digital berkembang pesat, sementara arsitektur perpajakan internasional diperketat melalui standar pajak minimum global 15%. Penerapan Global Minimum Tax (GMT) memaksa perombakan cara lama menarik investasi, karena insentif pajak yang berlebihan berisiko dipangkas di negara asal investor. Konsekuensinya, kebijakan harus berani bergeser dari “diskon pajak besar-besaran” menuju desain yang lebih cerdas dan terukur.
Empat Pilar Insentif Pajak Nasional: Kompas Baru di Era GMT
Kementerian Keuangan terang‑terangan mengakui bahwa insentif pajak nasional tidak bisa lagi dirancang dengan logika lama yang mengandalkan tax holiday panjang tanpa evaluasi serius. Dalam International Tax Conference 2026, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan, Yon Arsal, memaparkan empat pilar kebijakan insentif sebagai “paket kompas” fiskal baru. Pilar pertama menuntut keselarasan internasional, terutama dengan skema GMT yang menetapkan tarif efektif minimum 15% bagi perusahaan multinasional. Kutipan yang patut digarisbawahi: GMT membuat tax holiday konvensional berisiko tidak efektif, sehingga Pemerintah mulai mengkaji alternatif seperti cash grant dan tax credit yang lebih sesuai dengan standar pajak global. Pilar kedua menekankan relevansi strategis, dengan dorongan agar insentif diarahkan ke sektor ekonomi digital, elektronik, dan energi terbarukan, mengikuti transformasi struktur industri kawasan.
DJP Perpajakan Baru: Mengadministrasikan Standar Pajak Global melalui GloBE
Di sisi administrasi, DJP sudah bergerak konkret, meski lebih banyak di ranah perusahaan multinasional GloBE daripada pelaku digital kecil. DJP mencatat 1.460 wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional telah terdaftar sebagai wajib pajak Global Anti‑Base Erosion Rules (GloBE). Pendaftaran tersebut menjadi bagian dari penerapan standar pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa entitas yang terdaftar itu adalah anak usaha dari entitas induk utama (ultimate parent entity) yang berpusat di luar negeri. Dari sisi teknis, penambahan status wajib pajak GloBE dilakukan secara elektronik melalui portal Coretax oleh penanggung jawab perusahaan, dimulai dari login dan impersonate ke akun WP badan. Secara politis, langkah ini menunjukkan DJP tidak menunggu, tetapi berusaha memosisikan diri sebagai otoritas yang mampu menegakkan standar pajak global.
Insentif Pajak, Ekonomi Digital, dan Dampaknya ke Pelaku Usaha
Di balik jargon insentif pajak nasional, dampak riilnya terasa sampai ke lapisan UMKM dan konsumen. Pengalaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi menunjukkan bahwa fasilitas pajak yang dirancang tepat waktu, tepat sasaran, dan bersifat sementara bisa menyokong UMKM dan menjaga daya beli masyarakat, lalu diakhiri secara resmi ketika situasi membaik pada 2022. Ini penting karena insentif perpajakan tetap menjadi instrumen fiskal vital untuk merangsang sektor‑sektor strategis serta menahan tekanan pada rumah tangga. Pertanyaannya, apakah kerangka baru yang selaras dengan GMT cukup adaptif untuk pajak ekonomi digital yang serba lincah? Yon Arsal sendiri menyoroti perlunya mengalihkan insentif ke sektor ekonomi digital dan elektronik, meniru langkah negara tetangga agar tidak tertinggal struktur industri global. Tanpa keberanian memperluas basis insentif ke ekosistem digital, DJP berisiko memungut pajak dari “masa lalu” sementara ekonomi bergerak ke “masa depan”.
Kesimpulan: DJP Harus Menghubungkan Standar Global dengan Realitas Digital
Kerangka pajak ekonomi digital dan standar pajak global sudah mulai diletakkan, tetapi pekerjaan DJP jauh dari selesai. Di satu sisi, penerapan GloBE terhadap 1.460 WP badan menandakan keseriusan mengawal perusahaan multinasional GloBE agar tidak menggerus basis pajak melalui pengalihan laba lintas yurisdiksi. Di sisi lain, empat pilar insentif pajak nasional—keselarasan internasional, relevansi strategis, ketepatan waktu dan sasaran yang sementara, serta evaluasi berkelanjutan—adalah pengakuan terang bahwa insentif harus diperlakukan seperti belanja negara yang diawasi ketat. Ke depan, komitmen evaluasi berkelanjutan yang dilakukan bersama unit‑unit internal Kemenkeu dan otoritas pemeriksa akan menjadi penentu: apakah kebijakan pajak ekonomi digital dan DJP perpajakan baru sekadar respons minimal terhadap tekanan global, atau benar‑benar menjadi alat aktif untuk membentuk struktur ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
