Pengusutan harus mencapai pemberi perintah
Penyadapan presiden adalah tindakan memantau komunikasi kepala negara tanpa dasar yang sah, perkara yang menyangkut keamanan negara sekaligus batas perlindungan privasi publik. Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mendesak Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga tuntas, bukan berhenti pada orang yang diduga menjalankan operasi. Baginya, penyidikan mesti menjawab siapa pelaksana, siapa yang memerintahkan, siapa aktor intelektual penyadapan, dan apa motifnya. Sudirta menilai perkara ini lebih dari pelanggaran teknis karena berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Itu sebabnya, pengungkapan rantai tanggung jawab lebih penting daripada membiarkan perhatian publik terseret spekulasi. Tanpa jawaban mengenai perintah dan tujuan, penindakan terhadap pelaksana saja akan menyisakan pertanyaan tentang siapa yang memakai kewenangan dan untuk kepentingan apa.
Menurut keterangan Sarifuddin Sudding, dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 tanpa dasar penegakan hukum yang sah, sementara upaya penghapusan jejak log data terdeteksi pada Oktober 2026. Latar ini membuat ketuntasan penyidikan Polri mendesak: penyidik perlu menelusuri bukti dan kronologi, bukan membiarkan jeda waktu mengaburkan siapa yang bertanggung jawab. Namun, dugaan dan keterangan tentang perkara ini tetap harus diuji melalui proses hukum; desakan politik bukan pengganti pembuktian.
Telusuri seluruh rantai operasi
Sudding, legislator Fraksi PAN, menekankan bahwa penelusuran tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga memberi perintah. Penyidik juga perlu menguji siapa yang mengendalikan dan memfasilitasi operasi, siapa yang membiayai, kepada siapa hasil sadapan diserahkan, dan siapa yang memanfaatkannya. Ia meminta semua pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat keterlibatan dan bukti hukum. Cakupan ini tepat: aktor intelektual penyadapan tidak akan terungkap bila pemeriksaan hanya menyasar pelaksana lapangan. Polri juga harus menjelaskan peran setiap pihak secara terukur, bukan menyamakan dugaan dengan kesimpulan. Sudding mendukung penyidikan terbuka yang dipimpin Kapolri, tetapi dukungan itu semestinya disertai tuntutan agar prosesnya konsisten dan tidak memberi kekebalan kepada siapa pun.
Keterbukaan perlu berjalan seiring dengan ketelitian. Sudding menyebut perkara ini berpotensi mengancam keamanan komunikasi kenegaraan, kerahasiaan informasi strategis, dan kepentingan nasional. Namun, penggunaan istilah berat seperti dugaan makar tidak boleh mendahului penilaian penyidik dan pembuktian di pengadilan. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya nama yang disebut, melainkan kejelasan bukti tentang perintah, kendali, pembiayaan, aliran informasi, serta tujuan penggunaan hasil penyadapan. Prinsip tanpa pandang bulu berarti setiap dugaan diperiksa dengan standar hukum yang sama, termasuk bila penelusuran mengarah kepada orang berpengaruh.
Akuntabilitas juga menyangkut akses dan kepercayaan
Azis Subekti meminta kepolisian menjaga fokus di tengah spekulasi politik yang berkembang. Pertanyaan pokok, menurutnya, adalah siapa yang menyadap, atas perintah siapa, untuk kepentingan apa, dan ke mana informasi mengalir. Penyidikan juga harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab, termasuk kemungkinan penyalahgunaan akses, pihak yang memberi akses, serta kelemahan pengawasan. Sikap ini penting agar kasus penyadapan Prabowo tidak berubah menjadi arena saling tuding yang mengaburkan pembuktian. Jika akses komunikasi dapat disalahgunakan, penegakan hukum perlu mengungkap bukan hanya pelakunya, melainkan juga celah pengendalian yang memungkinkan tindakan itu terjadi.
Taruhannya terasa di luar lingkungan kenegaraan. Sudirta mengingatkan bahwa jika komunikasi seorang presiden yang dilindungi berlapis saja diduga bisa disadap, masyarakat wajar mempertanyakan keamanan komunikasi pribadi mereka. Azis juga menilai dugaan tersebut dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap perlindungan komunikasi. Karena itu, jawaban yang transparan dan berbasis bukti bukan sekadar kebutuhan politik, melainkan bagian dari pemulihan rasa aman. Publik perlu mengetahui bagaimana penyalahgunaan akses dapat terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, tanpa mengorbankan ketelitian penyidikan atau mengumbar kesimpulan sebelum waktunya.
Transparansi harus diikuti hasil yang dapat diuji
Sudirta mendukung langkah Kapolri mengusut dugaan keterlibatan personel internal, tetapi menegaskan pengawasan publik perlu terus berjalan. Ia mengusulkan tim khusus dengan pengawas eksternal independen, termasuk Kompolnas, audit infrastruktur komunikasi VVIP oleh BSSN dan lembaga terkait, sanksi maksimal bagi pihak yang terbukti bersalah, serta keterangan pers berkala dari Mabes Polri. Usulan itu memberi arah tindak lanjut yang konkret: penyidikan harus independen, celah keamanan diperiksa, dan perkembangan disampaikan kepada masyarakat. Keterangan rutin tidak boleh sekadar menjadi formalitas; isinya perlu menjelaskan kemajuan dan kendala tanpa mengganggu proses pembuktian.
Kesimpulannya, desakan legislator bertemu pada satu tuntutan: usut keseluruhan rantai, dari pelaksana hingga pemberi perintah dan pengendali, lalu jelaskan motif serta aliran informasi. Polri wajib membuktikan dugaan secara adil dan menindak semua pihak yang terbukti bertanggung jawab, tanpa memandang jabatan atau kedekatan politik. Jika penyidikan hanya berhenti pada nama-nama di lapangan, kasus ini akan meninggalkan keraguan tentang siapa yang sebenarnya menggerakkan operasi. Transparansi yang konsisten, pengawasan independen, dan hasil hukum yang dapat diuji adalah ukuran nyata bahwa perkara ini dituntaskan, bukan dibiarkan redup.
