BRICS ekonomi hijau: dari forum politik ke blok abad hijau
BRICS ekonomi hijau adalah gagasan menjadikan blok BRICS—dengan cadangan mineral kritis, energi, teknologi, dan pasar besar—sebagai motor utama ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan, adil, dan inklusif bagi pertumbuhan global. Gagasan ini menggeser BRICS dari sekadar forum politik menjadi aliansi pembangunan hijau yang bertumpu pada kekuatan sumber daya dan inovasi. Di KTT BRICS 2026 bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”, Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara-negara anggota bersama-sama menguasai porsi signifikan mineral kritis dan sumber daya energi dunia, yang ia sebut sebagai fondasi untuk memasuki abad hijau.
Di sinilah letak posisi politis pidato Prabowo: ia tidak sekadar mengulang narasi keadilan iklim, tetapi mengklaim bahwa blok BRICS punya “modal riil” untuk memimpin transisi energi global. Ia menegaskan bahwa negara-negara anggota memiliki cadangan mineral kritis dan sumber energi melimpah sebagai modal utama membangun abad hijau di tengah tantangan perubahan iklim global. Dengan kata lain, transisi energi bukan lagi proyek negara maju; BRICS merasa punya hak sekaligus kewajiban untuk ikut mendikte arah ekonomi hijau dunia.
Mineral kritis BRICS: dari komoditas mentah ke kekuatan tawar global
Inti strategi Prabowo adalah mengangkat mineral kritis BRICS dari sekadar komoditas mentah menjadi instrumen tawar-menawar dalam arsitektur energi baru. Ia menegaskan bahwa secara kolektif, BRICS memiliki cadangan mineral kritis, logam tanah jarang, dan sumber energi yang signifikan; modal inilah yang disebutnya “segala sesuatu yang akan menjadi landasan abad hijau”. Mineral tersebut adalah tulang punggung teknologi bersih: baterai, kendaraan listrik, panel surya, hingga perangkat berteknologi tinggi lainnya.
Namun Prabowo juga mengirim sinyal bahwa kekayaan itu sia-sia bila setiap negara berdiri sendiri. Ia menilai kekayaan sumber daya tersebut harus dioptimalkan melalui kerja sama antarnegara BRICS, dengan menyatukan sumber daya, kapasitas produktif, kemampuan teknologi, dan pasar dalam jumlah yang sangat besar. Di sini BRICS ekonomi hijau bukan jargon, melainkan ajakan untuk mengubah struktur nilai: dari menjual bahan baku murah menjadi membangun rantai industri hijau yang dikendalikan oleh Global South.
Sumber daya alam sebagai kartu truf: kesiapan negaranya menjadi landasan abad hijau
Prabowo memposisikan sumber daya alam negaranya sebagai salah satu kartu truf utama dalam desain BRICS ekonomi hijau. Ia menyebut daratan dan lautan negaranya menyimpan mineral kritis, tanah jarang, sumber daya terbarukan untuk teknologi bersih dan teknologi tinggi, serta hutan yang ia gambarkan sebagai “hutan yang bernapas bagi dunia”. Ia menegaskan bahwa negaranya memiliki cadangan mineral kritis, logam tanah jarang, sumber energi baru terbarukan, teknologi tinggi, serta hutan yang berperan penting bagi lingkungan.
Dengan narasi ini, Prabowo ingin menunjukkan bahwa negaranya bukan sekadar pemasok bahan mentah, tetapi calon basis produksi teknologi hijau. Pernyataannya dapat dibaca sebagai pesan ganda: untuk mitra BRICS, bahwa negaranya siap menjadi landasan abad hijau; untuk dunia maju, bahwa transisi energi global tidak bisa mengabaikan kepentingan produsen mineral kritis. Di sini, kepemimpinan Prabowo BRICS dimaknai sebagai upaya mengaitkan agenda iklim dengan agenda industrialisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Kerentanan geografis dan politik resiliensi: dari korban bencana menjadi arsitek ketahanan iklim
Prabowo tidak menutupi bahwa negaranya berada pada posisi geografis yang rentan: negara kepulauan di Cincin Api yang menghadapi kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan aktivitas gunung berapi. Dalam pidatonya, ia mengajak negara-negara BRICS melihat bencana bukan sekadar kejadian tersendiri, tetapi dalam kaitannya dengan ketahanan iklim dan pembangunan nasional. Ia menegur cara pandang lama yang menempatkan bencana dan perubahan iklim hanya sebagai persoalan lingkungan; menurutnya, keduanya harus dilihat dalam kerangka pembangunan nasional.
Ini adalah pergeseran narasi penting: dari posisi sebagai korban bencana menjadi arsitek ketahanan iklim. Prabowo menekankan bahwa ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan tidak boleh berhenti sebagai gagasan; keempatnya harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat dengan mengubah kerentanan menjadi peluang dan kelemahan menjadi kekuatan. Dengan kata lain, transisi energi global hanya masuk akal jika memperkuat resiliensi sosial-ekonomi, bukan sekadar memenuhi target emisi yang ditentukan pihak luar.
BRICS sebagai platform kepemimpinan baru: peluang dan jebakan bagi agenda hijau
Forum BRICS dalam visi Prabowo adalah platform untuk mengkonsolidasikan kekuatan Global South sekaligus membangun ekonomi hijau yang lebih adil. Di KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, ia mendorong anggota BRICS mengubah kerentanan menjadi peluang ekonomi dan menyatukan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, serta pasar besar mereka. Menurutnya, langkah pertama adalah mengakui nilai dari apa yang dimiliki dan menggunakan kekuatan ini untuk saling membantu.
Namun peluang itu datang dengan jebakan: tanpa tata kelola yang kuat, agenda BRICS ekonomi hijau bisa terjebak menjadi lomba baru mengekstraksi mineral kritis tanpa perlindungan sosial dan lingkungan. Di sinilah kepemimpinan Prabowo BRICS diuji: apakah ia akan mendorong standar hijau yang serius, atau sekadar memanfaatkan momentum untuk meraih keuntungan jangka pendek. Kesimpulannya, transisi energi global hanya akan lebih adil jika BRICS tidak berhenti pada retorika abad hijau, tetapi berani menata ulang cara memproduksi, mengelola, dan membagi manfaat sumber daya.
