Pemberdayaan harus berujung pada partisipasi
Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperluas kemampuan, kesempatan, dan pengaruh perempuan agar mereka dapat menentukan pilihan serta berperan dalam kehidupan sosial. Ukurannya bukan hanya akses terhadap pendidikan, melainkan juga apakah perempuan memiliki keterampilan dan ruang nyata untuk ikut mengambil keputusan dan memimpin perubahan. Gagasan itu mengemuka dalam seminar nasional “Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial” yang digelar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Auditorium Prof. Bahtiar Effendy pada 9 November 2026. Diskusi tersebut membahas kesetaraan gender, tantangan pemberdayaan, dan potensi santri perempuan sebagai aktor perubahan sosial. Pesan pentingnya jelas: pengetahuan yang tidak berlanjut menjadi kapasitas dan keterlibatan publik akan menyisakan jarak antara pendidikan dan perubahan. Karena itu, pemberdayaan seharusnya dinilai dari peluang yang benar-benar terbuka bagi perempuan untuk berkontribusi.
Angka 18 persen menuntut dukungan yang nyata
Di Kota Jambi, kepala keluarga perempuan tercatat mencapai 18 persen. Angka ini menegaskan bahwa banyak perempuan memikul tanggung jawab keluarga, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah mereka memperoleh dukungan, akses, dan kesempatan yang setara. Ada catatan penting: sumber pemberitaan menyebut angka tersebut perlu dilengkapi asal data dan tahun pendataannya. Maka, angka itu patut dibaca sebagai petunjuk untuk bertindak, bukan gambaran lengkap tentang kondisi semua perempuan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyampaikan ajakan pemberdayaan itu dalam sosialisasi Gerakan Pria Mendukung Perlindungan Perempuan (He For She) 2026. Ia menyoroti ibu rumah tangga yang masih terbatas terlibat dalam kegiatan sosial dan pengembangan diri, termasuk karena dukungan pasangan belum memadai. Menuntut perempuan lebih aktif tanpa membenahi hambatan semacam ini hanya memindahkan beban kepada mereka. Kesempatan berkembang harus ditopang lingkungan keluarga dan masyarakat.
Organisasi perempuan sebagai pintu masuk
Dinsos Kota Jambi mengajak komunitas dan organisasi perempuan mendorong kaum ibu terlibat dalam kegiatan sosial, seperti Posyandu dan organisasi perempuan lainnya. Ajakan ini tepat karena organisasi dapat menjadi ruang belajar, membangun jejaring, dan mengasah keberanian menyampaikan kebutuhan. Namun, berorganisasi tidak boleh diperlakukan sebagai kewajiban tambahan yang dibebankan kepada perempuan di tengah urusan rumah tangga. Jadwal, akses, dan dukungan keluarga menentukan apakah ruang itu benar-benar terbuka. Gerakan He For She menempatkan laki-laki—sebagai suami, ayah, maupun anggota masyarakat—sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Artinya, ajakan berorganisasi perlu disertai perubahan sikap di rumah dan dukungan yang konsisten di lingkungan sosial. Partisipasi perempuan bukan hadiah dari pihak lain, melainkan hak yang perlu ditopang agar dapat dijalankan.
Dari pendidikan menuju kepemimpinan sosial
Dalam seminar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pendidikan perlu membangun kapasitas mental, keterampilan, dan kompetensi sesuai kebutuhan perempuan, bukan berhenti pada pemberian akses belajar. Pandangan itu sejalan dengan penekanan aktivis gender Ida Rosyidah bahwa santri perempuan berpotensi menjadi aktor perubahan sosial dan pendidikan mereka perlu mendorong kepemimpinan serta gerakan sosial. Pekerjaan berikutnya adalah menghubungkan ruang belajar dengan ruang bertindak: organisasi, kegiatan masyarakat, dan kesempatan memimpin. Kampus, pesantren, komunitas, keluarga, dan pemerintah perlu saling menguatkan agar perempuan tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga ikut menentukan arah kegiatan. Pemetaan tantangan yang dibahas di kampus akan berarti jika diterjemahkan menjadi dukungan sehari-hari, termasuk bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga maupun ibu rumah tangga.
Kesimpulannya, pemberdayaan perempuan tidak selesai dengan seminar atau ajakan untuk aktif. Ia membutuhkan pendidikan yang membangun kemampuan, organisasi yang memberi ruang berpengaruh, serta dukungan laki-laki dan lembaga yang mengurangi hambatan nyata. Mengajak perempuan berorganisasi adalah langkah awal yang berguna—tetapi ukuran keberhasilannya ialah apakah mereka memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang, memimpin, dan mengubah masyarakat.






