Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Dari Seremonial ke Agenda Utama
Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan, akses, dan kendali perempuan atas sumber-sumber ekonomi sehingga mereka mampu berkontribusi pada pendapatan keluarga, mengembangkan usaha produktif, dan mengambil keputusan ekonomi secara mandiri dalam jangka panjang. Di Sumatera Utara, momentum HUT ke-56 Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) menjadi bukti bahwa isu ini bukan lagi pelengkap acara seremonial, melainkan agenda utama yang menuntut strategi nyata.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, secara terbuka mendorong BKOW Sumut memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan kemitraan ekonomi. Peringatan HUT ke-56 yang digelar di Kantor BKOW Sumut di Medan menjadi panggung politik kebijakan: perempuan ditempatkan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan daerah, bukan sekadar pelengkap pembangunan. Ini sinyal kuat bahwa kemandirian ekonomi perempuan dan UMKM Sumatera Utara harus naik kelas, atau daerah akan tertinggal dalam persaingan pasar yang kian digital.
BKOW Sumut 56 Tahun: Organisasi Perempuan Harus Bertransformasi
Selama 56 tahun, BKOW Sumut menjadi wadah berbagai organisasi perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Namun usia panjang tidak otomatis relevan dengan tantangan baru. Di era digital, organisasi perempuan yang hanya sibuk dengan kegiatan seremoni dan lomba-lomba akan tertinggal. Peringatan HUT ke-56 dengan tema penguatan peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga yang kreatif dan berdaya saing adalah pengakuan bahwa orientasi kerja harus bergeser ke ekonomi nyata.
Timur Tumanggor menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup hanya dengan kekuatan sosial, tetapi juga kemampuan ekonomi. Pernyataan ini penting karena menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai investasi jangka panjang, bukan program karitatif sesaat. Jika BKOW ingin tetap relevan, ia harus menjadi pusat pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan pengembangan UMKM Sumatera Utara, bukan sekadar forum silaturahmi. Organisasi perempuan perlu bertransformasi menjadi inkubator usaha yang terhubung dengan pasar, perbankan, dan ekosistem digital.
Teknologi Digital UMKM: Pintu Masuk Pasar yang Lebih Luas
Dorongan pemerintah daerah agar BKOW memperkuat pemanfaatan teknologi digital bukan basa-basi. Tanpa literasi digital, pemberdayaan ekonomi perempuan akan berhenti pada skala kampung. UMKM Sumatera Utara yang dikelola perempuan—mulai dari kuliner, kerajinan, hingga fesyen—tidak akan mampu bersaing jika hanya mengandalkan penjualan tatap muka. Teknologi digital UMKM adalah kunci untuk memperluas pasar, menekan biaya promosi, dan membangun merek yang dikenal di luar lingkungan lokal.
Di sinilah tantangan sekaligus peluang. Pelatihan yang diusulkan Timur—kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, dan pengelolaan keuangan—harus dipadukan dengan kemampuan dasar digital: foto produk, pengelolaan toko daring, hingga komunikasi dengan pelanggan. Tanpa itu, kemandirian ekonomi perempuan akan rapuh. Organisasi perempuan perlu berani menetapkan standar baru: setiap pelaku usaha perempuan yang tergabung minimal mampu memasarkan produknya secara online. Jika tidak, jargon pemberdayaan ekonomi perempuan akan berhenti sebagai slogan.
Kemitraan Bisnis Perempuan dan Penguatan UMKM Lokal
Pemberdayaan ekonomi perempuan tidak bisa berdiri sendiri; ia membutuhkan kemitraan bisnis perempuan yang terstruktur. Dorongan untuk memperluas kemitraan ekonomi yang disampaikan kepada BKOW adalah pengakuan bahwa jaringan menentukan skala usaha. Tanpa akses ke pemasok, distributor, dan lembaga keuangan, UMKM Sumatera Utara yang dikelola perempuan akan tetap kecil dan rentan. Kemitraan yang dimaksud bukan hanya kerja sama sesama pelaku usaha, tetapi juga hubungan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas digital.
Potensi lokal seperti kuliner, kerajinan, dan fesyen disebut sebagai sektor yang perlu dikembangkan menjadi usaha berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ini berarti penguatan UMKM tidak boleh berhenti pada pelatihan; harus ada kurasi produk, pendampingan standar kualitas, dan akses ke jaringan pemasaran. BKOW dan organisasi perempuan lain sebaiknya memposisikan diri sebagai penghubung—mengorganisir kelompok usaha, menginisiasi koperasi, hingga memfasilitasi pertemuan dengan mitra bisnis. Tanpa strategi kemitraan yang jelas, kemandirian ekonomi perempuan akan sulit berkelanjutan.
Kesimpulan: Saatnya BKOW Menjadi Mesin Ekonomi Perempuan
Pesan utama dari HUT ke-56 BKOW Sumut jelas: perempuan harus menjadi aktor utama ekonomi keluarga dan daerah, bukan penonton. Pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan UMKM Sumatera Utara, pemanfaatan teknologi digital UMKM, dan kemitraan bisnis perempuan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, tema kemandirian ekonomi perempuan akan berhenti sebagai retorika tahunan.
Jika BKOW dan organisasi perempuan berani menggeser fokus dari kegiatan seremonial ke program ekonomi yang terukur, mereka berpotensi menjadi mesin ekonomi perempuan di tingkat lokal. Tugas pemerintah daerah sudah jelas: menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitas pelatihan. Tugas organisasi perempuan: memastikan setiap anggota naik kelas sebagai pelaku usaha yang terampil, melek digital, dan terhubung dalam jaringan kemitraan. Hanya dengan kombinasi inilah kemandirian ekonomi perempuan dapat menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan di panggung peringatan.
