Kolaborasi harus terasa di tingkat keluarga
Penurunan stunting adalah upaya mencegah gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang melalui layanan kesehatan, dukungan keluarga, pangan bergizi, serta lingkungan yang sehat. Karena dampaknya dapat menjalar hingga kemampuan belajar dan produktivitas saat dewasa, keberhasilan tidak bisa diukur dari rapat atau target saja: layanan harus sampai kepada ibu dan anak yang membutuhkan.
Lampung memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam Rakor Monitoring dan Evaluasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di desa se-provinsi, yang berlangsung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, pada 11 November 2026. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria membuka pertemuan itu. Arah kebijakannya tepat, tetapi ukuran keberhasilan sesungguhnya ialah tindak lanjut yang jelas bagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. SSGI 2024 mencatat prevalensi stunting Lampung sebesar 15,9 persen, di bawah angka nasional 19,8 persen; pemerintah provinsi menargetkan penurunan menjadi 10,83 persen pada 2029. Angka tersebut memberi arah, tetapi kenaikan dari 14,9 persen pada 2023 menunjukkan bahwa kemajuan tidak boleh dianggap otomatis.

Pembangunan desa perlu memprioritaskan manusia
Lampung menghubungkan sinergi pemerintah daerah dengan optimalisasi pembangunan desa dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Ahmad Riza Patria mengingatkan bahwa pembangunan desa tidak semestinya berhenti pada infrastruktur; kualitas manusia harus menjadi prioritas. Prinsip ini penting karena jalan atau bangunan baru tidak dengan sendirinya memperbaiki gizi ibu hamil dan balita tanpa layanan yang mudah dijangkau dan berjalan konsisten.
Dana Desa diarahkan untuk mendampingi ibu hamil, memenuhi kebutuhan gizi balita, memperkuat Posyandu, serta memperbaiki sanitasi dan lingkungan sehat. Intervensi yang disebutkan juga meliputi tablet tambah darah untuk mencegah anemia, makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal, konseling gizi, dan edukasi pola makan sehat. Dengan demikian, pembangunan desa dapat menyentuh persoalan yang dihadapi keluarga sehari-hari, bukan hanya menghasilkan kegiatan administratif.
Data e-HDW per 1 November 2026 menunjukkan 1.505 dari 2.446 desa di Lampung, atau 61,5 persen, memperoleh skor konvergensi di atas 40 persen. Sebulan sebelumnya jumlahnya 1.280 desa atau 52,3 persen, sehingga bertambah 225 desa. Namun, sekitar 38,5 persen desa masih memerlukan perhatian dan pendampingan. Data ini menegaskan bahwa koordinasi pusat-daerah perlu diteruskan dengan pemetaan keluarga berisiko, penguatan kader, dan bantuan yang lebih terarah.
Hasil rapat direncanakan menjadi Rencana Kerja Tindak Lanjut yang mencantumkan langkah penyelesaian, penanggung jawab, serta target waktu. Itulah ujian penting bagi sinergi: setiap komitmen harus diterjemahkan menjadi tugas yang dapat dipantau, bukan berhenti sebagai kesepakatan di ruang rapat.

Banten menautkan penghasilan keluarga dengan gizi
Banten menempatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai bagian dari strategi menekan stunting. Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa layanan kesehatan perlu berjalan beriringan dengan kesejahteraan keluarga, ketahanan pangan, dan sanitasi. Pilihan ini berangkat dari kenyataan bahwa kemampuan keluarga membeli pangan bergizi dan menjaga kesehatan anak turut dipengaruhi kondisi ekonomi mereka.
Pemprov Banten mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa agar membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Pada saat yang sama, penguatan Posyandu serta pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap menjadi bagian pendekatan. Kekuatan strategi ini terletak pada upaya menghubungkan sumber penghidupan dengan kebutuhan kesehatan, bukan memperlakukan keduanya sebagai agenda yang terpisah.
Perbedaan fokus kedua provinsi terlihat jelas. Lampung menonjolkan koordinasi pemerintahan dari pusat hingga desa, pemanfaatan program pembangunan desa, dan mutu layanan; Banten memberi penekanan lebih besar pada ekonomi masyarakat desa sebagai penopang kesejahteraan dan gizi keluarga. Keduanya saling melengkapi, tetapi hasilnya bergantung pada pelaksanaan: lembaga ekonomi desa harus benar-benar menguatkan keluarga, sementara koordinasi Lampung harus memastikan layanan menjangkau sasaran.
Kesimpulannya, penurunan stunting lebih mungkin bertahan ketika tata kelola dan kondisi hidup keluarga dibenahi bersama. Lampung menawarkan kerangka koordinasi serta layanan berbasis desa, sedangkan Banten memperjelas kaitan antara pendapatan, pangan, dan kesehatan anak. Tantangan berikutnya bagi keduanya ialah memastikan setiap rencana berubah menjadi dukungan nyata yang dapat dirasakan ibu, anak, dan keluarga.






