Dari program menuju pendampingan nyata
Penurunan stunting adalah upaya terpadu untuk mencegah gangguan pertumbuhan anak melalui pemenuhan gizi, layanan kesehatan, dan dukungan keluarga, terutama selama masa awal kehidupan. Karena kebutuhan tiap keluarga dan desa berbeda, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan; layanan harus sampai kepada ibu dan anak yang memerlukannya. Pesan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi di Kalimantan Selatan pada 5 November 2026. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mendorong pemerintah desa mengambil peran lebih dari sekadar melaksanakan pencegahan stunting desa: memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapat pendampingan serta intervensi sesuai kebutuhan. Arah ini tepat karena pembangunan sumber daya manusia dimulai dari keluarga. Desa berada dekat dengan warga, sehingga semestinya menjadi penghubung aktif antara keluarga, posyandu, puskesmas, dan bantuan yang tersedia.
Riza juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah, desa, puskesmas, posyandu, kader pembangunan manusia, tim pendamping keluarga, serta masyarakat perlu bekerja bersama dalam penurunan stunting. Pemerintah desa diminta menggerakkan warga, mendukung layanan posyandu, dan memastikan pembangunan memberi manfaat langsung bagi ibu dan anak. Dengan kata lain, desa bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan pihak yang mengenali masalah setempat dan mengawal responsnya. Pemantauan tumbuh kembang balita dan pendampingan ibu hamil maupun menyusui perlu menjadi pekerjaan berkelanjutan, bukan kegiatan yang berhenti setelah program selesai.

Data harus berujung pada tindak lanjut
Peran dekat dengan warga hanya bermakna jika keputusan desa berpijak pada kondisi nyata. Riza mengingatkan pemerintah daerah agar memakai hasil pemantauan dan evaluasi untuk membaca kemajuan, menemukan hambatan lapangan, serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab menindaklanjutinya. Karena kebutuhan setiap desa tidak sama, pendekatan seragam berisiko menghabiskan tenaga pada kegiatan yang tidak menjawab persoalan keluarga. Pemerintah desa perlu mengenali ibu hamil yang butuh pendampingan, balita yang memerlukan perhatian, dan keluarga yang menghadapi risiko stunting, lalu menghubungkan mereka dengan layanan yang sesuai. Sinergi pusat daerah, dalam kerangka ini, bukan sekadar kesamaan agenda, melainkan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan agar layanan benar-benar diterima.
Rapat koordinasi di Kalsel seharusnya menghasilkan kesepakatan tindak lanjut konkret, pembagian tanggung jawab yang tegas, dan pemantauan berkelanjutan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Ukuran keberhasilan tidak berhenti pada laporan kegiatan: yang penting adalah apakah keluarga mendapat pendampingan dan intervensi yang dibutuhkan. Prinsip tersebut dapat menjaga pencegahan stunting desa tetap sesuai konteks sekaligus membuat dukungan dari tingkat pemerintahan lain lebih terarah.
Lampung memperluas jejaring dan mengukur capaian
Di Lampung, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan strategi kolaborasi dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada 11 November 2026. Penekanannya lebih luas: pemerintah provinsi mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, dan akademisi. Strategi ini melengkapi peran desa dengan mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak, bukan membebankan target kepada pemerintah daerah saja. Jihan menyoroti pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan—270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun—sebagai periode yang memerlukan intervensi terarah.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia mencatat prevalensi stunting Lampung sebesar 15,9 persen pada 2024, setelah berada di 14,9 persen pada 2023; angka nasional pada 2024 mencapai 19,8 persen, turun dari 24,4 persen pada 2021. Kenaikan di Lampung dari tahun sebelumnya patut menjadi peringatan bahwa tren membaik tidak boleh dianggap otomatis berlanjut. Provinsi itu menargetkan prevalensi 10,83 persen pada 2029, sementara target nasional dalam RPJMN adalah 14,2 persen. Angka sasaran hanya akan berarti bila data divalidasi dan intervensi menjangkau kelompok yang tertinggal.
Dua pendekatan yang perlu saling menguatkan
Perbedaan penekanan kedua daerah memberi pelajaran yang saling melengkapi. Kalsel menempatkan desa sebagai penggerak layanan langsung: mendampingi ibu, memantau balita, menguatkan posyandu, dan menyesuaikan respons dengan kebutuhan keluarga. Lampung menonjolkan perluasan jejaring, target terukur, dan sinergi pusat-daerah lewat kolaborasi pentahelix. Pendekatan pertama menjaga agar bantuan tidak jauh dari warga; pendekatan kedua dapat menambah sumber daya dan keahlian di balik layanan tersebut. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Kolaborasi lintas sektor akan lebih berguna ketika berangkat dari kebutuhan yang ditemukan desa, sedangkan data dan dukungan tingkat provinsi membantu memastikan tindak lanjut tidak terputus.
Di Lampung, layanan yang disebut mencakup tablet tambah darah untuk mencegah anemia, makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita dengan masalah gizi, serta konseling gizi dan edukasi pola makan sehat. Pemerintah provinsi juga meminta validasi cakupan data dan pendampingan lebih intensif di Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu. Kesimpulannya, percepatan penurunan stunting menuntut lebih dari koordinasi di atas kertas: desa harus mampu menggerakkan dan mendampingi, sementara pemerintah lintas tingkat dan mitra sektor lain memastikan layanan, data, dan tanggung jawab bertemu pada keluarga yang membutuhkan.






