Sidang Dua Tahun: Evaluasi Ketahanan Nasional di Era Krisis
Evaluasi dua tahun pemerintahan adalah proses politik dan administratif untuk menilai arah kebijakan, ketahanan nasional, serta kinerja kabinet dalam merespons tekanan eksternal seperti perang dagang global, konflik geopolitik, dan perubahan iklim, sekaligus menguji apakah strategi yang ditempuh sudah cukup melindungi rakyat dari guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan. Pada Rabu 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang secara eksplisit dimaksudkan untuk meninjau dua tahun pemerintahannya yang jatuh pada 20 Oktober sehari sebelumnya. Momentum ini bukan seremoni, melainkan panggung untuk menegaskan narasi: dunia sedang bergolak, tetapi ketahanan nasional Indonesia diklaim tetap terjaga. Prabowo membuka sidang dengan mengingatkan bahwa amanah rakyat telah dijalankan dalam situasi global yang "penuh dengan krisis, penuh dengan konflik", sebuah framing yang sekaligus menjadi pembenaran atas pilihan-pilihan kebijakan yang diambil.
Perang Dagang Global dan Geopolitik: Ancaman terhadap Ekonomi
Inti pesan Prabowo dalam sidang ini adalah bahwa pemerintahan dua tahun pertamanya berlangsung di tengah perang fisik dan perang dagang global yang saling menguatkan. Ia menyoroti bagaimana perang ekonomi, tarif, dan perebutan pengaruh antarkekuatan besar menekan stabilitas global dan, pada akhirnya, ruang gerak ekonomi nasional. Ketika dunia "sudah saking terintegrasinya" dan saling bergantung satu sama lain, perang dagang global bukan lagi isu abstrak; ia menjelma menjadi ancaman terhadap ekspor, impor, mata uang, bahkan pangan yang disebut Prabowo kini bisa menjadi senjata dalam persaingan global. Di sini, evaluasi dua tahun pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan tajam: sejauh mana kabinet Prabowo kinerja ekonominya mampu mengurangi kerentanan terhadap senjata ekonomi negara lain, dan apakah kebijakan perdagangan serta industri sudah diarahkan untuk mengurangi ketergantungan yang berbahaya.
Perubahan Iklim, Ring of Fire, dan Politik Bencana
Di luar geopolitik, Prabowo menempatkan perubahan cuaca ekstrem dan bencana alam sebagai ancaman struktural yang akan terus membayangi. Ia mengakui pengetahuan ilmiah bahwa perubahan cuaca menimbulkan berbagai gejolak yang memperbesar risiko bencana. Posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik, dengan banyak gunung berapi dan pertemuan lempeng tektonik, membuat risiko gempa dan bencana geologi menjadi keniscayaan, bukan pengecualian. Dalam pidatonya, Prabowo bahkan menyebut kebakaran hutan dan lahan sebagai "terorisme lingkungan" dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seraya memerintahkan pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti melanggar. Sikap keras ini tampak progresif, tetapi evaluasi dua tahun pemerintahan menuntut lebih dari retorika: publik berhak menanyakan apakah penegakan hukum lingkungan sudah konsisten, apakah tata kelola lahan telah berubah, dan apakah ketahanan nasional Indonesia benar-benar memasukkan perubahan iklim dan bencana alam sebagai pilar, bukan sekadar lampiran.
Koalisi Gemuk, Ketahanan Nasional, dan Isu MSCI
Prabowo membela koalisi politiknya yang gemuk sebagai strategi merangkul sebanyak mungkin kekuatan demi perbaikan kehidupan rakyat, sekaligus mengkritik ego sektoral elite yang dianggap melemahkan persatuan. Dalam narasi ini, kekompakan Kabinet Merah Putih diposisikan sebagai syarat ketahanan nasional Indonesia: ia menyanjung jajarannya yang dinilai bekerja sangat keras dan memberikan yang terbaik bagi rakyat. Klaim ketahanan nasional juga ditopang oleh sejarah, ketika ia mengingatkan bahwa berbagai pemberontakan dan intervensi asing tidak berhasil memecah belah negara. Namun ujian ketahanan kini bergeser ke ranah ekonomi global. Prabowo secara terbuka menanggapi ancaman penurunan status pasar modal oleh MSCI, dari emerging market menjadi standalone market. Keputusan final yang dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027 menjadi tenggat tak resmi bagi kabinet prabowo kinerja ekonominya: apakah mampu meyakinkan pasar global bahwa stabilitas politik dan kebijakan ekonomi cukup kuat untuk menghindari isolasi finansial.
Dua Tahun Pemerintahan: Rapor Sementara dan Tugas Berat ke Depan
Dari sidang kabinet ini, terlihat jelas bahwa Prabowo ingin menulis rapor dua tahun pemerintahan sebagai kisah ketahanan di tengah badai: perang dagang global, konflik geopolitik, perubahan iklim dan bencana alam, serta tekanan indeks MSCI dijadikan latar untuk menonjolkan kekompakan Kabinet Merah Putih dan ketahanan nasional Indonesia. Namun evaluasi yang sehat tidak berhenti pada narasi resmi. Pertanyaannya: apakah koalisi gemuk menghasilkan kebijakan yang lincah, atau justru lamban? Apakah retorika keras terhadap korporasi perusak lingkungan diikuti tindakan nyata? Apakah ancaman MSCI dijawab dengan reformasi pasar modal yang substantif, bukan sekadar protes simbolik? Kesimpulannya, dua tahun pertama ini adalah ujian awal, bukan akhir. Jika pemerintah ingin ketahanan nasional menjadi fakta, bukan slogan, tiga tahun ke depan harus diisi dengan keputusan berani yang mengurangi ketergantungan, memperkuat perlindungan sosial, dan menempatkan perubahan iklim di jantung perencanaan pembangunan.
