Peta jalan harus berangkat dari perlindungan publik
Etika kecerdasan buatan adalah seperangkat prinsip dan pedoman untuk memastikan AI dikembangkan serta digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan menghormati privasi serta kesejahteraan manusia. Bagi Indonesia, prinsip ini seharusnya menjadi fondasi kebijakan, bukan pelengkap setelah teknologi telanjur digunakan. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyusun peta jalan AI nasional beserta dokumen etika AI; keduanya rampung disusun dan sedang menunggu pengesahan, sebagaimana disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya pada 22 Oktober 2026. Kehadiran dokumen ini penting karena AI berpotensi memperbaiki layanan publik dan membantu menangani persoalan kompleks, tetapi juga memunculkan risiko terhadap privasi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat. Skala kekhawatiran itu bukan perkara kecil: survei KPMG di 47 negara mencatat 70% masyarakat menginginkan penggunaan AI diatur ketat, sementara kurang dari separuh menilai aturan yang ada sudah memadai. Karena itu, etika AI nasional harus memberi arah yang jelas dan dapat diterapkan, bukan berhenti sebagai pernyataan prinsip.
Kepemimpinan regional mesti membuka ruang bagi banyak suara
Indonesia didorong memimpin forum etika AI Asia Tenggara agar kawasan ikut menentukan standar penggunaan AI yang bertanggung jawab, alih-alih hanya menjadi pasar bagi teknologi yang dibuat di tempat lain. Dorongan ini masuk akal: Indonesia disebut sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dalam laporan e-Conomy SEA 2025, sehingga memiliki posisi strategis untuk mengangkat kepentingan kawasan. Namun, kepemimpinan tidak cukup diukur dari siapa yang memandu pertemuan. Forum tersebut perlu mempertemukan perguruan tinggi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat sipil, dan praktisi teknologi agar nilai serta prioritas regional ikut membentuk agenda tata kelola AI global. Serangkaian tiga sesi Global Ethics Forum membahas inovasi yang bertanggung jawab dan menjajaki pembentukan forum etika regional di Asia Timur dan Pasifik atau Asia Tenggara. Inilah peluang untuk mendorong regulasi AI regional yang peka terhadap konteks setempat, tetapi tetap melindungi hak pengguna. Tanpa partisipasi luas, standar bersama berisiko lebih mencerminkan kepentingan industri atau pemerintah daripada kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi lintas kementerian harus berujung pada manfaat nyata
Tata kelola kecerdasan buatan tidak akan berjalan sendiri di dalam satu kementerian. Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya, menuntut hubungan antara kebudayaan sebagai sumber karya, teknologi dan inovasi sebagai penggerak, serta pariwisata sebagai jalur untuk memperluas pengalaman dan pasar. Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional melibatkan 22 kementerian dan empat kementerian koordinator; pelaksanaannya juga mencakup pemerintah daerah, subsektor kreatif, komunitas, dan perguruan tinggi. Koordinasi ini memberi kerangka penting bagi peta jalan AI Indonesia, tetapi keberhasilannya bergantung pada pembagian tanggung jawab yang jelas dan perlindungan bagi pencipta serta pengguna. Pemerintah juga ingin membawa kekayaan intelektual lokal ke pasar global, dengan forum seperti World Conference on Creative Economy sebagai bagian dari kerja sama internasional. Ukuran kemajuan seharusnya bukan banyaknya dokumen, melainkan dampaknya pada manusia. Survei Deloitte 2025 mencatat hampir sembilan dari sepuluh pekerja muda menganggap rasa memiliki tujuan penting bagi kepuasan kerja, dan sekitar empat dari sepuluh pernah meninggalkan pekerjaan yang dinilai kurang bermakna. Kesimpulannya tegas: Indonesia dapat memimpin, jika aturan etika diterapkan lintas sektor dan manfaat AI benar-benar dirasakan masyarakat.
