Menentukan aturan, bukan hanya mengikuti
Etika AI adalah prinsip dan tata kelola yang mengarahkan pengembangan serta penggunaan kecerdasan buatan agar menghormati privasi, keadilan, dan kepentingan masyarakat, sembari menjaga kepercayaan publik. Prinsip ini seharusnya ikut menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari teknologi dan siapa yang bertanggung jawab ketika sistem merugikan orang. Pada 22 Oktober 2026, Indonesia didorong memimpin forum etika AI Asia Tenggara untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Dorongan itu hadir di tengah tiga sesi Global Ethics Forum yang membahas inovasi bertanggung jawab dan menjajaki pembentukan forum regional. Gagasan ini tepat: kawasan tidak seharusnya berhenti menjadi pasar bagi produk AI yang aturannya ditentukan pihak lain. Kepemimpinan Indonesia AI perlu mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan praktisi teknologi agar nilai kawasan ikut membentuk agenda global. Dietrich Werner menyatakan, “Asia Tenggara tidak boleh hanya menjadi pasar bagi AI, tetapi juga kawasan yang ikut menentukan bagaimana AI diatur.”
Kedaulatan digital perlu ditopang kapasitas nyata
Forum etika akan lebih berarti bila sejalan dengan kemampuan membangun dan menggunakan teknologi di dalam negeri. Kedaulatan digital Indonesia bukan perkara menyimpan data di wilayah sendiri saja; kapasitas komputasi, tenaga ahli, dan rantai pasok juga menentukan apakah negara mampu mengembangkan teknologi serta memperoleh nilai ekonominya. Infrastruktur pusat data Indonesia diperkirakan berkapasitas 580 megawatt, dengan sasaran mencapai 1,3 gigawatt pada 2027–2028. Angka ini menunjukkan ambisi, tetapi kapasitas fisik saja tidak menjamin lahirnya inovasi lokal. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus diikuti langkah yang dapat diuji: kajian nasional jaringan serat optik, kabel bawah laut, dan konektivitas satelit dalam 30 hari, serta proyek percontohan bersama BUMN, perusahaan besar, dan UMKM. Pengembangan talenta, riset, dan kemitraan internasional juga perlu masuk dalam agenda. Tanpa penerapan di sektor nyata, pusat komputasi berisiko menjadi fasilitas mahal yang manfaatnya terbatas.
Kepercayaan publik menentukan siapa yang ikut maju
Alasan mendesak untuk menyusun regulasi kecerdasan buatan bukan hanya laju inovasi, tetapi juga kekhawatiran warga tentang privasi, keadilan, dan akuntabilitas. Survei global KPMG di 47 negara menemukan 70% masyarakat menginginkan penggunaan AI diatur ketat, sementara kurang dari separuh menilai aturan yang berlaku sudah memadai. Regulasi yang jelas dapat menjadi dasar kepercayaan, tetapi aturan yang tidak melibatkan pengguna dan pelaku lokal berisiko kehilangan legitimasi. Keadilan juga berarti memperluas akses, bukan hanya mengawasi risiko. Adopsi AI diperkirakan baru sekitar 15% di usaha kecil, dibandingkan 63% di perusahaan besar. Padahal, AI dapat membantu UMKM mengelola stok, melayani pelanggan, dan merencanakan produksi; petani pun dapat memperoleh rekomendasi yang sesuai kondisi lokal. Kesenjangan ini menuntut pelatihan, layanan yang terjangkau, dan proyek percontohan yang menjawab kebutuhan sehari-hari. Jika tidak, manfaat teknologi akan terkonsentrasi pada perusahaan yang sudah memiliki sumber daya.
Ujian kepemimpinan ada pada kerja sama kawasan
Mendirikan forum etika teknologi adalah langkah awal; pekerjaan sulitnya ialah menyelaraskan kepentingan lintas negara. Sistem AI, arus data, dan layanan digital tidak berhenti di perbatasan, sehingga aturan yang bertentangan dapat menyulitkan kerja sama sekaligus memperbesar beban perusahaan. Keselarasan regulasi ASEAN dan berkurangnya hambatan perdagangan digital dapat membantu perusahaan Indonesia memperluas pasar. Namun, penyelarasan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan privasi dan keadilan. Forum yang efektif harus menghasilkan pedoman bersama yang dapat diterapkan, ruang konsultasi rutin, dan keterlibatan ekosistem lokal—termasuk peneliti, pengembang, UMKM, serta masyarakat sipil. Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan semikonduktor, perangkat keras, riset, dan pengembangan talenta melalui kemitraan internasional. Inilah jalan yang lebih masuk akal: terbuka untuk kolaborasi, tetapi tidak menyerahkan arah kebijakan kepada pihak lain. Pada akhirnya, kepemimpinan Indonesia akan dinilai bukan dari banyaknya pertemuan, melainkan dari aturan yang dipercaya publik dan teknologi yang manfaatnya tersebar luas.
