Aksi evaluasi, bukan satu suara tunggal
Kritik mahasiswa adalah penilaian publik yang disampaikan kelompok kampus untuk meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan, menepati janji, dan memperbaiki persoalan yang mereka anggap belum tertangani. Pada Oktober 2026, aksi di Bandung dan Sukabumi membawa tuntutan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi sorotan tiap aliansi tidak sepenuhnya sama. Ratusan mahasiswa BEM SI Kerakyatan Jawa Barat berunjuk rasa di depan DPRD Jawa Barat, Bandung, pada 26 Oktober, empat hari setelah masa pemerintahan genap dua tahun. Mereka menyatakan persoalan yang pernah disuarakan belum mendapat penyelesaian konkret dan berencana melanjutkan aksi selama belum melihat evaluasi sesuai harapan. Sehari-hari, dampak kebijakan yang dipersoalkan terasa pada layanan pendidikan dan kesehatan, kondisi ekonomi, serta perlindungan hak. Karena itu, demonstrasi ini lebih tepat dibaca sebagai tekanan agar pemerintah menjawab kritik dengan langkah yang dapat diperiksa, bukan sebagai bukti bahwa seluruh mahasiswa mengusung satu agenda.
Delapan bidang dalam kajian BEM SI Jawa Barat
BEM SI Kerakyatan Jawa Barat menyusun kritiknya dalam buku berjudul The Incompetent Rules. Delapan bidang yang dibahas ialah pendidikan, sosial, ekonomi, agraria dan tata ruang, hukum dan hak asasi manusia, pelaksanaan Asta Cita, tata kelola pemerintahan, serta kesehatan. Rentang isu ini membuat aksi BEM Jawa Barat menonjol sebagai evaluasi lintas kebijakan, bukan protes yang dibatasi pada satu program. Di Bandung, massa menyampaikan aspirasi di depan DPRD Jabar dan dijadwalkan meneruskan kegiatan ke kawasan Cikapayang untuk aksi simbolik yang menggambarkan persoalan yang mereka soroti. Pilihan menyusun kajian juga memberi gerakan itu pijakan untuk menjelaskan kritik, meski keberadaan daftar isu saja belum membuktikan bahwa setiap tuntutan memiliki solusi yang sama. BEM SI mengatakan akan terus bersuara selama belum melihat langkah evaluasi pemerintah yang sesuai harapan mereka.
Sukabumi: ekonomi, ekologi, dan ruang sipil
Di Sukabumi, Aliansi BEM Nusantara Bersatu turun ke jalan pada 23 Oktober untuk menyampaikan catatan atas dua tahun kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Koordinator wilayahnya, Rahmadi L. Making, menyebut krisis ekonomi, krisis ekologi, dan menyempitnya ruang sipil sebagai tiga persoalan mendesak. Pada isu ekonomi, mahasiswa menyoroti penurunan daya beli dan meminta program prioritas dinilai dari manfaat nyata. Mereka mengkritik penerapan Makan Bergizi Gratis yang dinilai terlalu seragam, serta meminta keterbukaan anggaran dan pasokan; program itu, menurut mereka, tidak boleh menggantikan kewajiban menyediakan pekerjaan layak. Mereka juga mengingatkan agar koperasi desa dinilai dari manfaatnya bagi warga, bukan sekadar jumlah yang dibentuk. Untuk krisis ekologi, sumber mengutip catatan bahwa 107.463 hektare terbakar pada Januari–Juni 2026, dengan proyeksi 202.004 hektare per Juli. Rahmadi menuntut penanganan lebih serius karena asap berdampak lintas batas.
Rapor merah pemerintah versi BEM Nusantara juga menempatkan militerisasi ruang sipil sebagai pokok kritik. Mahasiswa mengkhawatirkan batas antara pertahanan dan urusan sipil kian kabur setelah revisi UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI, dengan menyoroti keterlibatan militer dalam urusan koperasi, pertanian, dan proyek. Rahmadi tidak menolak bantuan TNI saat keadaan darurat atau bencana, tetapi menegaskan peran itu tidak semestinya menjadi alasan untuk mengaburkan supremasi sipil.
Tuntutan evaluasi harus dijawab, bukan disamaratakan
Perbedaan antara Bandung dan Sukabumi penting: BEM SI Jawa Barat menyusun kritik dalam delapan bidang nasional, sedangkan BEM Nusantara di Sukabumi lebih menonjolkan ekonomi, ekologi, dan ruang sipil. Keduanya menagih evaluasi, tetapi itu tidak berarti seluruh kelompok mahasiswa memiliki daftar tuntutan identik. Di Bandung, aksi berpusat pada DPRD provinsi dan direncanakan berlanjut dengan simbolisasi di Cikapayang. Di Sukabumi, aksi menjadi ruang bagi BEM Nusantara untuk menyampaikan catatan kebijakan dan menyerahkan berkas tuntutan evaluasi kepada pemerintah pusat.
Pemerintah semestinya menanggapi kritik dengan membuka ruang dialog dan menjelaskan tindak lanjut per isu, bukan sekadar menganggap demonstrasi sebagai gangguan atau menyatukan semua tuntutan menjadi satu narasi. Ukuran respons yang layak ialah apakah persoalan yang disampaikan memperoleh jawaban dan perubahan yang bisa dinilai publik. Kesimpulannya, dua aksi ini memperlihatkan ragam cara mahasiswa menguji arah pemerintahan Prabowo-Gibran: dari pendidikan dan tata kelola hingga daya beli, bencana ekologis, dan supremasi sipil. Tuntutan evaluasi akan berarti jika berujung pada kebijakan yang lebih akuntabel dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
