Ketika DBH Migas Dipangkas: Awal Krisis Fiskal Daerah
Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas adalah mekanisme transfer keuangan dari pusat kepada daerah penghasil migas untuk mendukung ruang fiskal, membiayai pembangunan infrastruktur, dan menjaga layanan publik, sehingga pemangkasan tajam DBH langsung menerjemahkan diri menjadi krisis fiskal daerah dan tekanan berat pada ekonomi lokal yang bergantung padanya. Krisis fiskal daerah akibat DBH minyak gas yang dipotong bukan sekadar persoalan angka di atas kertas, tetapi soal siapa menanggung beban penyesuaian kebijakan efisiensi pusat: pemerintah daerah atau warga yang sehari-hari mengandalkan belanja pemerintah untuk menggerakkan usaha kecil. Di Natuna, DBH dipangkas sekitar 50 persen sebagai konsekuensi efisiensi anggaran pemerintah pusat, sementara Siak di Riau bahkan menerima proyeksi pemotongan hingga sekitar 70 persen pada 2027.
Natuna: DBH Dipotong 50 Persen dan Perputaran Ekonomi yang Melambat
Pemotongan DBH Natuna sekitar 50 persen langsung menggerus ruang fiskal pemerintah daerah dan berpotensi memperlambat perputaran ekonomi masyarakat. Tekanan ini diperparah oleh belum dibayarkannya kurang bayar tahun anggaran 2023 dan 2024, yang jelas menahan likuiditas yang semestinya sudah kembali ke ekonomi lokal. Ketika Pendapatan Asli Daerah masih terbatas dan struktur ekonomi Natuna banyak ditopang oleh belanja aparatur sipil negara, keterlambatan hak ASN—termasuk TPP yang disebut bisa mundur hingga tiga atau empat bulan—menciptakan dampak berantai ke UMKM yang bergantung pada daya beli mereka. Pernyataan bahwa "kalau itu dibayarkan, perputaran ekonomi juga akan lebih cepat" menunjukkan betapa kebijakan pusat atas DBH minyak gas dan pembayaran kurang bayar secara langsung mengunci atau membebaskan denyut ekonomi lokal Natuna.
Siak dan Ekonomi Lokal Riau: Dari Rp 400 Miliar ke Rp 40 Miliar
Di Siak, ekonomi lokal Riau menghadapi guncangan yang jauh lebih keras. Bupati Afni Zulkifli mengungkapkan kekecewaan ketika proyeksi DBH migas turun menjadi sekitar Rp 40 miliar, jauh di bawah penerimaan sebelumnya yang mendekati Rp 400 miliar. Lebih dari sekadar ketidaksenangan, ini adalah jeritan daerah penghasil yang merasa hak fiskalnya dikurangi drastis tanpa penjelasan memadai. Surat Kementerian Keuangan bernomor S-95/PK/2026 menyebut DBH migas Siak akan dipangkas hingga sekitar 70 persen pada 2027, setelah sebelumnya mulai tergerus 50 persen pada 2026. Dalam konteks krisis fiskal daerah, pemotongan dana bagi hasil dipangkas dengan skala seperti ini mengancam keberlanjutan infrastruktur yang selama ini dibiayai APBD: jembatan besar, jalan kampung, kantor desa dan kecamatan, hingga turap di desa dan dusun. Bagi Siak, DBH bukan angka abstrak, tetapi wujud hak masyarakat atas pembangunan.
Transparansi Formula DBH dan Pertarungan Politik Fiskal
Pemangkasan DBH migas Siak mengangkat satu persoalan yang selama ini kerap diabaikan: minimnya transparansi dalam penentuan alokasi Transfer ke Daerah. Pemkab Siak mempertanyakan dasar perhitungan dalam surat rancangan TKD 2027 dan menuntut penjelasan mengenai "jurus dan rumus" yang dipakai menghitung dana bagi hasil dipangkas hingga 70 persen. Ini bukan semata tuntutan administratif; tanpa kejelasan formula dan data, daerah penghasil migas praktis kehilangan ruang untuk membela hak fiskalnya dalam kerangka otonomi. Ketika pemerintah pusat bisa mengubah porsi DBH minyak gas tanpa dialog yang memadai, pesan politisnya jelas: otonomi fiskal daerah bisa dikompromikan demi efisiensi pusat. Respons Siak yang berencana menyurati pemerintah pusat dan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sengketa DBH migas telah bergeser menjadi pertarungan narasi: apakah daerah penghasil hanya penerima pasif, atau mitra sejajar dalam desain kebijakan fiskal nasional.
Strategi Mitigasi: Menggandeng OJK demi Stabilitas Ekonomi Regional
Di tengah krisis fiskal daerah, Natuna memilih strategi yang lebih proaktif: menggandeng Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi regional. Fokusnya jelas, memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor perikanan agar perputaran ekonomi tetap bergerak meski ruang fiskal tergerus. Langkah ini menunjukkan kesadaran bahwa ketika DBH minyak gas menyusut, penopang baru ekonomi lokal harus datang dari pembiayaan yang sehat dan aman, bukan dari pinjaman berisiko yang justru memerangkap warga. Namun, mengandalkan sektor keuangan tanpa menyelesaikan masalah transfer fiskal hanya solusi parsial: kredit bisa menggantikan likuiditas sesaat, tetapi tidak bisa menutupi celah struktural dalam pendanaan infrastruktur dan layanan publik yang selama ini bertumpu pada DBH. Ke depan, stabilitas ekonomi regional mensyaratkan dua hal berjalan bersama: reformasi formula DBH yang lebih adil dan perluasan akses keuangan yang berpihak pada ekonomi akar rumput.
