Penurunan besar yang perlu dijelaskan
Anggaran pendidikan Bali adalah dana dalam rancangan anggaran daerah yang dialokasikan untuk membiayai layanan pendidikan, sehingga perubahan besar pada pagunya perlu diterangkan bersama kemungkinan dampaknya bagi sekolah dan peserta didik. Dalam RAPBD Provinsi Bali 2027, pagu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) turun lebih dari Rp601 miliar, dari lebih dari Rp1,9 triliun pada 2026 menjadi lebih dari Rp1,3 triliun pada 2027. Besarnya penurunan membuat persentase anggaran saja tidak cukup untuk menilai apakah layanan akan terlindungi. Pada rapat paripurna DPRD Bali, Senin, 26 Oktober 2026, Fraksi Demokrat-Nasdem mempertanyakan alasan penyusutan itu dan meminta pemerintah menjelaskan dampaknya. Sikap tersebut tepat: publik perlu melihat bukan hanya apakah alokasi memenuhi batas aturan, tetapi juga apakah dana yang tersedia cukup untuk menjaga mutu serta pemerataan layanan.
Persentase memenuhi batas, nominal tetap turun
Pemprov menyatakan alokasi fungsi pendidikan dalam RAPBD tetap mencapai 21,68 persen dari total anggaran, di atas ketentuan minimal 20 persen. Angka itu penting, tetapi tidak menjawab seluruh keberatan. Persentase yang memenuhi batas tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana penurunan nominal akan diterjemahkan dalam pembiayaan sekolah, program, atau layanan. Fraksi Demokrat-Nasdem secara khusus mempertanyakan kemungkinan dampak terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan di SMA, SMK, dan SLB. Itulah ukuran yang semestinya menjadi pusat pembahasan: apakah siswa di berbagai wilayah dan jenis sekolah tetap memperoleh layanan yang layak. Tanpa penjelasan yang menghubungkan angka anggaran dengan kebutuhan di lapangan, pemenuhan ambang persentase berisiko menjadi jawaban administratif, bukan kepastian bahwa layanan pendidikan tetap terjaga.
Karena itu, DPRD patut meminta uraian yang terang mengenai alasan perubahan pagu Disdikpora Bali dan konsekuensinya. Besaran alokasi dapat memenuhi syarat, tetapi penurunan lebih dari Rp601 miliar tetap perlu diuji terhadap layanan konkret.
Alasan efisiensi perlu diuji
Fraksi Demokrat-Nasdem menyoroti alasan evaluasi dan efisiensi yang dikaitkan dengan penurunan anggaran. Wakil Ketua Fraksi NasDem-Demokrat I Komang Wirawan mempertanyakan mengapa kebutuhan efisiensi itu tidak tercermin dalam perubahan APBD 2026. Pertanyaan ini penting karena perubahan pagu lintas tahun tidak seharusnya diterangkan hanya dengan label efisiensi. Pemerintah perlu memperjelas dasar keputusan dan menunjukkan bagaimana penghematan tidak mengorbankan mutu maupun pemerataan, terutama bagi SMA, SMK, dan SLB. Dalam pandangan fraksinya, Wirawan juga memperingatkan bahwa jika efisiensi memang diperlukan, semestinya hal itu sudah diperhitungkan saat menyusun perubahan APBD 2026. Sorotan tersebut membuat pembahasan RAPBD Bali perlu berfokus pada akuntabilitas: keputusan anggaran harus dapat dijelaskan, dan dampak layanannya harus bisa dinilai.
Ukur anggaran dari layanan yang diterima
Pemangkasan anggaran pendidikan tidak otomatis membuktikan layanan akan memburuk, tetapi penurunan sebesar ini cukup besar untuk menuntut pembuktian bahwa mutu dan pemerataan tetap menjadi prioritas. DPRD telah mengangkat pertanyaan yang relevan: mengapa pagu berkurang, dan apa artinya bagi sekolah menengah serta SLB? Jawaban yang memadai harus menerangkan hubungan antara alokasi yang lebih rendah dan layanan yang tetap dijanjikan, bukan berhenti pada angka 21,68 persen. Tanpa penjelasan tersebut, masyarakat tidak memiliki dasar untuk menilai apakah RAPBD melindungi kebutuhan pendidikan atau sekadar memenuhi batas formal.
Kesimpulannya, penurunan pagu Disdikpora Bali perlu dibahas dengan keterbukaan dan ukuran yang berpusat pada siswa. Pemprov harus menjawab sorotan fraksi-fraksi DPRD secara jelas; keberhasilan anggaran pendidikan ditentukan oleh layanan yang benar-benar diterima, bukan persentasenya semata.






