Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Anggaran Pendidikan Bali: Klaim 37 Persen dan Sorotan Mahasiswa

Anggaran Pendidikan Bali: Klaim 37 Persen dan Sorotan Mahasiswa
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Angka yang tampak menyusut memicu kritik

Anggaran pendidikan Bali adalah pembiayaan publik untuk layanan belajar, sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik yang tercatat dalam APBD serta didukung sejumlah sumber dana lain. Pada rancangan anggaran 2027, angka yang terlihat turun dari sekitar Rp1,9 triliun pada 2026 menjadi Rp1,3 triliun, sehingga mahasiswa mempertanyakan prioritas pemerintah. Kritik itu mencuat dalam aksi dan dialog terbuka Aliansi BEM se-Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali pada 10 November 2026. Mahasiswa mendesak perbaikan sekolah rusak dan pemenuhan fasilitas pembelajaran, khususnya di wilayah pedesaan, pesisir, dan pedalaman. Sorotan mereka tidak berhenti pada perbandingan nominal: kondisi ruang kelas dan kelengkapan belajar adalah ukuran yang paling terasa bagi murid dan guru. Karena itu, selisih angka yang belum dijelaskan tuntas tetap layak diawasi, sekalipun pemerintah menyatakan pencatatan anggaran belum lengkap.

Anggaran Pendidikan Bali: Klaim 37 Persen dan Sorotan Mahasiswa

Disdikpora: pencatatan belum mencakup semua sumber

Kepala Disdikpora Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menyebut angka Rp1,3 triliun belum final karena belum memasukkan sejumlah komponen yang bersumber dari APBN, termasuk dana BOS dan tunjangan profesi guru. Kedua komponen itu rata-rata mendekati Rp800 miliar, dan diperkirakan mulai tercatat pada pos APBD 2027 pada akhir November. Dengan penghitungan lebih lengkap, ia memperkirakan total anggaran pendidikan Bali mendekati Rp2,1 triliun. Disdikpora menyatakan alokasi pendidikan 2027 diproyeksikan sekitar 36 hingga 37 persen, sementara keterangan lain dari Wesnawa menyebut kisaran 37 hingga 39 persen; keduanya diklaim melampaui mandatory spending sebesar 20 persen. Perbedaan rentang ini membuat pemerintah perlu menjelaskan dasar hitung dan cakupan komponennya secara terbuka. Klaim persentase penting, tetapi masyarakat juga perlu melihat angka final dan realisasi belanjanya.

Persentase bukan pengganti hasil di sekolah

Polemik ini memperlihatkan dua ukuran yang berbeda: mahasiswa membandingkan nominal yang tampak dalam rancangan APBD, sedangkan Disdikpora menilai keseluruhan alokasi setelah dana pusat ikut dihitung. Kedua sudut pandang itu tidak saling membatalkan. Jika dana BOS dan tunjangan guru belum muncul dalam pencatatan, angka awal memang belum menggambarkan seluruh pendanaan; tetapi klaim persentase saja belum membuktikan bahwa kebutuhan sekolah yang rusak atau kekurangan fasilitas sudah terpenuhi. Wesnawa mengatakan komponen yang belum tercatat biasanya masuk pada akhir November, sehingga mandatory spending dapat terlihat utuh setelah pembaruan. Pemerintah sebaiknya menyampaikan rincian yang mudah diperiksa: pos mana yang berasal dari APBD, mana yang didukung APBN, serta kapan dana benar-benar tersedia. Transparansi semacam itu dapat menjembatani perdebatan angka dengan pengalaman sehari-hari siswa, guru, dan sekolah.

SDM Bali Unggul perlu diukur lewat pelaksanaan

Disdikpora menyatakan penguatan tata kelola akan ditempuh melalui program SDM Bali Unggul. Arah belanjanya mencakup penyiapan standar peserta didik, pembenahan infrastruktur sekolah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Wesnawa juga menyebut revitalisasi sekolah dilakukan melalui kolaborasi yang didukung APBN. Rencana ini relevan dengan tuntutan mahasiswa, tetapi keberhasilannya bergantung pada prioritas yang jelas dan hasil yang dapat dilacak—terutama bagi sekolah di pedesaan, pesisir, dan pedalaman. Pemerintah daerah masih menunggu regulasi teknis mengenai mekanisme penyaluran, termasuk kepastian apakah menggunakan Dana Alokasi Khusus atau pola transfer lain sebelum pelaksanaan di lapangan. Kesimpulannya, angka 37 persen memberi jawaban pada soal kepatuhan minimum, bukan akhir dari penilaian publik. Anggaran pendidikan Bali baru dapat disebut memadai ketika rincian pendanaan terbuka dan perbaikan layanan benar-benar dirasakan di sekolah.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!