Pemanggilan menjadi awal pencarian fakta
Pemeriksaan karhutla Singapura adalah penyelidikan independen untuk mengetahui apakah operasi, hubungan korporasi, atau rantai pasok sebuah perusahaan berkontribusi pada kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap. Pada 28 Oktober, para eksekutif senior dari 10 perusahaan yang diduga terkait kebakaran bertemu dengan tiga menteri Singapura dan berjanji bekerja sama penuh dalam penyelidikan. Pemanggilan ini patut dipandang sebagai upaya mencari bukti, bukan putusan bersalah: dugaan keterkaitan harus diuji melalui pemeriksaan yang dapat mengungkap peran langsung maupun tidak langsung. Namun, perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis di Singapura juga tak semestinya berlindung di balik struktur korporasi atau pemasok pihak ketiga. Pemerintah menyatakan ingin melindungi kesehatan warga, sementara perbaikan kondisi kabut asap tidak akan menghentikan penyelidikan.

Siapa yang dipanggil dan apa yang diperiksa
Daftar perusahaan yang menghadiri pertemuan mencakup Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Franky Oesman Widjaja hadir mewakili Golden Agri-Resources sekaligus Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China). Dengan demikian, Sinarmas termasuk dalam daftar perusahaan yang dipanggil; kehadiran mereka bukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan itu telah dinyatakan bertanggung jawab. Para peserta diminta menjalani pemeriksaan independen atas kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok untuk menilai apakah ada kontribusi terhadap karhutla. Cakupan ini penting karena perusahaan pemicu kabut asap, jika memang terbukti ada, belum tentu hanya dapat ditelusuri dari lokasi kebakaran. Pemeriksaan juga harus menilai hubungan usaha serta pemasok, dengan akses memadai terhadap dokumen, lokasi, dan orang terkait.
- Perusahaan sawit dipanggil bersama perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan.
- Sinar Mas Group termasuk dalam daftar peserta pertemuan.
- Pemeriksaan mencakup operasi, hubungan korporasi, dan rantai pasok.
Panel tujuh firma, dengan kewenangan yang akan diperkuat
Kementerian Hukum dan Badan Lingkungan Nasional Singapura mengumumkan pembentukan panel khusus pada 30 Oktober untuk mendukung pemeriksaan terhadap 10 perusahaan. Panel itu terdiri atas tiga firma investigasi—Control Risks Group, FTI Consulting (Singapore), dan Kroll Singapore—serta empat firma atau penasihat hukum: Dentons Rodyk & Davidson, Toby Landau KC dari Duxton Hill Chambers, TSMP Law Corporation, dan WongPartnership. Rancangannya menempatkan firma hukum sebagai penasihat bagi penyelidik, bukan bagi perusahaan yang diperiksa; perusahaan menanggung biaya pemeriksaan. Pemerintah juga berencana mengajukan amandemen Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya agar kerangka pemeriksaan memiliki kekuatan hukum. Perusahaan yang menolak menunjuk pemeriksa atau tidak bekerja sama penuh dapat dianggap melakukan tindak pidana setelah aturan itu berlaku. Tanpa akses dan tindak lanjut yang jelas, panel berisiko hanya menghasilkan laporan tanpa konsekuensi.

Akuntabilitas harus berujung pada tindakan
Pemerintah Singapura menegaskan bahwa kabut asap berasal dari kebakaran dan mengaitkan kebakaran dengan praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, bukan fenomena alam. Pernyataan itu menjelaskan mengapa pemeriksaan diperlukan, tetapi kesimpulan tentang perusahaan tertentu tetap harus bersandar pada temuan yang dapat diuji. NEA akan menerima laporan pemeriksa dan mempertimbangkan langkah selanjutnya; pemeriksaan dapat meliputi analisis titik panas berbasis data satelit dan telaah geospasial. Bagi warga, taruhan utamanya bukan sekadar nama siapa yang masuk daftar, melainkan apakah penyelidikan bisa membantu mencegah kabut asap yang mengganggu kesehatan terulang. Pemerintah perlu menjelaskan hasil dan tindak lanjutnya secara terbuka sejauh proses hukum memungkinkan. Pada akhirnya, pemanggilan 10 perusahaan baru bermakna jika pemeriksaan independen menemukan fakta, perusahaan memberi akses penuh, dan setiap kelalaian yang terbukti ditangani. Sikap tegas harus berjalan seiring bukti yang adil.






