Rekor produksi membuka peluang, bukan jaminan
Produksi gula konsumsi adalah gula putih yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan langsung rumah tangga dan pasar domestik; kenaikannya dapat mengurangi impor, tetapi hanya jika pasokan tersedia dan tersalurkan saat dibutuhkan. Produksi gula Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 2,8 juta ton, tertinggi dalam 10 tahun dan naik dari sekitar 2,62 juta ton setahun sebelumnya. Namun, bahan yang tersedia tidak merinci angka produksi secara lengkap maupun membuktikan bahwa seluruh kebutuhan nasional sudah terpenuhi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan gula konsumsi lokal mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan impor gula konsumsi tidak akan dilakukan hingga akhir 2026. Keyakinan itu ditopang pula oleh konsumsi yang diperkirakan turun menjadi 2,8–2,9 juta ton. Selisih antara perkiraan produksi dan konsumsi tetap tipis: cuaca buruk atau gangguan pasokan bisa mengubah hitungan. Maka, keputusan menghentikan impor layak dipandang sebagai sasaran jangka pendek yang harus diuji, bukan bukti bahwa swasembada gula telah tercapai.
Angka stok besar, tetapi harga dan penguasaan stok jadi soal
Persediaan dalam ekosistem SGN Group mencapai 461.000 ton per 9 November 2026, tetapi sekitar 93 persen sudah berada di tangan pedagang. Artinya, stok gula nasional yang tercatat tidak otomatis berarti produsen atau pemerintah dapat segera mengatur pelepasannya. Pada minggu pertama November, rata-rata harga gula pasir nasional mencapai Rp19.189 per kilogram—lebih tinggi daripada Harga Acuan Penjualan konsumen sebesar Rp17.500 per kilogram. Di Pasangkayu, harga tercatat Rp22.000 per kilogram, atau 25,71 persen di atas acuan. Tekanan ini penting bagi rumah tangga, khususnya menjelang akhir tahun ketika kestabilan harga pangan ikut memengaruhi inflasi. Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak gula yang tersedia, melainkan apakah stok bergerak ke wilayah yang membutuhkan dan sampai ke pasar dengan harga terkendali. Pemerintah perlu mengawasi distribusi serta memperhatikan wilayah rawan hambatan pasokan, termasuk kawasan timur.
Produktivitas petani harus menjadi tumpuan utama
Mahmudi, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, menyampaikan pandangan tentang tantangan produktivitas, penguatan ekosistem pergulaan, transformasi, dan inovasi ketika menjadi pembicara utama di South East Asia Sugar Summit 2026 di Jakarta pada 5 November. Forum itu juga membuka ruang kolaborasi dengan pelaku industri lintas negara. Pesan tersebut perlu diwujudkan di kebun: pengamat pertanian mengusulkan perbaikan pembibitan, peningkatan populasi tanaman, pemupukan yang lebih tepat, dan pengelolaan akar yang lebih baik. Menurut usulan itu, produktivitas berpotensi naik dari rata-rata sekitar 69 ton tebu per hektare menjadi lebih dari 100 ton tebu per hektare, dengan sasaran sekitar 8 ton gula per hektare. Angka tersebut merupakan potensi teknis, bukan capaian yang sudah terwujud. Petani juga memerlukan jaminan harga tebu dan pembiayaan yang mudah diakses serta tepat waktu agar mampu merawat tanaman, berinvestasi, dan mempertahankan pasokan bahan baku bagi pabrik.
Peningkatan produktivitas patut didahulukan sebelum mengandalkan ekspansi lahan besar-besaran. Meski begitu, perluasan areal tanam tetap diperlukan untuk mengejar kebutuhan jangka panjang. Konsep strategi yang diajukan memperkirakan kebutuhan sekitar satu juta hektare jika hasil mencapai 8 ton gula per hektare, dibanding sekitar 1,57 juta hektare pada hasil 5,1 ton per hektare. Karena itu, optimalisasi lahan yang belum produktif dan pembukaan areal baru perlu dipadukan dengan dukungan bibit, teknologi, kredit, serta kepastian pasar. Mengabaikan kesejahteraan petani sambil mengejar harga murah hanya akan melemahkan insentif untuk menanam tebu.
Swasembada membutuhkan batas yang jelas
Klaim mampu menghentikan impor gula konsumsi tidak boleh dicampuradukkan dengan pemenuhan seluruh kebutuhan gula. Salah satu konsep strategi memperkirakan kebutuhan gula nasional sekitar 8 juta ton per tahun, jauh di atas perkiraan produksi domestik 2,8–3 juta ton; kesenjangan itu mencakup kebutuhan yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan pasar gula konsumsi. Industri rafinasi, misalnya, mengolah gula mentah untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. Karena itu, kebijakan impor harus membedakan peruntukan, memperketat pengawasan distribusi, dan mencegah gula impor memasuki pasar yang seharusnya menyerap gula petani dan pabrik domestik. Pabrik juga perlu memperoleh pasokan tebu yang cukup: tingkat pemanfaatan kapasitas yang baru 73 persen menunjukkan produksi bukan hanya soal luas kebun, tetapi juga keterhubungan antara petani dan pengolah.
Kesimpulannya, menghentikan impor gula konsumsi hingga akhir 2026 mungkin tercapai menurut perkiraan produksi dan konsumsi, tetapi swasembada gula yang lebih luas masih memerlukan kerja panjang. Ukurannya harus mencakup hasil kebun yang meningkat, pasokan bahan baku bagi pabrik, distribusi yang menjangkau daerah rawan, serta harga yang tidak terus melampaui acuan. Rekor produksi adalah alasan untuk melanjutkan strategi, bukan alasan untuk menganggap persoalan selesai. Tanpa dukungan nyata kepada petani dan pengawasan pasar, kebijakan tanpa impor berisiko menjadi target administratif, bukan ketahanan pasokan yang dirasakan masyarakat.
