Produksi melesat, setoran negara tertahan
Produksi rokok adalah jumlah batang yang dihasilkan industri dalam suatu periode, sedangkan penerimaan cukai merupakan setoran negara atas barang kena cukai; keduanya bergerak terkait, tetapi tidak selalu tumbuh secepat yang sama. Ketegangan itu tampak jelas pada Oktober 2026: produksi rokok Indonesia menembus 28,6 miliar batang, tetapi penerimaan cukai hingga 31 Oktober hanya naik 0,9% secara tahunan. Produksi bulanan tersebut meningkat 5,15% dari September dan 2,5% dari Oktober tahun sebelumnya, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun. Ini bukan sekadar kabar tentang pabrik yang sibuk. Angka produksi yang mencetak rekor sementara penerimaan tumbuh tipis memperlihatkan bahwa volume saja belum cukup untuk mendorong lonjakan setoran negara, terutama ketika tarif cukai tidak berubah.
Secara kumulatif, produksi Januari–Oktober mencapai 264 miliar batang, naik 5,22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi capaian tertinggi setidaknya sejak 2019. Sebaliknya, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai hingga 31 Oktober sebesar Rp 185,8 triliun, dengan pertumbuhan tahunan hanya 0,9%. Selisih laju ini semestinya menjadi pusat perhatian: kenaikan barang yang diproduksi tidak otomatis berubah menjadi pertumbuhan penerimaan yang sepadan.
Tarif tetap membatasi pertumbuhan cukai
Penjelasan utama atas pertumbuhan yang timpang itu sederhana: pemerintah menahan kenaikan tarif cukai sepanjang tahun. Dengan tarif tetap, tambahan penerimaan terutama bergantung pada kenaikan volume produksi, bukan pada peningkatan pungutan per batang. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut produksi rokok meningkat dan ikut mendorong cukai yang diterima, meski tarif tidak berubah. Namun, ketergantungan pada volume membuat pertumbuhan setoran tetap landai, sebagaimana tercermin pada kenaikan 0,9%.
Kenaikan produksi sendiri diduga dipengaruhi beberapa hal: pemberantasan rokok ilegal, persiapan menghadapi konsumsi akhir tahun, serta peluncuran berbagai produk dan varian baru. Inovasi rasa dan format memperlihatkan persaingan produsen untuk membedakan produknya. Faktor-faktor tersebut dapat menjelaskan mengapa keluaran pabrik bertambah, tetapi tidak menghapus persoalan fiskal yang tampak pada data. Rekor produksi tanpa pertumbuhan cukai yang sebanding adalah sinyal bahwa pemerintah tak bisa menilai kinerja penerimaan hanya dari banyaknya batang yang tercatat diproduksi.
Pengawasan rokok ilegal menjadi tumpuan
Di tengah tarif yang tetap, pemerintah memusatkan langkah pada pengawasan rokok ilegal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan penyitaan 1,7 miliar batang rokok ilegal melalui 17.108 penindakan hingga Oktober 2026. Volume temuan rokok tanpa pita cukai itu melonjak 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Skala temuan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan tambahan kecil di pinggir pasar: produk yang tak membayar cukai berhadapan langsung dengan produsen resmi yang memenuhi kewajiban.
Penindakan punya dua sasaran yang masuk akal sekaligus, yakni menjaga penerimaan negara dan melindungi persaingan yang adil bagi produsen patuh. Suahasil menegaskan bahwa pelaku legal membayar cukai, sementara rokok ilegal tidak. Karena itu, pengawasan rokok ilegal bukan pelengkap bagi kebijakan cukai, melainkan bagian penting untuk memastikan volume produksi yang beredar tidak lepas dari kewajiban. Meski begitu, data penyitaan saja belum cukup untuk menyatakan bahwa persoalan telah terkendali; angka tersebut justru menegaskan betapa besar pekerjaan pengawasan.
Rekor produksi bukan ukuran keberhasilan fiskal
Angka Oktober menampilkan industri dengan produksi yang meningkat, tetapi juga penerimaan cukai yang tumbuh jauh lebih pelan. Selama tarif dipertahankan, kenaikan volume memang bisa menambah setoran, namun data menunjukkan dorongan itu terbatas. Maka rekor produksi sebaiknya tidak diperlakukan sebagai tanda bahwa penerimaan negara ikut melaju dengan kekuatan yang sama.
Fokus pada penindakan rokok ilegal relevan karena produk tanpa cukai merugikan negara sekaligus menciptakan persaingan tidak setara bagi produsen yang taat. Namun, ukuran keberhasilan kebijakan perlu membaca dua sisi sekaligus: pertumbuhan produksi dan kemampuan penerimaan menangkap aktivitas industri secara patuh. Kesimpulannya, lonjakan produksi rokok Indonesia adalah fakta penting, tetapi bukan kemenangan fiskal dengan sendirinya. Dengan penerimaan cukai rokok yang hanya naik 0,9%, pengawasan yang konsisten tetap menjadi tumpuan untuk melindungi penerimaan dan pelaku usaha resmi.
