Penegasan aturan, bukan vonis otomatis
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang mengatur proses penelusuran dan pengambilalihan aset terkait tindak pidana, sekaligus memuat penegasan mengenai kemungkinan hukuman bagi pelakunya. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan rancangan ini akan mempertegas ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada Kamis, 5 November 2026. Penting untuk membaca klaim tersebut secara cermat: memperjelas ketentuan dalam rancangan undang-undang tidak sama dengan memastikan seseorang akan dijatuhi hukuman mati. Pemberitaan yang tersedia menyebut kemungkinan hukuman mati koruptor, bukan vonis yang sudah dijatuhkan atau aturan yang telah berlaku melalui RUU ini. Perbedaan itu bukan soal istilah belaka; ia menjaga agar pengumuman tentang rancangan tidak disalahartikan sebagai hasil dari suatu perkara.
Apa yang hendak ditegaskan
Menurut Habiburokhman, ketentuan dalam RUU akan merujuk pada peraturan yang berlaku, termasuk aturan tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan hukum lainnya. Ia juga menyatakan bahwa hukuman mati masih merupakan salah satu jenis pidana yang berlaku, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2026. Dengan demikian, perubahan yang diberitakan lebih tepat dipahami sebagai penegasan dan pengaitan aturan, bukan pengumuman hukuman baru yang langsung berlaku untuk semua kasus korupsi. Sumber yang tersedia tidak merinci kondisi tertentu yang dapat memenuhi syarat, ataupun bagaimana ketentuan itu akan diterapkan dalam perkara spesifik. Tanpa rincian tersebut, menyimpulkan bahwa setiap koruptor menghadapi hukuman mati akan melampaui informasi yang disampaikan.
Proses perampasan aset dan perlindungan warga
RUU ini juga membahas proses perampasan aset, yang menurut Habiburokhman dapat meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, lalu pelaksanaan. Urutan itu menunjukkan bahwa pengambilalihan aset tidak semestinya dipahami sebagai tindakan tanpa proses pemeriksaan. Rancangan tersebut juga disebut akan memberi perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beriktikad baik, dengan kesempatan dan beban pembuktian yang berimbang. Jaminan prosedural penting bagi masyarakat yang mungkin memiliki hubungan kepemilikan atau transaksi dengan pihak yang diselidiki. Habiburokhman mengatakan rancangan aturan perlu mencegah kewenangan perampasan aset digunakan sebagai alat politik atau sarana pemerasan oleh aparat. Niat itu patut diapresiasi, tetapi efektivitas perlindungan akan bergantung pada rumusan akhir dan pelaksanaannya. Teks yang tersedia belum menjelaskan rincian mekanisme pengawasan tersebut.
Pembahasan masih berlanjut
Komisi III DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah dari pemerintah. Penerimaan DIM menjadi tahap awal bagi panitia kerja untuk membahas substansi dan ketentuan RUU Perampasan Aset. Artinya, pernyataan tentang ketentuan hukuman mati masih berada dalam konteks pembahasan rancangan, bukan kepastian bahwa rumusan final sudah disahkan atau bahwa hukuman tertentu akan dijatuhkan. Kesimpulan yang paling bertanggung jawab ialah bahwa RUU ini hendak memperjelas kemungkinan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu, sementara pelaksanaan hukuman tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menilai dampaknya, publik perlu menunggu bunyi akhir aturan serta proses hukum pada perkara konkret. Sampai informasi itu tersedia, penegasan oleh Komisi III DPR penting dicatat, tetapi tidak boleh dipelintir menjadi vonis otomatis.






