Keputusan utama berada di tangan Prabowo
Pengganti Gibran adalah calon wakil presiden yang akan mengisi jabatan setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, melalui proses pengusulan dan pemilihan yang melibatkan Presiden serta MPR. Dalam situasi ini, Prabowo Subianto menjadi figur penentu arah dan sosok yang akan diajukan, bukan sekadar penengah di antara partai koalisi. Para ketua umum boleh diajak berunding, tetapi pilihan akhirnya harus sejalan dengan kebutuhan pemerintahan.
Penekanan pada peran presiden masuk akal karena wakil presiden bekerja dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo. Pengisian jabatan semestinya tidak berhenti pada pembagian pengaruh politik, melainkan mempertimbangkan kemampuan calon membantu mengawal program dan memastikan kerja kabinet berjalan. Dengan waktu pemerintahan yang tersisa sebelum Pemilu 2029, pilihan ini juga menjadi ujian apakah kepentingan publik akan lebih diutamakan daripada kompromi antarpartai.

Petunjuk Tuhan dan tanggung jawab politik
Prabowo menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila dan Shenzhen, ia akan kembali memikirkan calon wakil presiden pengganti. Dalam sambutan di pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, ia berkata, “Harus dapat bisikan dari Yang di atas, Yang Maha Kuasa.” Ucapan itu disambut tawa hadirin, tetapi proses penentuan tetap menuntut pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepercayaan kepada petunjuk Tuhan tidak bertentangan dengan penilaian atas integritas, kapasitas, dan kecocokan kerja. Justru, keputusan yang baik perlu diterjemahkan ke dalam kriteria konkret: siapa yang mampu membantu presiden menangani persoalan pemerintahan dan menjaga program prioritas tetap berjalan. Nama-nama yang beredar dari kalangan elite partai belum dengan sendirinya menjawab kebutuhan tersebut. Publik berhak menilai proses ini dari mutu pilihan, bukan dari ramainya spekulasi.

Sikap Partai Demokrat: tidak mengusulkan kader
Sikap Partai Demokrat tegas: partai itu tidak akan mengajukan kader untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran. Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan Demokrat menyerahkan proses pengusulan kepada Prabowo dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih. Ia juga mengatakan telah berkonsultasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebelum menyampaikan sikap tersebut, sehingga keputusan partai itu bukan pernyataan pribadi yang dibuat tanpa pembicaraan internal.
Demokrat juga meminta masyarakat tidak membiarkan spekulasi mendahului proses konstitusional. Pesan itu patut diperhatikan: perebutan perhatian politik tidak boleh menggeser agenda pemerintahan atau membuat kepentingan rakyat menjadi korban. Namun, tidak mengusulkan nama bukan berarti partai koalisi lepas dari tanggung jawab. Mereka tetap dapat menyampaikan pertimbangan secara terbuka, sementara keputusan akhir harus berangkat dari kebutuhan negara dan kemampuan calon menjalankan tugas.
Ujian sebenarnya adalah kualitas wakil presiden baru
Penyerahan keputusan kepada Prabowo dapat meredam persaingan antarpartai, tetapi kewenangan besar itu juga membawa tanggung jawab besar. Wakil presiden baru perlu membantu mengawasi pelaksanaan program, bukan hanya menjadi simbol keseimbangan koalisi. Karena itu, proses pemilihan seharusnya menjelaskan alasan di balik kriteria dan pilihan, agar publik dapat melihat bahwa kepentingan pemerintahan serta masyarakat menjadi pertimbangan utama.
Kesimpulannya, Prabowo memang memegang peran penentu dalam memilih pengganti Gibran, sedangkan Demokrat memilih tidak mengajukan kandidat dan menyerahkan proses kepada presiden serta MPR. Sikap tersebut memberi ruang bagi keputusan yang lebih terpusat, tetapi belum menjadi jaminan bahwa pilihan akan tepat. Ukuran keberhasilannya sederhana: wakil presiden baru harus memiliki integritas dan kemampuan untuk membantu pemerintahan bekerja lebih baik, bukan sekadar memenuhi hitungan politik.






