Putusan MA memicu dua respons politik
Putusan MA Gibran adalah putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengabulkan gugatan pemohon. Perbedaan respons Demokrat dan Gerindra kini menjadi sorotan politik: Demokrat mendesak lembaga perwakilan bertindak, sedangkan Gerindra masih menyiapkan sikap fraksinya. Berdasarkan data perkara, putusan Nomor 742 K/TUN/2026 diketok pada Jumat, 30 Oktober 2026; amar yang tercatat menyebut kasasi dikabulkan, putusan sebelumnya dibatalkan, dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Bagi Demokrat, putusan itu menuntut tindak lanjut konstitusional. Gerindra, sebaliknya, menyatakan akan membahasnya dalam rapat internal sebelum menentukan posisi. Perbedaan ini penting, tetapi belum menjawab bagaimana DPR atau MPR akan bertindak. Sikap partai dan konsekuensi hukum adalah dua hal berbeda; sumber yang tersedia hanya menjelaskan desakan politik serta rencana pembahasan internal, bukan hasil proses lanjutan.
Demokrat mendesak DPR dan MPR mengambil langkah
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Jansen Sitindaon meminta DPR dan MPR mengambil langkah konstitusional setelah MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Jansen menekankan bahwa amar putusan juga memerintahkan dokumen bertanggal 6 Agustus 2019 itu ditarik dan dimusnahkan. Ia membedakan putusan tersebut dari perkara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, yang menurutnya belum memberikan kesimpulan tegas mengenai dokumen pendidikan Gibran. Dalam pandangannya, ada dua jalan: Gibran mengundurkan diri atau DPR dan MPR menindaklanjuti persoalan melalui mekanisme konstitusional dengan merujuk Pasal 7A UUD 1945. Itu adalah pendapat Jansen, bukan penetapan bahwa proses tersebut sudah berlangsung atau bahwa akibat tertentu otomatis berlaku. Ia juga mengakui belum dapat memastikan apakah polemik ini akan berlanjut menjadi proses politik di DPR dan MPR. Desakannya menempatkan tanggung jawab politik di depan, tetapi tindak lanjutnya masih belum diketahui.
Gerindra menunggu rapat fraksi untuk merumuskan sikap
Gerindra belum mengumumkan sikap akhir. Wakil Ketua Umumnya, Habiburokhman, mengatakan partai akan menentukan sikap politik terkait pembatalan suket ijazah Gibran pada awal masa sidang DPR mendatang. Arahan dan rumusan sikap fraksi akan dimatangkan setelah masa reses berakhir, melalui rapat internal pada 10 November 2026. Habiburokhman memastikan perkara ini menjadi salah satu bahan pembahasan, tetapi tidak menyampaikan hasil rapat ataupun posisi final partai. Karena itu, sikap politik Gerindra saat ini lebih tepat dipahami sebagai proses yang masih berjalan, bukan dukungan atau penolakan terhadap langkah yang didorong Demokrat. Perbandingannya jelas: Demokrat telah mengajukan tuntutan agar DPR dan MPR bertindak, sementara Gerindra menjadwalkan pembicaraan internal untuk merumuskan respons. Keduanya adalah respons politik terhadap putusan yang sama, tetapi hanya satu yang berupa desakan terbuka untuk menggunakan mekanisme konstitusional.
Desakan belum sama dengan keputusan lembaga
Polemik ini menuntut kehati-hatian dalam membaca batas antara putusan pengadilan, tafsir politik, dan langkah resmi lembaga negara. MA mengabulkan kasasi dan membatalkan suket, sementara Jansen menyampaikan pandangannya tentang pemenuhan syarat jabatan serta kemungkinan jalur konstitusional. Namun, sumber yang tersedia tidak menyatakan bahwa DPR atau MPR telah memulai proses tersebut, dan Gerindra pun belum menetapkan sikap final. Belum ada dasar dari informasi ini untuk menyimpulkan dampak hukum lebih lanjut atau hasil politik yang akan terjadi. Yang sudah terlihat ialah Demokrat DPR MPR menjadi seruan Jansen untuk menindaklanjuti putusan, berhadapan dengan agenda Gerindra untuk merumuskan posisi fraksi pada 10 November. Kesimpulannya, tekanan politik kini nyata, tetapi langkah institusional dan sikap akhir Gerindra masih harus menunggu. Menjaga perbedaan itu penting agar opini seorang politikus tidak diperlakukan sebagai keputusan lembaga.
