Surat diserahkan di tengah perkembangan putusan
Pengunduran diri Gibran adalah rangkaian penyampaian niat dan surat dari Wakil Presiden kepada Presiden serta pimpinan MPR, yang dilaporkan berlangsung di tengah dinamika terkait putusan pengadilan dan diikuti konsultasi antarlembaga. Pada Kamis pagi, 12 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka. Gibran menyerahkan surat itu secara langsung dalam amplop putih, menurut dokumentasi resmi yang dirilis Istana. Urutan ini penting: peristiwa yang terlihat bukan keputusan akhir mengenai status jabatan, melainkan tahapan penyerahan surat dan pertemuan yang menyertainya. Laporan mengaitkan niat mundur dengan dinamika setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait polemik penyetaraan ijazah SMA. Karena rincian langkah berikutnya belum dipastikan dalam keterangan yang tersedia, pembacaan paling bertanggung jawab adalah berpegang pada kronologi yang dilaporkan.

Pertemuan mendahului perjalanan ke MPR
Penyerahan surat di Istana didahului pertemuan Prabowo dan Gibran. Presiden menyambut kedatangan wakil presiden, lalu keduanya berbincang di salah satu ruangan Istana Merdeka. Setelah pertemuan, Prabowo mengantarkan Gibran sampai ke kendaraannya sebelum keduanya melanjutkan agenda masing-masing. Gibran kemudian bertolak ke Kompleks Parlemen untuk menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Rangkaian ini menegaskan bahwa surat disampaikan melalui lebih dari satu jalur kelembagaan: kepada Presiden dalam pertemuan pagi, lalu kepada pimpinan MPR. Namun, suasana akrab yang tergambar dalam foto atau gestur yang dilaporkan tidak menerangkan isi pembicaraan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pertemuan itu, tetapi menyatakan isi percakapan merupakan ranah tertutup antara Prabowo dan Gibran.
Prabowo lanjutkan agenda konsultasi MPR DPR
Pada Kamis siang, Prabowo mengundang pimpinan MPR dan DPR, termasuk perwakilan Komisi III DPR, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut agenda itu sebagai rapat konsultasi antarlembaga untuk membahas mekanisme ketatanegaraan dalam menindaklanjuti surat dan kekosongan jabatan wakil presiden. Dengan demikian, konsultasi MPR DPR menjadi tahap lanjutan yang dilaporkan setelah surat disampaikan, bukan bukti bahwa proses atau konsekuensi hukumnya telah tuntas. Informasi yang tersedia menyebut pembahasan mengenai tindak lanjut dan mekanisme konstitusional yang perlu ditempuh, tetapi tidak memastikan hasil rapat ataupun keputusan formal setelahnya. Menahan diri dari kesimpulan lebih jauh bukan berarti mengabaikan pentingnya agenda tersebut; justru itu cara paling akurat membaca proses yang masih berlangsung.
Kronologi jelas, hasil belum dipastikan
Laporan juga mencatat bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan mengundurkan diri kepada Prabowo pada Selasa, 10 November. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembicaraan ketika itu berlangsung sekitar dua setengah jam dan menyebut niat tersebut muncul dalam menghadapi dinamika terkait putusan MK dan MA. Dua hari kemudian, surat diserahkan di Istana sebelum Gibran menuju MPR, lalu Prabowo menggelar konsultasi bersama pimpinan lembaga dan para menteri. Urutan peristiwa ini memberi gambaran tentang tahapan yang ditempuh, tetapi tidak cukup untuk menetapkan kapan atau bagaimana pengunduran diri berlaku, maupun apa dampak hukumnya. Kesimpulan yang layak saat ini terbatas: Prabowo terima surat, Gibran menyampaikannya kepada pimpinan MPR, dan konsultasi antarlembaga dijadwalkan untuk membahas tindak lanjut. Hasil dan keputusan formal belum terkonfirmasi dalam laporan yang tersedia.






