Infrastruktur Transportasi Daerah sebagai Syarat Mutlak Desa Naik Kelas
Infrastruktur transportasi daerah adalah seluruh jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara kecil, dan layanan angkutan umum yang menghubungkan desa dengan pusat produksi, layanan dasar, serta pasar, sehingga barang, orang, dan informasi dapat bergerak cepat, murah, dan aman melampaui batas administratif kabupaten maupun provinsi. Tanpa infrastruktur yang memadai, desa tertinggal ekspor hanya menjadi slogan: petani tidak bisa mengirim produk, anak sekolah tetap berjalan belasan kilometer, dan kawasan perbatasan Indonesia terus bergantung pada pusat ekonomi di luar negeri. Pengamat transportasi menegaskan, pertumbuhan ekonomi menuntut percepatan infrastruktur transportasi hingga ke pelosok negeri. Artinya, perdebatan soal alokasi APBN infrastruktur bukan sekadar angka di dokumen, tetapi penentu apakah 9.600 desa tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinan atau punya peluang menjadi simpul ekspor.
Usulan 10% APBN dan Koreksi atas Bias Pembangunan Jawa-sentris
Dorongan agar minimal 10% APBN dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi daerah adalah kritik langsung terhadap pola pembangunan yang selama ini terlalu berpusat di Jawa. Selama konektivitas di luar Jawa dan kawasan 3T serta kawasan perbatasan Indonesia dibiarkan tertinggal, wajar jika warga masih kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan, bahkan ada guru dan murid yang berjalan kaki lebih dari 10 kilometer atau menyeberangi sungai karena ketiadaan jembatan. Di saat proyek besar bernilai puluhan triliun digelontorkan untuk koridor utama, pembangunan jalan paralel perbatasan seperti Malinau–Krayan masih menyisakan pekerjaan besar dengan target rampung 2029 dan desakan percepatan menjadi 2028. Pilihan politik anggaran ini akan menentukan apakah infrastruktur transportasi daerah menjadi tulang punggung pemerataan, atau sekadar catatan kaki di belakang proyek megah.
Target 5.000 Desa Ekspor: Ambisi Besar yang Butuh Jalan, Gudang, dan Pasar
Pemerintah mengakui masih ada lebih dari 9.600 desa yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal dari sekitar 75.000 desa yang ada. Di tengah ketimpangan itu, lahir target ambisius: menaikkan jumlah desa ekspor dari sekitar 454 menjadi 5.000 desa. Secara politik, ini sejalan dengan agenda membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Namun secara praktis, desa tertinggal ekspor tidak akan lahir hanya dengan pelatihan dan sertifikasi produk. Tanpa jalan yang bisa dilalui truk, akses ke pelabuhan, dan layanan angkutan yang terjadwal, standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan yang diminta pasar luar negeri akan sulit dipenuhi. Pemasaran langsung dari desa ke negara tujuan memang diharapkan memangkas rantai tengkulak dan memberi harga lebih baik bagi petani, tetapi logistik yang buruk akan menggerus margin dan kepercayaan pembeli.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Kopdes: Infrastruktur Sosial Menyertai Infrastruktur Fisik
Pemerataan infrastruktur transportasi daerah tidak bisa diserahkan pada satu kementerian. Menteri Desa menegaskan, pembangunan desa membutuhkan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan agar potensi desa dikembangkan secara terintegrasi. Sejak 2024, lebih dari 70 MoU telah dijalin untuk mendukung pembangunan desa. Ini langkah awal, tetapi kolaborasi harus bergeser dari seremoni ke eksekusi: sinkronisasi anggaran jalan desa, akses ke pasar ekspor, dan dukungan industri pengolahan. Di sisi lain, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dirancang menjadi tulang punggung ekonomi desa, dengan fungsi gudang, penampungan hasil pertanian, dan off-taker produk. Tanpa koperasi yang sehat, dana desa akan menguap dalam proyek jangka pendek. Tanpa jalan dan angkutan yang layak, Kopdes hanya akan mengumpulkan stok yang sulit keluar dari desa. Infrastruktur fisik dan sosial harus tumbuh bersama.
Kesimpulan: Menggeser Fokus dari Kereta Cepat ke Jalan Desa
Jika tujuan utama adalah pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, prioritas pembangunan harus bergeser dari simbol modernitas ke kebutuhan dasar konektivitas. Selama anak sekolah di kawasan perbatasan Indonesia masih menyeberangi sungai tanpa jembatan dan warga bergantung pada interaksi ekonomi dengan negara tetangga karena akses domestik minim, proyek besar seperti kereta cepat akan terasa timpang. Alokasi APBN infrastruktur yang lebih berani untuk infrastruktur transportasi daerah, ditopang kolaborasi lintas kementerian dan penguatan Kopdes, adalah kombinasi yang masuk akal untuk mengangkat 9.600 desa tertinggal menuju status desa ekspor. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu membangun jalan dan angkutan desa, tetapi apakah kita berani mengakui bahwa masa depan ekonomi nasional ditentukan oleh kualitas jalan kecil di kampung-kampung yang selama ini terlupakan.
