Penertiban tanpa kepastian bukan penyelesaian
Penertiban PKL Jalan Veteran adalah upaya menegakkan aturan kawasan yang melarang pedagang berjualan, tetapi kebijakan itu juga menyentuh mata pencaharian warga yang belum memiliki tempat pengganti. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Satpol PP Sragen memanggil para pedagang setelah surat peringatan pertama hingga ketiga disebut diabaikan.
Satpol PP menyatakan Jalan Veteran merupakan kawasan steril dari aktivitas PKL selama 24 jam. Kepala Satpol PP Catur Sarjanto mengatakan pemanggilan merupakan tahapan setelah peringatan tertulis, dan tindakan penertiban yang lebih ketat dapat menyusul. Penegakan aturan punya dasar, terlebih keluhan tentang kepadatan lalu lintas turut menjadi pemicu. Namun ancaman penertiban tidak menjawab pertanyaan paling mendesak bagi pedagang: ke mana mereka harus pindah agar bisa tetap mencari nafkah?
Pedagang meminta ruang untuk tetap berusaha
Bagi para pedagang, perintah pindah tanpa pilihan tempat yang jelas hanya memindahkan masalah ke pundak mereka. Agus Widodo, perwakilan PKL, mengatakan pedagang telah diminta pindah lebih dari lima kali, tetapi tidak memiliki lokasi tujuan. Mereka berharap pemerintah menyediakan lapak yang layak di sekitar alun-alun agar usaha tetap berjalan.
Kebutuhan itu tidak otomatis membenarkan pelanggaran aturan atau mengabaikan kelancaran jalan. Akan tetapi, sengketa pedagang Sragen tak akan selesai dengan peringatan dan pemanggilan saja jika pilihan tempat berjualan yang diizinkan belum tersedia. Satpol PP sendiri mengakui kewenangannya terbatas pada penegakan perda dan perbup, bukan penyediaan lahan relokasi; solusi konkret dari instansi terkait juga belum terwujud. Karena itu, kepastian soal langkah berikutnya sama pentingnya dengan penertiban.
DPRD dorong bupati mengoordinasikan solusi
DPRD Sragen meminta bupati turun tangan agar penanganan tidak berhenti pada Satpol PP. Anggota DPRD Faturohman menilai persoalan membutuhkan solusi menyeluruh dan mendorong penyediaan lahan relokasi yang representatif. Ia juga mengingatkan agar penegakan perda tidak mengorbankan pedagang kecil.
Faturohman menyarankan bupati membentuk tim terpadu yang melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta kepolisian bagian lalu lintas. Koordinasi lintas instansi dapat mempertemukan kebutuhan penataan jalan, aturan zonasi, dan keberlangsungan usaha. Ia juga menilai aturan tentang zonasi PKL perlu ditinjau agar penataan lebih adil. Pernyataannya bahwa jalan masih dapat dilalui lancar berbeda dari alasan kepadatan yang disampaikan Satpol PP; perbedaan penilaian ini memperkuat perlunya pembahasan berbasis kondisi lapangan, bukan sekadar saling menegaskan posisi.
Kepastian harus mendahului langkah paksa
Perkembangan penertiban PKL Sragen kini berada pada titik yang menuntut keputusan pemerintah daerah. Satpol PP menyatakan tindakan lebih ketat bisa dilakukan, sedangkan DPRD meminta bupati menggerakkan perangkat daerah untuk mencari jalan keluar. Belum ada kepastian bahwa relokasi akan tersedia, sehingga rencana pemindahan tidak semestinya diperlakukan sebagai hasil yang sudah diputuskan.
Pemerintah perlu menjelaskan pilihan yang tersedia, dasar penataan, dan tahapan pelaksanaannya kepada pedagang. Penataan kota memang penting, tetapi hasilnya akan timpang bila beban perubahan hanya ditanggung mereka yang kehilangan lokasi usaha. Kesimpulannya, aturan harus ditegakkan dengan kepastian dan koordinasi: bupati perlu memimpin pencarian solusi, sementara nasib PKL tidak dibiarkan menggantung sampai tindakan penertiban dilakukan.
