Infrastruktur air Kalimantan: saatnya berhenti memadamkan api, mulai mengatur air
Percepatan infrastruktur air Kalimantan adalah upaya terencana membangun dan menata embung, irigasi, siring, sodetan sungai, serta jaringan air tanah lintas kabupaten untuk mengendalikan banjir, menopang irigasi, dan menjaga ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Di Kalimantan Selatan, arah itu mulai terlihat dari langkah Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III dan dorongan politik Gubernur. Tetapi inti persoalannya bukan hanya di proyek fisik, melainkan apakah daerah mau bekerja sebagai satu sistem hidrologi, bukan enam kabupaten yang berjalan sendiri-sendiri. Kalau air mengalir lintas batas administrasi, maka logisnya solusi pun harus lintas daerah. Tanpa cara pandang ini, embung pengendalian banjir dan sodetan hanya akan menjadi deretan proyek, bukan jawaban strategis.
Embung Jaro dan Siring Pasar Tanjung: Tabalong jadi laboratorium pembangunan SDA
Pembangunan SDA Tabalong memasuki fase penting ketika BWS Kalimantan III Banjarmasin menyiapkan serangkaian program infrastruktur sumber daya air pada tahun 2026 di kabupaten ini. Program tersebut bukan tempelan, melainkan dirancang berdasarkan arahan dan masukan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga lebih dekat dengan kebutuhan riil warga.
Beberapa prioritasnya jelas dan menyentuh hulu-hilir persoalan: penyempurnaan embung di Kecamatan Jaro, penataan siring di belakang Pasar Tanjung, normalisasi saluran irigasi, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah. Embung Jaro berpotensi menjadi embung pengendalian banjir yang juga menyokong pasokan air pertanian, sementara penataan siring di area pasar menyasar titik rawan genangan di pusat aktivitas ekonomi. Menurut Kepala BWS Kalimantan III, pekerjaan dilakukan bertahap sampai akhir tahun, dengan Embung Jaro dan siring Pasar Tanjung ditargetkan mulai sebelum Agustus dan sektor irigasi menyusul sekitar Agustus. Ini sinyal kuat bahwa Tabalong sedang diposisikan sebagai contoh awal modernisasi infrastruktur air Kalimantan.
Dampak ke warga: gangguan sementara, manfaat jangka panjang
Bagi warga, program infrastruktur air Kalimantan di Tabalong bukan wacana teknokratik; dampaknya terasa di halaman rumah dan di kantong penghidupan. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan bahwa fokus pembangunan adalah kegiatan prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama irigasi dan pengendalian air. Artinya, petani di sekitar jaringan irigasi akan merasakan distribusi air yang lebih teratur, sementara pelaku usaha di Pasar Tanjung diharapkan terbebas dari genangan yang selama ini mengganggu aktivitas dan merusak barang dagangan.
Namun, tidak ada transformasi infrastruktur tanpa konsekuensi. Kepala BWS Kalimantan III mengakui pekerjaan di lapangan berpotensi menimbulkan gangguan sementara, khususnya di kawasan Pasar Tanjung. Inilah titik krusial peran pemerintah daerah: bukan sekadar memberi izin, tetapi aktif menyosialisasikan, menjelaskan jadwal kerja bertahap hingga akhir tahun 2026, dan menyiapkan skema mitigasi dampak harian bagi pedagang dan pengguna jalan. Kalau komunikasi buruk, proyek pengendalian banjir bisa memperoleh resistensi warga; kalau komunikasi baik, masyarakat akan melihat gangguan sementara sebagai investasi sosial jangka panjang.
Banua Enam dan infrastruktur lintas daerah: banjir tidak mengenal batas administrasi
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur dan para kepala daerah se-Banua Enam di Tabalong pada 12 September 2026 memperjelas satu pesan: banjir di kawasan ini tidak bisa dihadapi satu kabupaten saja. Pemprov mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir lintas kabupaten untuk mengantisipasi musim hujan. Di sinilah gagasan infrastruktur lintas daerah menemukan urgensinya, karena aliran air dari hulu di satu wilayah langsung memengaruhi debit di wilayah lain.
Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah pembangunan sodetan sungai di beberapa kabupaten, seperti HSU dan HSS, untuk mengendalikan aliran air dan mengurangi risiko banjir yang dampaknya bisa meluas ke lebih dari satu wilayah. Gubernur Muhidin mengingatkan bahwa koordinasi antar daerah harus dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan setelah banjir terjadi. Pernyataan ini bukan basa-basi: tanpa sinkronisasi, embung pengendalian banjir, sodetan, dan perbaikan sungai bisa saling meniadakan manfaat. Ketika satu kabupaten mempercepat pengaliran air tanpa melihat kapasitas sungai di hilir, banjir hanya berpindah alamat, bukan berkurang.
Pembiayaan, kolaborasi, dan kesimpulan: dari proyek sektoral ke strategi kawasan
Percepatan infrastruktur lintas daerah membutuhkan bukan hanya desain teknis, tetapi juga keberanian fiskal. Dalam rapat Banua Enam, Pemprov dan para kepala daerah membahas opsi pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai salah satu sumber pembiayaan percepatan. Bupati Tabalong menilai skema ini menarik, karena pembayaran dikaitkan dengan dana kurang salur transfer ke daerah sehingga tidak langsung menekan ruang fiskal pemerintah kabupaten. Di titik ini, Tabalong kembali tampil sebagai daerah yang siap mengambil risiko terukur demi pembangunan SDA Tabalong yang lebih cepat.
Namun uang dan teknologi saja tidak cukup. Kunci keberhasilan pengendalian bencana banjir regional adalah kolaborasi antar pemerintah daerah, terutama ketika infrastruktur yang dibangun berdampak ke lebih dari satu kabupaten. Harapan agar penanganan banjir di Banua Enam tidak lagi berjalan sendiri-sendiri merupakan kritik terselubung terhadap pola lama yang reaktif dan parsial. Kesimpulannya tegas: embung Jaro, siring Pasar Tanjung, sodetan sungai, serta jaringan irigasi air tanah hanya akan menjadi strategi pengendalian banjir yang efektif jika dirangkai dalam satu agenda kawasan. Tanpa itu, infrastruktur air Kalimantan berisiko menjadi mosaik proyek, bukan tameng kolektif terhadap siklus banjir yang berulang.
