Koordinasi harus terasa di SPBU
Pengawasan distribusi BBM adalah rangkaian pemantauan pasokan, penyaluran, transaksi, dan layanan SPBU agar bahan bakar tersedia bagi masyarakat sesuai alokasi serta peruntukannya. Di Bangka Belitung, upaya ini menuntut kerja bersama, bukan sekadar pertemuan: Pertamina mengelola operasi penyaluran, sementara DPRD membawa perhatian dan masukan warga ke dalam pembahasan kebijakan daerah. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat koordinasi itu melalui rapat dengar pendapat. Masukan DPRD diarahkan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di Pulau Bangka, di tengah perhatian terhadap kuota, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, layanan SPBU, antrean, dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Langkah ini tepat, tetapi nilainya akan ditentukan oleh tindak lanjut yang bisa dirasakan pengguna.
Operator dan legislatif punya peran berbeda
Koordinasi antara operator dan DPRD Babel penting karena keduanya menjalankan fungsi yang berbeda. Pertamina Bangka Belitung bertanggung jawab mengelola pasokan dan pola distribusi, sedangkan DPRD dapat menyampaikan keluhan masyarakat, meminta penjelasan, dan mendorong evaluasi. Rapat dengar pendapat memberi ruang bagi masukan legislatif untuk menguji apakah persoalan di lapangan sudah mendapat respons yang memadai. Pertamina menyatakan memantau stok di terminal BBM dan SPBU, lalu menyesuaikan pola distribusi dengan memprioritaskan SPBU yang konsumsi atau kebutuhan pasokannya tinggi. Pendekatan tersebut masuk akal untuk menjaga kesinambungan penyaluran, tetapi harus disertai komunikasi yang jelas ketika terjadi kepadatan atau perubahan pasokan. Pengawasan BBM juga akan lebih bermakna jika temuan, tindak lanjut, dan pembagian tanggung jawab dibahas secara konsisten, bukan berhenti pada pernyataan sinergi.
Pasokan dan mutu layanan perlu berjalan beriringan
Bagi pengguna, kelancaran distribusi BBM Babel bukan hanya soal stok tersedia di terminal. Kecepatan layanan di SPBU dan panjang antrean menentukan apakah pasokan itu benar-benar mudah diakses. Pertamina menyebut penyesuaian jumlah operator, penggunaan fasilitas pengisian yang tersedia, serta pengaturan jam operasional sesuai kebutuhan tiap SPBU sebagai langkah untuk mendukung pelayanan dan mengurangi kepadatan antrean. DPRD dapat membantu memastikan persoalan layanan tidak tenggelam di balik pembahasan kuota. Sebaliknya, operator perlu menjadikan masukan dari rapat sebagai bahan evaluasi yang dapat ditindaklanjuti. Usulan mengintegrasikan CCTV SPBU dengan kepolisian juga dibahas, tetapi belum menjadi kebijakan yang dipastikan berjalan; tindak lanjutnya masih memerlukan koordinasi serta pertimbangan teknis, kewenangan, dan aturan. Sikap hati-hati ini penting agar pengawasan tambahan tidak mengabaikan prosedur maupun batas kewenangan.
Pengawasan subsidi membutuhkan tindak lanjut
Pemantauan transaksi BBM bersubsidi melalui program Subsidi Tepat menjadi bagian penting dari pengawasan. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, Pertamina melakukan evaluasi dan verifikasi; tindakan dapat mencakup pemblokiran QR Code atau nomor polisi kendaraan yang terbukti melanggar, serta sanksi kepada SPBU apabila pelanggaran terkonfirmasi. Proses verifikasi perlu dijalankan dengan cermat agar penindakan tepat sasaran dan penyaluran yang sah tetap lancar. Pertamina juga menyatakan akan terus memantau dan mengevaluasi realisasi penyaluran untuk mendukung kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, dengan tetap mengikuti alokasi dan ketentuan yang berlaku. Warga diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukan serta menjaga ketertiban di SPBU. Kendala layanan atau dugaan penyalahgunaan dapat dilaporkan melalui Pertamina Contact Center 135, sementara dugaan tindak pidana dapat disampaikan kepada kepolisian melalui layanan 110.
Kesimpulannya, koordinasi Pertamina dan DPRD Babel merupakan awal yang diperlukan, bukan ukuran keberhasilan itu sendiri. Hasilnya harus terlihat pada pasokan yang terjaga, antrean yang ditangani, layanan SPBU yang membaik, dan pengawasan subsidi yang konsisten. Pertemuan dan pemantauan hanya akan membangun kepercayaan publik bila masukan warga berujung pada evaluasi serta tindak lanjut yang jelas.
