Hak nasabah harus menjadi ukuran penyelesaian
Persoalan sertifikat nasabah tertahan dan dugaan pinjaman tanpa legalitas adalah sengketa perbankan yang menuntut kepastian dokumen, proses kredit yang sah, serta perlindungan nyata bagi masyarakat yang terdampak. Komisi III DPRD Maluku mendesak perbankan segera menyelesaikan perkara-perkara yang merugikan nasabah, bukan membiarkan pengaduan menggantung tanpa kepastian. Desakan itu mengemuka setelah Ketua Komisi III, Alhidayat Wajo, memimpin rapat kerja dengan BRI Cabang Masohi, BRI Unit Passo, dan Bank Maluku Malut pada Kamis, 5 November 2026. Fokus utama rapat ialah sertifikat tanah milik sejumlah nasabah BRI di Pasahari, Kabupaten Maluku Tengah, yang belum dikembalikan. Ini bukan sekadar urusan administrasi: sertifikat merupakan dokumen penting yang berkaitan langsung dengan kepastian aset dan rasa aman nasabah. Karena itu, janji penyelesaian harus diukur dari hasil yang diterima warga.
Komitmen pengembalian perlu diawasi sampai tuntas
Manajemen BRI menyatakan akan mengembalikan seluruh sertifikat paling lambat pada Desember 2026. Jika dokumen asli tidak ditemukan, bank menyatakan siap bertanggung jawab melakukan penggantian. Alhidayat juga menyampaikan bahwa pimpinan cabang akan dicopot apabila sertifikat tidak dikembalikan hingga tenggat tersebut. Komitmen itu memberi batas waktu yang jelas, tetapi belum dengan sendirinya memulihkan hak nasabah. DPRD perlu terus meminta laporan perkembangan dan memastikan tiap dokumen diselesaikan atau ada pertanggungjawaban yang nyata. Dugaan pelanggaran hukum dalam kasus Pasahari telah dilaporkan dan ditangani Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Masohi; sejumlah oknum yang diduga terlibat juga disebut telah menerima sanksi internal. Penanganan hukum dan penyelesaian hak warga harus berjalan beriringan, bukan saling menggantikan.
Dugaan kredit tak sah dan penagihan yang perlu ditinjau
Perhatian Komisi III tidak berhenti pada dokumen agunan. DPRD juga meminta penjelasan atas dugaan pemberian pinjaman tanpa prosedur legalitas yang sah di sejumlah unit perbankan, termasuk Pasahari dan Kota Ambon. Alhidayat menyebut sejumlah oknum dalam praktik penyimpangan itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Dampaknya meluas: sekitar 450 warga disebut terdampak dan membutuhkan kepastian mengenai hak mereka. Kasus Imelda di BRI Unit Passo memperlihatkan risiko ketika proses administrasi dan penagihan tidak sejalan. Setelah suaminya meninggal, pengalihan kewajiban kredit belum rampung, tetapi aset agunannya telah disita. Komisi III menyampaikan kepada BRI agar penagihan dan eksekusi ditahan sementara, serta Imelda diberi waktu untuk membayar secara bertahap. Langkah ini patut dikawal agar perlindungan nasabah tidak berhenti pada janji.
Pengawasan dan tindak lanjut menentukan kepercayaan
Penyelesaian tiap pengaduan perlu disertai pengawasan yang mencegah masalah serupa berulang. Komisi III mendesak Bank Indonesia dan OJK Provinsi Maluku memperketat pengawasan serta audit kegiatan perbankan, terutama transaksi kredit yang berpotensi menyimpang dari prosedur. DPRD juga mendorong perluasan literasi keuangan: sosialisasi yang disebut baru menjangkau sekitar 10.000 orang dinilai masih terbatas dibandingkan populasi Maluku yang mencapai 1,9 juta jiwa. Pembahasan lebih lanjut mengenai persoalan nasabah Bank Maluku Malut Cabang Langgur dijadwalkan bersama jajaran Direktur Keuangan pada Jumat, 6 November 2026. Edukasi dapat membantu warga memahami syarat pinjaman, jaminan, serta hak dan kewajibannya, tetapi tidak boleh mengalihkan beban dari lembaga keuangan. Kesimpulannya, kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan bila bank menyelesaikan sertifikat, menjelaskan dugaan kredit bermasalah, dan memberi kepastian atas hak nasabah bank.
