Keabsahan bukti menjadi pokok sengketa
Keabsahan rekaman CCTV sebagai bukti elektronik bergantung bukan hanya pada isi rekaman, tetapi juga pada cara rekaman itu diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. Prinsip inilah yang kini menjadi pusat sengketa dalam laporan Wardatina Mawa terhadap mantan suaminya, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli. Mawa melaporkan keduanya atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan serta menyerahkan rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan hubungan intim mereka. Pihak Inara, melalui kuasa hukumnya Dedy DJ, menyatakan barang bukti itu tidak sah karena diduga diperoleh lewat pencurian. Bantahan tersebut bukan putusan tentang benar atau tidaknya dugaan dalam laporan; ia merupakan keberatan yang harus diuji. Dalam kasus dugaan perzinaan ini, menilai isi rekaman tanpa menelusuri asal-usulnya akan melewatkan persoalan hukum yang paling mendasar.
Dari mana rekaman itu diperoleh?
Dedy mempertanyakan penggunaan rekaman yang menurut pihaknya berasal dari tindak kejahatan. Ia berpendapat barang bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak semestinya dipakai begitu saja dalam penegakan hukum, dan menyebut dugaan pencurian CCTV sebagai alasan rekaman tersebut dinilai tidak sah. Klaim ini tetap merupakan bantahan kuasa hukum Inara, bukan kesimpulan penyidik atau pengadilan. Namun, keberatan itu mengangkat pertanyaan penting dalam sengketa bukti elektronik: siapa yang mengambil rekaman, dengan kewenangan apa, dan apakah rangkaian penguasaannya dapat diperiksa? Pertanyaan tersebut tak bisa dijawab hanya dengan melihat cuplikan yang beredar atau isi yang diduga terekam. Polisi perlu menilai sumber dan proses perolehan bukti secara terpisah dari substansi laporan. Tanpa pemeriksaan itu, perdebatan tentang isi rekaman berisiko mendahului penilaian hukum atas kelayakannya.
Laporan berlanjut, penilaian belum final
Laporan Mawa ditangani Polda Metro Jaya dan disebut akan memasuki gelar perkara. Mawa sebelumnya menegaskan tidak akan mencabut laporan dan ingin perkara tetap diproses. Dengan demikian, bantahan pihak Inara belum menutup perkara, sebagaimana penyerahan rekaman juga belum otomatis menjadikannya bukti yang dapat dipakai untuk menentukan status hukum seseorang. Dedy mengatakan penyidik perlu mempertimbangkan kembali penggunaan rekaman apabila terbukti diperoleh melalui tindakan melawan hukum, termasuk saat menilai peningkatan status hukum terlapor. Sikap itu masuk akal sebagai tuntutan agar prosedur diperiksa, tetapi keputusan tetap berada pada proses hukum dan tidak dapat dipastikan dari pernyataan salah satu pihak. Gelar perkara dan penelusuran asal-usul rekaman menjadi tahapan penting untuk membedakan klaim, bukti, dan kesimpulan resmi.
Prosedur harus diuji bersama substansi
Perhatian publik mudah tersedot pada dugaan isi rekaman, tetapi perkara ini seharusnya tidak diputuskan lewat asumsi atau potongan informasi. Kasus mencuat di tengah dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Inara dan Insanul, termasuk kabar mengenai pernikahan siri mereka. Latar itu menjelaskan mengapa laporan Mawa menjadi sorotan, tetapi tidak membuktikan tuduhan maupun membenarkan cara memperoleh rekaman. Penyidik perlu menguji bukti CCTV secara cermat: asalnya, keutuhannya, dan relevansinya, sekaligus memproses laporan sesuai aturan. Jika dugaan pencurian terbukti, persoalan tersebut patut memengaruhi penilaian atas bukti; jika tidak, klaim itu pun harus dinilai berdasarkan fakta, bukan retorika. Kesimpulannya, sengketa keabsahan rekaman CCTV bukan perkara sampingan. Ia menentukan apakah proses hukum berjalan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara pokok laporan tetap menunggu pemeriksaan.
