Anggaran turun, sasaran dipersempit
Program satu orang satu rekening adalah program pemerintah untuk membuka akses rekening bank bagi warga dewasa yang belum memiliki rekening, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dengan dukungan setoran awal. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp1,28 triliun untuk membuka rekening bagi 25 juta warga, turun 66,32 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp3,8 triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan program ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperluas inklusi keuangan dalam Rakornas TPKAD di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Penurunan anggaran rekening gratis itu bukan tanda program dibatalkan; jumlah penerima disesuaikan setelah pemerintah mencocokkan data kepemilikan rekening. Menurut Airlangga, sasaran awal 74 juta orang dinilai terlalu besar setelah pemeriksaan silang. Penyaringan ini lebih masuk akal daripada mempertahankan angka luas yang berisiko memasukkan orang yang sudah memiliki rekening.
Siapa yang masuk target rekening 2026?
Sasaran baru program adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang belum mempunyai rekening dan tercatat dalam desil satu sampai empat pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menyebut hasil penyisiran menemukan 25 juta warga dalam kelompok tersebut yang belum memiliki rekening; angka ini menggantikan sasaran awal 74 juta orang. Dengan demikian, program rekening bank ini bukan tawaran rekening untuk semua warga, melainkan intervensi yang dibatasi oleh usia, kepemilikan rekening, dan posisi dalam data kesejahteraan. Calon penerima sebaiknya memastikan informasi mereka di DTSEN sesuai, sebab penyaluran mengikuti pencocokan data pemerintah, bukan pendaftaran mandiri di bank. Hingga informasi yang tersedia, belum ada kanal pengecekan khusus yang diumumkan. Pantau pemberitahuan resmi dari instansi terkait dan jangan menganggap klaim perantara sebagai bukti bahwa seseorang sudah terdaftar.
Setoran awal dan pelaksanaan
Penerima yang lolos pencocokan data akan memperoleh rekening dengan setoran awal Rp50.000. Dana itu menjadi modal pembukaan rekening, bukan bantuan tunai yang bebas ditarik. Pelaksanaan program melibatkan BRI dan Bank Syariah Indonesia, tetapi pemerintah belum menyebut tanggal pasti ataupun tahapan penyalurannya. Rencana tersebut juga bukan semata mengejar jumlah rekening: pemerintah ingin memudahkan penerimaan bantuan sekaligus memberi warga akses layanan keuangan untuk kegiatan produktif. Airlangga menyatakan sasaran kebijakan ini adalah mendorong inklusi keuangan dari sekitar 93 persen mendekati 99 persen. Angka itu menunjukkan ambisi besar, tetapi keberhasilannya akan bergantung pada apakah rekening yang dibuka dapat dipakai dan tetap aktif, bukan hanya tercatat. Calon penerima perlu menunggu informasi resmi mengenai proses dan jadwal, alih-alih menyerahkan data atau uang kepada pihak yang mengaku sebagai pengurus.
Gratis berarti tanpa pungutan
Bagi calon penerima, hal paling praktis yang perlu diingat ialah pembukaan rekening gratis tidak memungut biaya administrasi maupun biaya calo. Setoran awal Rp50.000 yang disiapkan pemerintah bukan alasan bagi pihak lain untuk meminta pembayaran tambahan. Jika ada permintaan uang, warga patut menolak dan memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah atau kantor BRI dan BSI. Sikap waspada ini penting karena penyaluran berbasis data dapat dimanfaatkan penipu yang mengaku mampu mempercepat kelulusan atau pendaftaran. Jangan menyerahkan informasi pribadi kepada perantara yang tidak terverifikasi. Program ini layak dinilai dari ketepatan sasaran dan manfaat nyata bagi penerima, bukan dari besarnya angka rekening yang diumumkan. Pemangkasan anggaran dapat menjadi tanda perencanaan lebih terarah, tetapi pemerintah tetap perlu menjelaskan cara pengecekan, jadwal, dan perlindungan warga selama pelaksanaan.






