Kerugian meluas jauh dari titik api
Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan maupun lahan yang merusak aset alam, mengganggu kegiatan ekonomi, dan mengancam kesehatan masyarakat melalui paparan asap. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, karhutla melanda berbagai daerah dengan total lahan terbakar mencapai 1,92 juta hektare. Angka ini menunjukkan bencana yang skalanya tidak bisa dinilai dari luas api saja: dampaknya merambat ke usaha, pendapatan daerah, dan layanan kesehatan. Celios memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, berdasarkan data kumulatif yang diakses per 20 Oktober 2026. Rentang yang lebar patut dibaca sebagai peringatan, bukan kepastian tagihan akhir. Namun, bahkan batas bawahnya menegaskan bahwa pencegahan karhutla jauh lebih masuk akal daripada membiarkan biaya sosial dan ekonomi terus menumpuk.
Dalam laporan “Membakar Hutan Hanguskan Ekonomi” edisi November 2026, Celios menghitung dampak intradaerah dan antardaerah, termasuk efek tumpahan serta umpan balik. Artinya, kerugian karhutla tak berhenti pada aset yang terbakar di lokasi; gangguan produksi dan perdagangan dapat menjalar ke wilayah lain. Perhitungan ekonomi Celios mencakup kehilangan aset fisik dan aktivitas ekonomi sebesar Rp340,38 triliun, setara 2,69 persen dari PDB, serta potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Rp4,06 triliun. Karena itu, memandang karhutla semata sebagai isu kehutanan berarti mengabaikan sebagian besar ongkos yang ditanggung masyarakat dan perekonomian.

Papua dan sejumlah provinsi menanggung beban berat
Dari sisi wilayah, Papua—yang mencakup Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan—mencatat potensi dampak ekonomi terbesar, yakni Rp59,43 triliun. Berikutnya Kalimantan Barat sebesar Rp41,91 triliun, Kalimantan Tengah Rp32,89 triliun, dan Nusa Tenggara Timur Rp31,33 triliun. Besarnya beban relatif terhadap ekonomi lokal membuat angka nominal saja belum cukup untuk menggambarkan risikonya. Dampak di Papua setara 40,60 persen PDRB, disusul Nusa Tenggara Timur 36,16 persen, Kalimantan Barat 31,97 persen, dan Kalimantan Tengah 28,26 persen. Kerugian sebesar itu berpotensi menggerus ruang pemulihan daerah, sehingga kebakaran di wilayah dengan ekonomi lebih kecil dapat terasa sama beratnya—bahkan lebih berat—daripada angka nasional yang terlihat.
Peta lahan terbakar memperjelas skala dan sebaran bencana. Papua Selatan mencatat luasan terbesar, 319.119,68 hektare; Kalimantan Barat menyusul dengan 277.127,29 hektare. Luas karhutla di Nusa Tenggara Timur mencapai 223.192,97 hektare, Kalimantan Tengah 220.329,68 hektare, dan Sumatera Selatan 170.775,03 hektare. Angka tersebut mengoreksi anggapan bahwa dampak karhutla hanya terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatera: wilayah Indonesia Timur juga mengalami tekanan besar. Luas kebakaran memang bukan ukuran tunggal kerugian, tetapi menjadi konteks penting untuk memahami mengapa beban ekonomi dapat tersebar lintas provinsi.

Kehutanan paling terpukul, warga membayar lewat kesehatan
Sektor kehutanan dan penebangan kayu menjadi titik kerugian terbesar, dengan nilai Rp262,33 triliun atau 77,1 persen dari total kerugian PDB yang dihitung. Nilai itu melampaui PDB sektor kehutanan sebesar Rp98,48 triliun karena perhitungan mencakup aset tegakan hutan yang hilang dan biaya restorasi, bukan hanya produksi kayu dalam satu tahun. Sektor turunan dan penopang kehutanan juga kehilangan Rp78,05 triliun. Di luar itu, perdagangan besar dan eceran menanggung kerugian Rp18,20 triliun, sedangkan pertambangan Rp11 triliun. Dampak karhutla turut mengganggu warung, ritel, pertanian, dan industri pengolahan ketika aktivitas terhenti. Ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan memukul mata pencaharian dan rantai usaha, bukan hanya perusahaan yang beroperasi di kawasan terbakar.
Biaya kesehatan asap menambahkan lapisan beban yang langsung dirasakan keluarga. Menurut Celios, biaya kesehatan bagi masyarakat yang terdiagnosis mencapai Rp19,20 triliun, mencakup biaya langsung dan tidak langsung; jika warga yang terdiagnosis maupun bergejala dihitung, totalnya mencapai Rp224,65 triliun. Dalam dua bulan terakhir yang dicatat, Kementerian Kesehatan melaporkan 306.309 penduduk di tujuh provinsi paling terdampak asap mengalami ISPA; 146.037 kasus menimpa anak berusia di bawah 10 tahun. Angka ini menegaskan bahwa biaya karhutla tidak hanya muncul dalam neraca produksi dan pajak. Ketika anak-anak ikut menanggung gangguan kesehatan, beban bencana masuk ke rumah tangga, waktu kerja, dan kebutuhan layanan medis.
Kesimpulannya, sektor kehutanan dan penebangan kayu menyerap kerugian ekonomi terbesar, tetapi masyarakat luas ikut membayar melalui gangguan usaha, penerimaan daerah yang hilang, serta penyakit terkait asap. Proyeksi Celios bukan alasan untuk menganggap seluruh angka sebagai kerugian final; ia adalah ukuran risiko yang sudah cukup besar untuk mengubah cara karhutla diprioritaskan. Jika kebijakan hanya menghitung hektare yang terbakar, kerusakan kesehatan dan limpahan ekonomi akan terus luput dari perhatian. Kerugian karhutla pada skala ini menuntut pencegahan dan pemulihan dipandang sebagai kepentingan ekonomi sekaligus perlindungan warga.






