Kerugian yang melampaui batas penanganan darurat
Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa meluasnya api di kawasan berhutan maupun lahan lain yang merusak ekosistem, mengganggu kehidupan warga, dan menimbulkan kerugian ekonomi serta kesehatan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, karhutla menghanguskan 1,92 juta hektare lahan. Laporan Celios memperkirakan dampak ekonomi dan kesehatan sepanjang tahun mencapai Rp565,03 triliun, dengan estimasi terendah Rp359,58 triliun; perhitungannya memakai data kumulatif hingga 20 Oktober. Besarnya angka ini harus mengubah cara pemerintah memandang bencana: karhutla bukan sekadar api yang perlu dipadamkan, melainkan kegagalan pencegahan yang ongkosnya menyebar ke banyak sektor. Angka tersebut juga bukan satu-satunya estimasi yang beredar. Kajian lain menempatkan kerugian pada kisaran Rp136–234 triliun, dengan titik tengah Rp167 triliun atau sekitar 0,65 persen dari PDB nasional. Selisihnya menegaskan perlunya data terpadu, bukan alasan untuk menunda tindakan.

Asap mengubah bencana menjadi krisis kehidupan sehari-hari
Kerugian karhutla tidak berhenti pada aset dan kegiatan usaha. Asap masuk ke ruang kelas, rumah, dan tempat kerja; dampaknya menimpa orang yang tidak punya kendali atas api maupun pilihan mudah untuk menjauh. Hingga 21 Oktober 2026, tercatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut, termasuk 75.172 kasus pada balita. Pemodelan Centre for Research on Energy and Clean Air memperkirakan sekitar 5.260 kematian dini akibat paparan polusi asap pada Agustus–September 2026. Angka-angka ini membuat dampak asap karhutla terasa konkret, bukan sekadar istilah dalam laporan. Petani kehilangan sumber penghidupan, anak-anak terganggu pendidikannya, dan warga menghadapi risiko kesehatan. Pada saat yang sama, kerusakan gambut dan habitat satwa dapat membutuhkan waktu sangat panjang untuk dipulihkan. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya luas api yang padam; kesehatan, pendidikan, penghasilan, dan pemulihan lingkungan juga harus dihitung.
Pemadaman karhutla harus diikuti pencegahan
Anggota Komisi IV DPR, drh Slamet, mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan setelah kerugian mencapai ratusan triliun rupiah. Ia menilai strategi yang terlalu bertumpu pada pemadaman belum menyelesaikan kebakaran yang terus berulang, dan meminta perbaikan tata kelola hutan serta gambut. Desakan itu masuk akal: pemadaman karhutla penting untuk menghentikan bahaya saat api berkobar, tetapi tidak menjawab mengapa kawasan mudah terbakar atau siapa yang bertanggung jawab menjaganya. Urgensinya bertambah karena ancaman El Niño telah diperingatkan sejak awal tahun, sementara anggaran BNPB disebut dipangkas sekitar 75 persen. Pencegahan pun bukan sekadar pengeluaran tambahan. Rujukan Bank Dunia menyebut setiap satu dolar untuk pencegahan dapat menghemat sekitar 30 dolar biaya pemadaman. Pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran sebelum musim rawan, bukan menunggu asap meluas dan biaya darurat membengkak.
Tanggung jawab harus sampai ke akar masalah
Peralihan dari respons darurat menuju pencegahan perlu terlihat dalam tindakan yang dapat diuji. Slamet mendorong pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan pemegang konsesi, penegakan hukum bagi pihak yang melanggar, serta kewajiban memulihkan lingkungan. Pemerintah juga perlu mempercepat restorasi hidrologi gambut, memperkuat patroli terpadu, dan memberdayakan Masyarakat Peduli Api. Perlindungan kesehatan dan keselamatan petugas pemadam serta relawan harus menjadi bagian dari rencana, bukan tambahan setelah mereka terpapar bahaya. Langkah berikutnya ialah menyusun satu data kerugian karhutla yang terintegrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar perbedaan estimasi tidak mengaburkan keputusan. Kesimpulannya, pemadaman tetap tak bisa ditinggalkan, tetapi ia hanya satu bagian dari jawaban. Tanpa pencegahan, pengawasan, pemulihan, dan perlindungan warga, kebakaran akan terus berulang—dan masyarakat kembali menanggung ongkos terbesar.






