Jaringan irigasi rusak: ancaman langsung bagi produktivitas lahan
Jaringan irigasi rusak adalah kondisi ketika saluran, pintu air, dan bangunan pendukung tidak lagi mampu menyalurkan air secara andal dan terukur ke lahan pertanian, sehingga mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas lahan pertanian, dan pada akhirnya melemahkan ketahanan pangan daerah secara menyeluruh.
Di Lombok Timur, sinyal bahaya itu sudah dibunyikan oleh Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD). Perbaikan jaringan irigasi mereka sebut sebagai kebutuhan infrastruktur utama, sejajar bahkan lebih mendesak dibanding jalan raya. Bukan tanpa alasan: sektor pertanian adalah sumber penghidupan warga dan penopang pangan daerah, sehingga setiap meter jaringan irigasi rusak berarti risiko gagal tanam bagi petani kecil. Aspirasi ini mengemuka pada momentum Hari Jadi Lombok Timur ke-131 ketika Ketua FKKD, M. Khairul Ihsan, menegaskan bahwa tata kelola infrastruktur pertanian, khususnya irigasi, adalah persoalan mendasar yang tak bisa lagi disisihkan ke pinggir agenda pembangunan.
Kita sering terpaku pada aspal mulus dan trotoar rapi sebagai simbol kemajuan. Padahal, tanpa saluran air yang mengalir ke sawah, jalan sebagus apa pun tidak akan bisa mengangkut gabah yang gagal dipanen. Kebijakan yang mengutamakan perbaikan infrastruktur pertanian seharusnya dibaca sebagai upaya menyelamatkan ekonomi desa, bukan sekadar proyek fisik baru.
Anggaran pusat irigasi Rp21 miliar: ujian keseriusan menyelamatkan sawah
Respons pemerintah daerah Lombok Timur terhadap alarm FKKD cukup agresif di atas kertas. Bupati Haerul Warisin menyatakan bahwa pemda tengah mengejar anggaran pusat irigasi lebih dari Rp21 miliar untuk kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Ini bukan tambahan dana manis; ini penopang utama karena APBD mereka terbatas dan tak sanggup menanggung sendiri beban perbaikan jaringan irigasi.
Skemanya menarik: dana tidak masuk kas pemda, melainkan langsung ke kelompok tani untuk mengelola pembangunan dan perbaikan irigasi sesuai kebutuhan lapangan. Dalam teori, mekanisme ini bisa membuat perbaikan infrastruktur pertanian lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat posisi petani sebagai pengelola, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Namun di sisi lain, model ini juga menuntut pendampingan serius agar uang miliaran rupiah itu tidak berakhir pada saluran dangkal yang cepat rusak.
Pernyataan Haerul, “Tidak boleh irigasi rusak, karena ini akan merugikan petani kita dari sisi air,” adalah janji politik yang bisa diukur secara konkret di sawah, bukan di ruang rapat. Keberanian mengejar anggaran pusat harus diikuti keberanian mengawasi dan mengevaluasi, supaya jaringan irigasi rusak tidak sekadar pindah status menjadi jaringan irigasi “pernah diperbaiki” tanpa dampak nyata pada produktivitas lahan pertanian.
Belajar dari Lombok Utara: memperbaiki beton saja tidak cukup, SDM penentu
Sementara Lombok Timur sibuk memburu anggaran, Lombok Utara memilih memperkuat pondasi di sisi lain: kualitas sumber daya manusia irigasi. Pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi tenaga Pelaksana Lapangan (PL) pada pekerjaan saluran irigasi, sebagai langkah meningkatkan standar teknis dan profesionalisme di proyek infrastruktur pertanian.
Pelatihan dan sertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 4 yang digelar pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 dirancang dengan fokus pada metode pelaksanaan, mutu, K3, dan pengendalian pekerjaan sesuai SKKNI. Wakil bupati menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar selembar kertas, melainkan pengakuan kompetensi sekaligus tanggung jawab moral untuk bekerja profesional di lapangan.
Pendekatan ini menjawab masalah klasik pembangunan irigasi: banyak saluran dibangun, sedikit yang benar-benar berfungsi lama. Ketersediaan jaringan irigasi yang optimal sangat dibutuhkan untuk menjaga produktivitas lahan dan kesejahteraan petani. Tanpa PL yang kompeten, anggaran pusat irigasi berapa pun besarnya akan terbuang pada konstruksi yang cacat desain atau salah pengerjaan. Lombok Utara mengirim pesan jelas: memperkuat manusia sama pentingnya dengan menuangkan beton.
Irigasi sebagai tulang punggung ketahanan pangan, bukan proyek musiman
Jika ditarik garis besar, Lombok Timur dan Lombok Utara sedang mengerjakan dua sisi mata uang yang sama: uang dan kapasitas. FKKD menegaskan bahwa ketersediaan irigasi menentukan keberlangsungan aktivitas pertanian dan ambisi menjadi penyumbang pangan terbesar bagi wilayahnya. Infrastruktur pertanian yang memadai diharapkan mampu menjaga produktivitas petani dan menguatkan ketahanan pangan daerah.
Dalam konteks inilah, perbaikan infrastruktur pertanian tidak boleh dipahami sebagai program musiman. Kerusakan irigasi yang dibiarkan berarti membiarkan produktivitas lahan pertanian menyusut sedikit demi sedikit, memaksa petani mengandalkan hujan dan memperbesar risiko gagal panen. Sebaliknya, ketika jaringan irigasi berfungsi optimal, pola tanam bisa diatur lebih pasti, produksi pangan meningkat, dan ekonomi desa menjadi lebih stabil.
Agenda ke depan seharusnya jelas: pemda terus mengomunikasikan kebutuhan ke pemerintah pusat, mengalokasikan APBD secara bertahap, sekaligus memperkuat SDM teknis dan kelompok tani. Kombinasi anggaran pusat irigasi yang memadai, pengawasan ketat, dan tenaga pelaksana tersertifikasi adalah satu-satunya cara mengubah jaringan irigasi rusak menjadi jaringan irigasi yang kembali mengalirkan harapan di setiap petak sawah.
