Krisis air pertanian: saat irigasi rusak berubah jadi bencana senyap
Krisis air pertanian adalah kondisi ketika pasokan air untuk lahan tani tidak lagi terjamin akibat jaringan irigasi rusak, distribusi yang tidak merata, dan kekeringan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga produktivitas menurun dan memicu alih fungsi lahan serta beban ekonomi baru bagi petani. Dalam sejumlah daerah, krisis ini bukan lagi ancaman yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari pembiaran infrastruktur air yang aus dan tambal sulam kebijakan anggaran sumber daya air. Jaringan irigasi rusak di Tanjung Ning, Silaumalaha, dan berbagai titik di Magetan menunjukkan pola yang sama: perencanaan rehabilitasi saluran irigasi lambat, sementara tekanan iklim dan kebutuhan pangan terus meningkat. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cermin prioritas pembangunan yang masih menempatkan petani sebagai pihak yang diminta bertahan, bukan dilindungi.
Tanjung Ning dan Silaumalaha: hilir yang dikorbankan, sawah berubah sawit
Di Daerah Irigasi Tanjung Ning, persoalan utama bukan ketiadaan air, melainkan ketidakadilan alirannya. Air masih mengalir di hulu, tetapi hilir seperti dibiarkan kering, membuat petani menanggung krisis air pertanian selama empat hingga lima tahun terakhir. Ketika air berhenti, janji rehabilitasi saluran irigasi yang menyeluruh juga tidak pernah betul-betul tiba, sehingga petani hilir menggantungkan nasib pada gotong royong dan cuaca. Di Nagori Silaumalaha, Simalungun, kondisinya lebih keras: saluran irigasi yang diperkirakan mengairi sekitar 30 hektare lahan tidak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun, memaksa petani berhenti menanam padi dan beralih ke palawija, bahkan tanaman keras seperti kelapa sawit. Pernyataan warga bahwa lahan mereka "bisa dikatakan bencana" bukan berlebihan, melainkan kritik terhadap pemerintah daerah yang berkali-kali diberi masukan namun membiarkan jaringan irigasi rusak menjadi nasib permanen.
Magetan: anggaran SDA terpangkas, rehabilitasi irigasi dipaksa jalan pelan
Magetan memperlihatkan sisi lain krisis: ketika kekeringan musim kemarau datang, ketersediaan air untuk lahan menurun, sementara jaringan irigasi bocor membuat air yang terbatas terbuang di perjalanan. Di saat paling membutuhkan keandalan sistem, anggaran sumber daya air justru mengalami penyesuaian. Kepala dinas terkait menyebut anggaran bidang SDA yang sebelumnya berkisar Rp15 hingga Rp20 miliar kini tersisa sekitar Rp7 miliar akibat efisiensi. Tambahan lewat P-APBD pun diprioritaskan untuk jalan rusak, bukan irigasi. Kutipan ini penting karena menunjukkan secara telanjang bagaimana pilihan anggaran menunda rehabilitasi saluran irigasi, memaksa perbaikan hanya berdasarkan skala prioritas dan swadaya. Pemerintah daerah memang mengoptimalkan UPTD, HIPPA, dan GHIPPA, serta menyediakan stimulan material dan menunggu dukungan pusat untuk rehabilitasi Dam Jejeruk dan pembangunan sumur, namun ritme perbaikannya jauh lebih lambat dibanding kecepatan kerusakan dan laju kekeringan.
Mengapa perbaikan irigasi harus dipercepat, bukan sekadar ditambal
Jika irigasi hanya disentuh di bagian hulu dan titik-titik yang paling dekat dengan mata publik, hilir akan terus menjadi korban diam. Di Tanjung Ning, petani sudah meminta rehabilitasi yang menyeluruh sampai ke lahan hilir, namun yang hadir baru janji dan pekerjaan parsial. Di Silaumalaha, berulang kali pengajuan desa dan Musrenbang tetap berakhir pada "janji tinggal janji" meski dana mitigasi bernilai ratusan miliar mengalir ke kabupaten. Di Magetan, pemerintah berusaha memperkuat kesiapsiagaan kekeringan dengan skala prioritas dan gotong royong, tetapi pemangkasan anggaran sumber daya air membuat banyak jaringan irigasi rusak tidak tersentuh. Ketika air irigasi tidak mengalir, petani bukan hanya gagal panen, mereka kehilangan alasan mempertahankan sawah. Alih fungsi lahan menjadi sawit atau tanaman lain adalah pilihan rasional dalam sistem yang tidak menjamin air. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah rehabilitasi saluran irigasi perlu, melainkan mengapa ia selalu diperlakukan sebagai proyek sampingan.
Kesimpulan: menjadikan irigasi sebagai tulang punggung, bukan catatan kaki anggaran
Rangkaian kasus di Tanjung Ning, Silaumalaha, dan Magetan menunjukkan pola yang tak nyaman diakui: krisis air pertanian lahir dari kombinasi jaringan irigasi rusak, aliran air yang timpang antara hulu dan hilir, serta anggaran yang mengorbankan infrastruktur air di musim kemarau. Petani terus diminta menyumbang ketahanan pangan, tetapi saluran yang memberi mereka air tidak diperlakukan sebagai prioritas pembangunan. Selama rehabilitasi irigasi hanya bergerak mengikuti sisa anggaran, bukan visi jangka panjang, alih fungsi lahan akan terus meluas dan produksi pangan menurun pelan-pelan. Pemerintah daerah memang mulai membangun mekanisme prioritas, gotong royong, dan menunggu program pusat, namun kesenjangan antara kebutuhan dan tindakan masih besar. Saatnya menjadikan irigasi sebagai tulang punggung kebijakan, bukan catatan kaki dalam pos anggaran SDA, jika kita ingin sawah tetap hidup dan petani punya masa depan.
