Retensi devisa perlu dinilai dari dampaknya
Penempatan DHE SDA adalah kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui bank yang ditetapkan, dengan persentase dan jangka waktu mengikuti ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini berpotensi menambah cadangan devisa karena mendorong lebih banyak hasil ekspor tetap tersedia di sistem keuangan domestik. Namun, potensi itu tidak boleh disamakan dengan hasil yang sudah pasti: dampaknya terhadap pasokan devisa masih memerlukan waktu untuk terlihat, sebab aturan retensi mulai berlaku pada 1 September 2026. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman, kebijakan yang baru berjalan sekitar tiga bulan itu masih dalam proses penerapan. BI mulai melihat peningkatan pasokan devisa melalui perkembangan swap level, tetapi indikator awal tersebut belum cukup untuk memastikan besarnya kontribusi terhadap cadangan devisa. Ukuran keberhasilan akhirnya adalah konsistensi arus devisa yang masuk, bukan sekadar bertambahnya kewajiban di atas kertas.
Perluasan bank penampung membuka lebih banyak jalur
Pemerintah menetapkan 16 bank devisa untuk melayani penempatan DHE SDA pada Jumat, 6 November 2026: lima bank BUMN dan sebelas bank non-BUMN. OCBC NISP termasuk dalam daftar terbaru setelah permohonannya disetujui. Perluasan ini penting karena kepatuhan eksportir akan lebih mudah dijalankan bila tersedia beberapa bank penempatan DHE yang memenuhi kebutuhan layanan dan pengelolaan risiko. Penetapan bank mempertimbangkan ukuran, keterkaitan dengan sistem keuangan, kompleksitas kegiatan, transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, serta infrastruktur. Artinya, daftar tersebut bukan sekadar penambahan nama; bank yang dipilih diharapkan mampu menangani dana ekspor dalam kerangka aturan. Bagi eksportir, bertambahnya pilihan dapat memperluas akses layanan, tetapi bukan berarti kewajiban penempatan berubah otomatis: besaran dan masa simpan tetap ditentukan oleh skema yang digunakan.
- Bank BUMN: BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan BTN.
- Bank non-BUMN: Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, SMBC Indonesia, HSBC Indonesia, Bank of China, ICBC Indonesia, China Construction Bank Indonesia, JP Morgan Chase Bank, Citibank, dan OCBC NISP.
Pilihan skema menentukan kewajiban eksportir
Peran bank penampung juga terkait langsung dengan pilihan skema yang tersedia. Berdasarkan Pasal 18A PP 21 Tahun 2026, eksportir yang memanfaatkan fasilitas melalui bank yang ditunjuk wajib menempatkan paling sedikit 30 persen DHE SDA selama paling singkat tiga bulan. Sementara itu, eksportir yang tidak menggunakan fasilitas tersebut tetap tunduk pada PP 2 Tahun 2026: untuk sektor pertambangan nonmigas, ketentuannya mencakup penempatan 100 persen selama paling singkat 12 bulan pada bank devisa BUMN, atau penempatan paling sedikit 30 persen selama tiga bulan sesuai pilihan penggunaan yang diatur. Perbedaan ini membuat pemahaman atas jalur dan syarat menjadi penting sebelum eksportir menentukan bank. Pemerintah mengajak eksportir memenuhi kewajiban pemasukan dan penempatan sesuai aturan. Bagi pelaku usaha, daftar bank yang lebih luas berguna jika disertai penjelasan yang jelas mengenai fasilitas dan konsekuensi tiap skema.
Stabilitas rupiah bergantung pada pasokan yang bertahan
Penambahan bank memberi infrastruktur; dampak terhadap pasar valuta asing tetap bergantung pada seberapa konsisten devisa benar-benar masuk dan bertahan di dalam negeri. Bila pasokan valuta asing meningkat, tekanan terhadap rupiah berpotensi lebih mudah diredam, tetapi sumber yang tersedia belum membuktikan bahwa stabilitas rupiah sudah membaik akibat kebijakan ini. Karena aturan baru berlaku sejak 1 September 2026, penilaian perlu menunggu data yang lebih panjang dan melihat perkembangan pasokan, bukan hanya jumlah bank yang ditetapkan atau sinyal awal swap level. Kesimpulannya, penempatan DHE SDA layak dipandang sebagai instrumen yang berpotensi menopang cadangan devisa, bukan jaminan otomatis. Keberhasilannya menuntut kepatuhan eksportir, layanan bank penampung yang memadai, dan evaluasi berkala atas dampak nyata terhadap pasokan devisa serta kondisi rupiah.
