Anggaran terbatas menggeser beban kepada pekerja
Kebijakan anggaran operasional SPPG adalah aturan Badan Gizi Nasional yang membatasi biaya dapur dan mengaitkan insentif dengan jumlah penerima manfaat, sehingga pengelola harus menyesuaikan tenaga kerja maupun penghasilan relawan. Dampaknya terlihat jelas: di Situbondo, relawan menghadapi pilihan mempertahankan seluruh pekerja dengan gaji dipotong atau mengurangi jumlah pekerja agar upah yang tersisa tidak turun. Pilihan itu bukan penyesuaian administratif belaka, melainkan pemindahan risiko anggaran kepada orang-orang yang menjalankan dapur. Informasi pemotongan hingga 50 persen sempat beredar di media sosial, meski besaran yang berlaku berbeda antardapur. Menurut relawan Yanto, sejumlah SPPG memilih mempertahankan semua pekerja dengan gaji lebih rendah, sementara lainnya mengurangi jumlah relawan. Ketika dua jalan yang tersedia sama-sama merugikan pekerja, kebijakan BGN perlu dinilai bukan hanya dari batas belanja, tetapi juga dari perlindungan terhadap penghasilan dan pekerjaan.
Pagu operasional belum tentu cocok dengan kebutuhan lapangan
Di Trenggalek, paguyuban mitra SPPG memprotes batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat untuk setiap hari pelayanan efektif. Plafon itu menggantikan mekanisme sebelumnya yang menggunakan sistem at cost tanpa batas. Keluhan mereka berangkat dari kondisi distribusi yang tidak seragam: wilayah pegunungan, titik layanan terpencar, dan lokasi jauh dengan medan berat membuat ongkos angkut meningkat, bahkan ketika satu titik hanya melayani 10 hingga 30 penerima manfaat. Mitra juga menyebut anggaran sewa kendaraan operasional ditiadakan, sehingga pagu tersebut dinilai tak memadai untuk kebutuhan transportasi. Pembatasan biaya yang seragam berisiko mengabaikan perbedaan nyata antardaerah. Paguyuban Trenggalek berencana membawa keberatan ke kantor pusat BGN dan menguji materi kebijakan itu. Langkah tersebut penting: aturan pengeluaran semestinya mempertimbangkan jarak dan kondisi geografis, bukan hanya menetapkan satu batas tanpa melihat biaya pelayanan.
Tekanan juga muncul dari perubahan skema insentif. SPPG yang sebelumnya menerima insentif Rp6 juta setiap hari kini mendapatkannya berdasarkan jumlah penerima manfaat; ancaman pengurangan relawan pun menguat di dapur yang melayani lebih sedikit orang. Dalam rincian anggaran per penerima manfaat, Rp10.000 dialokasikan untuk bahan baku, Rp2.000 untuk insentif, dan Rp3.000 untuk operasional, termasuk gaji relawan. Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 juga menghentikan sementara layanan dan meniadakan insentif pada akhir pekan serta hari libur. Dampak berlapis ini menjadikan gaji pekerja SPPG rentan terhadap perubahan jumlah penerima dan hari layanan. Pengelola membutuhkan aturan yang transparan mengenai cara menghitung kebutuhan tenaga serta upah, agar penyesuaian anggaran tidak otomatis berubah menjadi ancaman kehilangan pekerjaan.

Banten menunjukkan harga yang dibayar relawan
Di Banten, pembatasan jumlah relawan sudah terasa pada pendapatan pekerja. Kepala SPPG Koroncong Bangkonol, Ridwan Hidayat, memilih memangkas upah daripada melakukan PHK. Dapur itu melayani 2.517 penerima manfaat; ketentuan BGN menetapkan kebutuhan 42 relawan, sementara pekerja yang tersisa berjumlah 46 setelah satu orang mengundurkan diri. Upah harian turun dari Rp120.000 menjadi Rp85.000. Di SPPG Cimanuk, yang melayani sekitar 2.660 penerima manfaat, pengelola mempertahankan 47 pekerja meski ketentuan operasionalnya 42 orang. Upah yang sebelumnya sekitar Rp125.000 menjadi rata-rata Rp100.000 per hari karena alokasi untuk 42 orang dibagi kepada seluruh relawan. Sistem giliran menjaga lebih banyak orang tetap bekerja, tetapi bukan solusi tanpa biaya: pendapatan turun dan hari kerja terbagi. Ini bukti bahwa mempertahankan nama dalam daftar pekerja belum tentu berarti menjaga penghidupan mereka.
Kebijakan tersebut menempatkan mitra dan relawan pada keputusan yang seharusnya tidak dibebankan kepada mereka tanpa pedoman perlindungan yang jelas. Di sejumlah daerah, pilihan praktisnya adalah mengurangi gaji, mengurangi jumlah pekerja, atau mengatur giliran; semuanya menyentuh keberlangsungan keluarga pekerja. Koordinator wilayah BGN di NTB menyebut pengaturan gaji dapat disepakati mitra dan relawan, termasuk melalui sistem bergiliran, serta berharap pekerja dipertahankan. Namun, kesepakatan lokal saja tidak menggantikan kepastian tentang standar upah dan kecukupan operasional. Di Banten, koordinator wilayah BGN menyatakan belum menerima laporan PHK relawan secara masif, tetapi pengurangan upah sudah terjadi. Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan tidak cukup berupa jumlah dapur yang tetap beroperasi; pendapatan dan kepastian kerja orang-orang di dalamnya juga harus dihitung.

Aturan perlu menyeimbangkan efisiensi dan kepastian kerja
Pembatasan anggaran dapat mendorong pengelolaan dana lebih terukur, tetapi batas yang tidak menimbang kondisi distribusi dan jumlah penerima dapat menjadikan upah relawan sebagai pos penyesuaian pertama. Pengalaman Situbondo, Trenggalek, dan Banten memperlihatkan pola yang sama: keputusan anggaran berujung pada pemotongan gaji atau berkurangnya pekerja, sementara sistem giliran hanya membagi dampak, bukan menghapusnya. BGN perlu menjelaskan dasar penentuan jumlah relawan, menyediakan ruang penyesuaian untuk wilayah dengan biaya distribusi tinggi, serta memastikan perubahan anggaran tidak mendadak menggerus penghasilan. Keberatan mitra Trenggalek yang akan diajukan ke pusat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau dampak aturan bersama pengelola dan pekerja. Kesimpulannya, kebijakan yang mengatur biaya dapur harus mengukur keberhasilan bukan hanya dari kepatuhan pada plafon, tetapi juga dari kemampuan program menjaga layanan dan penghidupan relawan.






