Rolling membuka jalan selain PHK
Sistem rolling SPPG adalah pengaturan kerja bergiliran yang menyesuaikan jumlah relawan yang bertugas setiap hari dengan kapasitas penerima manfaat, sehingga pekerja tetap dapat dipertahankan meski tidak masuk bersamaan. Di Banten, pengelola memilih cara ini setelah pembatasan jumlah relawan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong dapur MBG menata ulang tenaga kerja. Pilihan tersebut patut didukung: aturan jumlah petugas tidak semestinya otomatis berujung pada hilangnya pekerjaan. Namun, rolling bukan solusi tanpa konsekuensi. Ketika giliran kerja berkurang, pendapatan relawan bisa ikut tertekan, sehingga jadwal dan dampaknya perlu dijelaskan secara terbuka. Tantangannya bukan hanya mencocokkan jumlah pekerja dengan ketentuan, tetapi membagi beban penyesuaian secara adil.
Ketentuan itu tercantum dalam Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026, yang diterbitkan 29 Oktober 2026. Aturan relawan BGN menetapkan kebutuhan harian berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap dapur. Karena itu, pendekatan bergiliran memberi pengelola ruang untuk memenuhi batas operasional tanpa langsung memberhentikan pekerja. Agar manfaatnya nyata, pengaturan tersebut sebaiknya disertai komunikasi yang jelas tentang jadwal, hari kerja, dan perubahan penghasilan.

Angka kebutuhan menunjukkan skala penyesuaian
Batas tenaga harian meningkat mengikuti jumlah penerima manfaat: dapur dengan lebih dari 3.000 penerima membutuhkan 47 relawan; kapasitas 2.500–2.900 membutuhkan 42; 2.000–2.499 membutuhkan 33; 1.500–1.999 membutuhkan 24; sedangkan maksimal 1.499 membutuhkan 15. Rentang ini menjelaskan mengapa jumlah relawan yang boleh bertugas bersamaan berbeda antar-Sppg. Namun, angka kebutuhan harian tidak dengan sendirinya menentukan berapa banyak orang harus kehilangan pekerjaan. Pengelolaan jadwal menjadi pembeda antara penyesuaian operasional dan PHK.
Di SPPG Koroncong Bangkonol, Pandeglang, terdapat 46 relawan untuk 2.517 penerima manfaat, sementara ketentuan menetapkan 42 orang bekerja setiap hari. Empat relawan mendapat giliran libur harian, termasuk tambahan di luar Sabtu dan Minggu; pengaturan mencakup persiapan bahan, pengolahan, hingga pemorsian. SPPG Cimanuk juga mempertahankan 47 relawan meski kebutuhan harian disebut 42 orang. Pengalaman ini menunjukkan rolling bisa menjaga seluruh pekerja tetap terdaftar, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesepakatan dan pembagian giliran yang dapat diterima.
Pelajaran dari Trenggalek: pekerjaan dan honor sama-sama penting
Di Trenggalek, mitra SPPG menyampaikan keluhan bahwa kebijakan BGN berubah-ubah, tidak cukup mempertimbangkan kondisi lapangan, dan diputuskan tanpa melibatkan mitra maupun yayasan. Dampak biaya operasional yang dibahas dalam audiensi membuat pengelola menghadapi pilihan sulit: mengurangi relawan atau mempertahankan pekerja dengan honor lebih rendah. Biwi Suwito menyebut honor relawan rata-rata sekitar Rp50 ribu, bahkan di sejumlah tempat hanya Rp39 ribu per hari meski beban kerja berat. Perbandingan ini mengingatkan bahwa mempertahankan nama seseorang dalam daftar pekerja belum tentu menjaga kesejahteraannya.
Di Cimanuk, relawan sepakat mempertahankan seluruh pekerja dengan konsekuensi penghasilan berkurang. Kesepakatan itu lebih baik daripada pemaksaan, tetapi pilihan antara kehilangan pekerjaan dan menerima honor lebih kecil tetap menyisakan tekanan bagi pekerja. Karena itu, sistem rolling harus dinilai dari dua hal sekaligus: apakah PHK dapat dihindari dan apakah pembagian jam kerja serta honor relawan MBG disampaikan dengan terang. Keluhan Trenggalek juga memperkuat alasan BGN perlu membuka komunikasi dengan pelaksana sebelum kebijakan baru diterapkan.
Kebijakan perlu memberi kepastian bagi relawan
Koordinator Wilayah BGN Banten, Asep Rohiyan, mendorong pengelola mengutamakan shifting dan rolling, bukan menjadikan pemecatan sebagai jalan utama. Ia juga menegaskan pengunduran diri karena penghasilan berkurang harus merupakan keputusan relawan, bukan hasil paksaan pengelola. Sementara itu, mitra SPPG Trenggalek berharap pemerintah daerah dan DPRD menyampaikan kesulitan mereka kepada pemerintah pusat. Langkah berikutnya semestinya bukan sekadar menata jadwal, melainkan memastikan aturan konsisten, mendengar kondisi dapur, dan memantau dampaknya terhadap pendapatan pekerja.
Sistem rolling menawarkan jalan tengah yang lebih manusiawi daripada PHK langsung, tetapi hanya jika pelaksanaannya transparan dan tidak memindahkan seluruh beban kebijakan kepada relawan. BGN perlu memberi kepastian aturan, sementara pengelola harus menyusun giliran secara adil dan menjelaskan konsekuensinya. Dengan begitu, penyesuaian jumlah tenaga dapat berjalan tanpa mengabaikan hak dan kebutuhan hidup orang-orang yang menjalankan program MBG.






