Transisi Energi Berkeadilan: Bukan Sekadar Mengganti Sumber Listrik
Transisi energi berkeadilan adalah proses perubahan dari sistem energi berbasis fosil menuju energi bersih yang dirancang agar manfaat, beban, dan risiko transformasi ekonomi dibagi secara adil di antara masyarakat, pekerja, kelompok rentan, dan pelaku ekonomi lokal, sehingga tidak ada pihak yang tertinggal dan wilayah penghasil batubara dapat membangun ekonomi berkelanjutan yang tangguh terhadap guncangan. Di Sumatera Selatan, isu ini bukan wacana abstrak: ia menyentuh langsung nasib jutaan orang yang menggantungkan hidup pada industri batubara. Tidak mengherankan jika Diseminasi Dokumen Kebijakan Hasil Dialog Kebijakan Nasional tentang Transformasi Ekonomi di Wilayah Penghasil Batubara Provinsi Sumatera Selatan digelar oleh Yayasan Mitra Hijau di Palembang pada 22 September 2026. Forum kebijakan ini menjadi penanda jelas bahwa masa kejayaan batubara tidak boleh berakhir dengan kejatuhan sosial, melainkan dengan lompatan menuju ekonomi berkelanjutan.
Sumsel: Lumbung Batubara yang Harus Berani Mengubah Arah
Sumatera Selatan digambarkan sebagai lumbung batubara nasional, dengan produksi 120 juta ton pada tahun 2025 dan rata-rata 100 juta ton per tahun sejak 2023. Angka ini tidak sekadar statistik; ia menjelaskan betapa besar ketergantungan ekonomi daerah penghasil batubara terhadap satu komoditas. Karena itu, gagasan transisi energi berkeadilan di Sumsel wajib dibaca sebagai strategi bertahan hidup, bukan agenda tambahan. Dicky Edwin Hindarto menegaskan bahwa yang dibutuhkan “bukan sekadar mengganti sumber energi, tetapi memastikan masyarakat dan ekonomi lokal memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam perubahan tersebut”. Artinya, transformasi ekonomi tidak boleh berhenti pada teknologi pembangkit, tetapi menyasar diversifikasi ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dan perlindungan kelompok yang paling rentan terhadap guncangan pasar batubara.
Batam: Contoh Nyata Bahwa Transisi Energi Bersifat Multidimensi
Diskusi publik “Just Energy Transition dan Mengapa Transisi Energi Harus Berkeadilan” dalam Festival Media Selat Malaka di Batam pada 20 September 2026 menunjukkan betapa kompleksnya transisi menuju energi terbarukan di daerah kepulauan. Di Batam, perubahan sistem energi bersentuhan dengan keterbatasan lahan, keberlangsungan pekerjaan, diversifikasi ekonomi, dan ketahanan air baku. Ini pelajaran penting bagi daerah penghasil batubara: transisi energi berkeadilan tidak bisa dipersempit menjadi urusan pembangkit listrik. Kebijakan yang mengabaikan ruang hidup, akses air, dan keamanan kerja akan memindahkan masalah dari sektor batubara ke sektor energi terbarukan. Pemanfaatan energi surya, misalnya, menuntut perencanaan ruang yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk opsi seperti panel surya atap yang tidak mengorbankan lahan produktif. Batam mengingatkan bahwa ekonomi berkelanjutan lahir dari desain kebijakan yang menyatukan energi, tata ruang, dan hak-hak warga.
Dialog Nasional, Dokumen Kebijakan, dan Tugas Berat Pemerintah Daerah
Dokumen yang diseminasi di Palembang lahir dari proses konsultasi dan Dialog Kebijakan Nasional di Jakarta pada 9 Juni 2026, yang membahas tantangan wilayah yang bergantung pada sektor batubara. Tiga isu kebijakan utama yang mengemuka: integrasi prinsip Just Transition dan Just Energy Transition dalam kriteria keberhasilan pascatambang, diversifikasi keterampilan masyarakat di sekitar tambang—terutama perempuan—serta penyusunan skills roadmap bagi tenaga kerja yang menghadapi transformasi ekonomi. Ini adalah kerangka yang ambisius, tetapi ambisi kebijakan tidak akan berarti tanpa tindak lanjut konkret di level daerah. Di forum Palembang, hadir perwakilan Bappeda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, profesi, dan jurnalis. Komposisi peserta ini menunjukkan kesadaran bahwa koordinasi lintas pemangku kepentingan adalah syarat untuk mewujudkan transisi yang inklusif; namun, kolaborasi harus terwujud dalam program nyata, bukan hanya daftar rekomendasi.
Menuju Diversifikasi Ekonomi Lokal dan Ekonomi Berkelanjutan yang Nyata
Inti persoalan di Sumsel maupun Batam adalah sama: bagaimana mengubah fondasi ekonomi tanpa mengorbankan hak masyarakat. Transisi energi berkeadilan di daerah penghasil batubara hanya masuk akal jika berujung pada ekonomi berkelanjutan yang memberi alternatif pendapatan, bukan sekadar memindahkan sumber energi. Diversifikasi ekonomi lokal menjadi kunci agar daerah tidak lagi terpaku pada harga batubara, sementara pekerja diberi kesempatan pindah ke sektor lain dengan dukungan pelatihan dan peta keterampilan yang jelas. Di sisi lain, pengalaman Batam menunjukkan bahwa perubahan energi harus selaras dengan perlindungan lahan dan ketahanan air baku, dua kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup warga. Kesimpulannya tegas: tanpa koordinasi erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas lokal, transisi energi berkeadilan akan berhenti sebagai slogan. Dengan kolaborasi, ia bisa menjadi jalan keluar dari ketergantungan batubara menuju masa depan yang lebih aman dan adil bagi semua.
